HPP Gabah Belum Perhitungkan Kenaikan BBM

Jakarta,(MR)
Harga pembelian pemerin-tah (HPP) untuk gabah dan beras disahkan presiden pada akhir bulan lalu belum menda-lami perhitungan kenaikan BBM pada April mendatang.
Kementerian Pertanian akan mengusulkan insentif bagi petani dengan tidak menaikkan harga beras miskin (raskin). “Sebenarnya kita sudah menghitung banyak, tapi kalau detail sih nggak. Karena rencana kenaikan HPP sudah lebih dulu daripada rumor mengenai kenaikan BBM itu sendiri,” kata Wakil Menteri Pertanian Rus-man Heriawan ketika ditemui mengikuti rapat pimpinan (rapim) Kementerian Pertanian, Senin kemarin.
Menurut Rusman, petani tidak akan terbebani secara langsung karena kenaikan harga BBM itu. Harga gabah dan beras, lanjut Rusman, akan menjadi perhatian dan penga-wasan dari pemerintah agar tidak drop dibawah HPP. Kenaikan BBM diperkirakan pada bulan April mendatang.
Lalu apa langkah yang dilakukan pemerintah agar petani tidak terbebani, Rusman menilai insentif yang digunakan yakni tidak menaikan harga raskin yang saat ini berada diangka Rp1600/kg. “Ini akan jadi salah satu insentif untuk petani. Karena penerima raskin sebagian besarnya adalah peta-ni. Kalau BBM naik, kompen-sasinya petani akan tetap menerima raskin dengan harga tebus yang tidak naik,” ucap Rusman.
Presiden mengeluarkan Inpres nomor 3 tahun 2012 tentang kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah. Inpres itu ditanda-tangani presiden sejak Senin (27/2). Dalam Inpres tercatat HPP untuk beras sebesar Rp6600/kg dan HPP gabah Rp4150/kg.
Pengajuan kenaikan HPP merupakan usulan dari Kemen-tan, Kemendag dan Bulog. Usulan tersebut kemudian dibahas dalam rapat koordinasi pangan di Kementerian Koordi-nator bidang Perekonomian. HPP yang digunakan selama ini yakni melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2009, GKG sebesar Rp 3.345/kg dan beras Rp5.060/kg.
Disisi lain, kenaikan BBM dianggap beberapa pihak akan memberatkan petani. Kelompok petani dan nelayan merupakan yang paling merasakan secara langsung dampaknya. “Alokasi pengalihan subsidi BBM harus dipastikan menyentuh kalangan nelayan dan petani, karena mereka kelompok yang sangat rentan terkena kenaikan BBM. Kenaikan sekecil apapun harus memberikan kompensasi yang sesuai bagi kalangan petani dan nelayan secara langsung,” kata Rofi Munawar, anggota DPR Komisi IV.
Karena itu, Rofi meminta pengalihan subsidi BBM ke subsidi langsung sebaiknya diarahkan kearah kegiatan yang bersifat produktif, jangka panjang, berkelanjutan dan mampu meningkatkan kapasitas modal manusia. Program tersebut seperti program padat karya, pengembangan usaha kecil menengah,pemberdayaan petani, pendidikan dasar dan kesehatan. >> Wisnu W