Anambas,(MR)
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengge-lar Sosialisasi Indikator Kinerja Kunci dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Kepulauan Anam-bas tahun anggaran 2012 bertempat di Aula Siantanur Tarempa. Sosialisasi pertama ditahun 2012 ini rencananya akan digelar selama 3 hari, dimulai dari Rabu (22/02) sampai dengan Jum’at (24/02).
Acara yang dibuka Asisten I bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) KKA, Tujuan memberikan pemahaman tentang penting-nya LPPD kepada setiap SKPD yang ada di KKA, H.Erson Gempa Apriyandi, S.Sos, M.A tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait mekanisme pengisian formulir data guna penyusunan LPPD. “Target kita adalah mewujudkan LPPD yang baik, benar dan dapat dipertanggungjawab-kan,” pungkas Erson Gempa dalam sambutannya.
Sosialisasi itu sendiri mendatangkan 3 orang nara-sumber dari bagian administrasi umum pemerintah Provinsi kepulauan riau dan dari inspek-torat Provinsi Kepri dengan sasaran audience kasubag program dan perencanaan dimasing-masing Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dengan jumlah 64 orang yang terdiri dari 2 orang perwakilan dari setiap SKPD. Akan tetapi Erson Gempa sangat menya-yangkan begitu melihat peserta yang hadir ternyata banyak yang tidak memenuhi kompe-tensi yang dibutuhkan untuk mengikuti sosialisasi ini.
Mengingat kegiatan ini bukan kegiatan main-main, Erson mengharapkan peserta yang mengikuti sosialisasi ini dapat menerapkan dan mema-hami materi yang diberikan dengan baik lalu menyampai-kan kembali kepada pimpinan di masing-masing SKPD. Karena. “Dari namanya saja sudah jelas, LPPD, tapi saya lihat hari ini ada yang dikirim diluar kewenangan dan kemampuan yang dibu-tuhkan. Hal ini mencerminkan ketidak seriusan SKPD yang bersangkutan untuk menyikapi sosialisasi ini. Yang dikirim mungkin mampu untuk menye-rap materi dengan baik, akan tetapi belum tentu sanggup untuk menyampaikan kembali materi yang diterima kepada kepala SKPD-nya,” Ujar Erson.
Erson mengatakan tindakan tidak serius ini akan berakibat sangat fatal kedepannya karena mengakibatkan tidak ada komu-nikasi yang baik, akibatnya terjadi perbedaan persepsi mengenai pemahaman materi. Akibatnya materi yang disam-paikan menjadi bisa, tidak bisa dipahami secara utuh. “Padahal kita berharap ini merupakan indikator penentu Pemerintah Daerah (Pemda) kita dimata Nasional. Perlu kita pahami dari hasil LPPD nanti pemerintah NKRI akan mengumumkan siapa pemerintahan yang terbaik untuk tingkat nasional. Ini menyangkut kinerja kepala daerah. Jadi ini merupakan acara yang penting,” papar Erson Gempa.
Dalam sambutannya Erson mengaku “Saya berharap kepala SKPD mengirim orang yang benar-benar mampu untuk menyerap materi dan mengapli-kasikan dengan benar, serta dapat menyampaikan kembali materi ini kepada kepala SKPD nya masing-masing, ini harapan kami,” ujar Erson menyampai-kan harapannya.
Namun demikian, Erson tetap mengharapkan keseriusan dari peserta untuk mengikuti sosialisasi ini, karena nanti outputnya adalah berupa laporan kinerja kepala daerah yang akan diumumkan secara resmi dan dinilai oleh Presiden siapa yang mendapat predikat sebagai pemerintah daerah terbaik secara nasional dari 478 lebih Kabupaten/ Kota yang berada di seluruh Indonesia.
“Oleh sebab itu ini tergan-tung segenap SKPD dan semua yang berada di ujung tombak, untuk mensukseskan ini. Selain itu ini juga merupakan penen-tuan Hidup matinya sebuah kabupaten, karena kita juga merupakan masih dalam peni-laian daerah otonomi bari. Banyak point-point yang dinilai tentang kita sebagai daerah otonomi baru baik dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kami berharap kiranya mohon jangan anggap acara ini main-main belaka, acara yang dihadiri karena kewajiban untuk meng-hadiri, ikut serta lalu selesai tanpa ada output yang bisa dirasakan.,” ujar Erson.
Selain memberikan sambu-tan, Erson juga membacakan sambutan dari Bupati KKA, Drs.T. Mukhatuddin yang pada saat itu berhalangan hadir. Dalam sambutan itu diterang-kan bahwa LPPD merupakan laporan 1 tahun anggaran yang disampaikan kepada pemerin-tah pusat melalui kementrian dalam negeri selambat-lambat-nya 3 bulan setelah tahun anggaran ebrakhir. Tentunya ini merupakan perhatian kita semua guna mewujudkan LPPD yang baik bagi KKA kedepan.
“Kemajuan pemerintahan kepala daerah tidak akan terle-pasan dari ketersediaan data pendukung sebagai suatu bukti administrasi terhadap keber-hasilan terhadap penyelengga-raan pemerintahan daerah. Untuk itu diharapkan LPPD KKA tahun 2012 ini mampu memberikan gambaran kongkrit terhadap kemajuan penyeleng-garaan pemerintahan daerah di KKA selama tahun anggaran ini, baik itu gambaran umum mengenai pemerintahan, pem-bangunan dan kemasyaraka-tan,” demikian ungkap sambu-tan Bupati KKA yang dibaca-kan Erson. >> Eichiro/ Edo
