Maluku Utara, (MR) – Pembantu rektor 2 universita khairun ternate DR. Abdul Wahab Hasim, SE. M.Si ketika dimintai komentarnya soal perkembangan pembangunan Maluku Utara ia menilai sejauh ini pembangunan Maluku Utara tetap berjalan namun terkesan lambat. Menurutnya kondisi ini akan jelas berbeda dengan sujumlah propinsi lain yang seusia dengan Maluku Utara padahal sesungguhnya potensi sumber daya alam Maluku Utara sangat menjanjikan baik dibidang perikanan, kehutanan, pertambangan dan pertanian.
“Sebagai propinsi kepulauan dengan total luas wilayah mencapai 140.255.36 KM2, luas perairan 76.27 % dan luas daratan 23.73 % yang terdiri dari 395 buah pulau besar dan kecil. Maluku Utara memiliki kekayaan potensi SDA yang memadai namun pemanfaatan dan pengelolaannya belum maksimal ini karena dipicu oleh lemahnya tata kelola pemerintahan yang nantinya berperan penting dalam pembuatan kebijakan soal pemanfaatan SDA tersebut, juga lemahnya SDM Maluku Utara yang menjadi salah satu pemicu. Propinsi-propinsi lain SDAnya sangat terbatas berbeda dengan Maluku Utara namun gerak laju pembangunannya begitu signifikan,” ungkapnya pada MR.
Hal senada juga diungkapkan rektor IAIN Ternate DR. Abdurahman Marasabesi menurutnya lemahnya SDM dan tata kelola pemerintahan berimplikasi pada lemahnya kekuatan lobi pemda propinsi ke pusat. “Tidak adanya team work yang bekerja dalam melobi anggaran tapi yang dipakai adalah power pribadi seorang kepala daerah dalam hal ini gubernur. Ini jelas berbeda dengan propinsi – propinsi lain,” jelasnya.
Selain itu menurutnya sejauh ini ternyata belum ada indikator yang dipakai gubernur dalam melakukan rotasi jabatan di tingkat eselon II dan III. Kondisi ini menimbulkn ketidaknyamanan bagi setiap pejabat yang diserahi tanggungjawabnya disamping menempatkan orang yang tidak sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kerja akan memperburuk kinerja pemerintahan. Pada kesempatan lain politisi partai kebangkitan bangsa, Drs. Hi. Jafar Umar yang juga wakil ketua komisi IV DPRD propinsi Maluku Utara saat diwawancarai MR menuturkan dari sisi pembangunan kita bergerak maju tapi terkesan sangat lamban.
Menurutnya pula banyak sektor pembangunan Maluku Utara yang perlu dibenahi terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrasturktur. “18 tahun usia Maluku Utara isu-isu strategis dalam RPJP dan RPJM soal kemiskinan, kelistrikan, kesehatan, pendidikan, air bersih semuanya masih jauh dari harapan. Persoalan ini dipicu oleh rendahnya SDM dan keuangan daerah juga perencanaan yang tidak memiliki database yang jelas dan akurat,“ tuturnya.
Menurut jafar dibidang pendidikan menyisahkan segudang permasalahan yang problematis. Permasalahan tersebut meliputi tenaga guru yang masih kurang dan belum merata. Kesenjangan rasio guru dan mata pelajaran serta sarana prasarana. “Banyak guru yang dimutasi kekantor atau jabatan fungsional guru yang dialihkan ke jabatan struktural. Yang dikantor tidak dapat kerja sementara kebutuhan guru disekolah masih kurang dan sangat dibutuhkan. Ini adalah model kebijakan gubernur yang tidak taat asas,“ paparnya pada MR.
Komisi IV DPRD intens melakukan evaluasi. Menurut wakil ketua komisi IV ini pihaknya telah melakukan pertemuan dengan dinas terkait soal dana BOS dan belum berfungsinya UPTD di kabupaten kota secara optimal. “Yang perlu dilakukan oleh pemda adalah membangun sinergitas antara pendidikan dengan sektor-sektor lain. Perlu juga revitalisasi pendidikan artinya untuk membangun Maluku Utara harus punya perencanaan yang matang terutama pendidikan dan kesehatan, pemerataan guru dan tenaga pendidikan juga sarana prasarana dan khusus untuk peningkatan mutu perlu didorong dengan BOS daerah,“ pungkas Hi. Jafar Umar.
Terpisah rektor universita muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Drs. Ishak Jamaludin, M.Pdi saat diwawancarai MR memberi beberapa catatan penting seputar aspek pelayanan yang belum optimal. “Pegawai Pemprov itu lebih banyak berdomisili di ternate sementara kantornya di sofifi. Ini menjadi permasalahan tersendiri karena tidak mungkin setiap hari pulang pergi sofifi, belum lagi kalau bicara soal operasional, travel cost tentunya membebani setiap pegawai. Sebaiknya dalam perekrutan pegawai harus ada prasarat tinggal berdomisili di sofifi,” jelas rektor.
Rektor UMMU ini juga mengkritisi permasalahan birokrasi khususnya dalam penempatan pejabat eselon II dan III. Namun demikian selain kebijakan yang butuh dievaluasi tersebut dia juga memberi apresiasi terhadap kebijakan gubernur dalam bentuk program beasiswa untuk dosen guna kelanjutan studi S2 dan S3. >>Ateng
