Maluku Utara, (MR) – Provinsi Maluku Utara kini memasuki usia ke 18 tepatnya pada 12 Oktober 2017. Diusia ini pula Pemprov Malut telah berbuat banyak melalui serangkaian program pembangunan baik fisik maupun non fisik. Capaian prestasi / kinerja pembangunan tersebut akan senantiasa menuai beragam komentar dari yang bersikap kritis sampai komentar dalam bentuk apresiasi.
Tak bisa dipungkiri memang yang namanya pemimpin juga manusia. Ia di negasikan amanah dan tanggungjawab oleh rakyatnya untuk memimpin. Kepimpinannya tidak akan selalu berbuah kesempurnaan. Toh, pasti ada yang salah, ada juga benarnya. Karena ini sudah menjadi kodratnya bagi setiap manusia termasuk manusia yang jadi pemimpin itu.
Seperti itulah sedikit cuplikan komentar ketua dewan pimpinan wilayah PKS propinsi malut Hi. Ridwan Husen, S.Pdi.M.Pdi saat di wawancarai MR. Di era kepemimpinan KH. Abdul Gani Kasuba menurut prespektif pemikiran politisi PKS ini ada beberapa capaian pembangunan yang layak diapresiasi diantaranya penataan manajemen keuangan daerah. Ini dapat di buktikan dengan hasil audit BPK perwakilan malut.
“2015 hasil audit BPK, propinsi malut mendapat opini WDP dan 2016 menjadi WTP. Ini berbeda dengan kepimpinan sebelumnya dimana malut diberi predikat disclamir. Opini BPK layak diapresiasi karena opini tersebut bersifat obyektif dalam kapasitas BPK sebagai lembaga independen,” jelasnya.
Pada sektor pembangunan infrastruktur kepimpinan Abdul Gani Kasuba menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Menurutnya sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan seperti di Halmahera Timur, Gane Timur infrstuktur jalan dan jembatan di Halmahera Barat yakni Loloda-Ibu yang sementara badan jalannnya sudah terbangun. Juga di Kabupaten Kota lain dalam wilayah Provinsi Malut.
“Aspek pelayanan bidang pendidikan juga menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Pada aspek komunikasi dan kordinasi dengan stake holder dan forkompinda juga terbilang memuaskan termasuk juga pelayanan publik. Beliau (Pak Gubernur) sangat welcome. Kalau sebelumnya itu tersendat dengan masalah protokoler,” ungkapnya pada MR.
Dari sekian capaian kinerja yang menggembirakan tersebut, ketua DPW PKS ini juga memaklumi banyak hal dalam kebijakan program gubernur yang patut direvisi dan butuh perbaikan secepatnya. Hal tersebut diantaranya penataan aparatur pemerintah mengingat jumlah ASN ada sekitar 4000 orang sementara yang aktif hadir pada setiap jam kerja itu sekita 1000 orang. Dengan demikian menurutnya perlu ketegasan gubernur untuk kedisiplinan baik eselon IV dan II. Kedisiplinan adalah indikator untuk memberikan pelayanan yang efektif tukas ridwan. Komunikasi yang belum efektif dengan mitra kerja yakni DPRD perlu diefektifkan.
Komunikasi ini dalam bentuk komunikasi lintas komisi dan fraksi. Selain dengan DPRD sebagai mitra kerja eksekutif juga perlu dengan stakeholder karena stakeholder juga perlu memberikan masukan disamping komunikasi dengan komunitas media. Pada sektor pelayanan dasar menurut Ridwan perlu perbaikan seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi kerakyatan. Ini harus menjadi perhatian gubernur.
Harapan kami di PKS perlu adanya penataan dan perbaikan aparatur pemerintah. Perlu ada kebijakan populis yang harus dibuat Gubernur atau kebijakan yang bersifat realaction. Dia berharap pula diusia ke 18 ini Maluku Utara semakin kokoh terutama mentalitas dan moralitas pejabat dan masyarakatnya kedepan harapannya Maluku Utara bisa bersaing dengan daerah lain dan ini adalah tugas pemerintah bagaimana mengelolah pemerintahannya. >>Ateng
