Halut, (MR) – Mencuatnya dualisme kepemimpinan Partai Hanura Halut dibawa kubu ketua Helny Mouldy Leke dan kubu ketua Sahril Hi. Rauf, maka Badan Kesbangpol Pemkab Halut juga sangat berhati-hati dalam mengeluarkan rekomendasi pencairan dana partai politik (Porpol) setiap tahun. Bukan hanya partai Hanura yang dualisme kepemimpinan, tetapi PKPI Halut juga mengalami hal yang sama, baik ketua kubu Ony Pulo dan ketua kubu Jems Tuyu.
Kepala Kesbangpol Halut, Wenas Rompis saat dikonfirmasi media ini, beberapa waktu lalu, (28/8) di kantor bupati, menjelaskan seharusnya yang harus disikapi oleh pengurus partai politik adalah konsolidasi kekuatan mulai dari pengurus tingkat DPD, DPC dan PAC. Bahkan sampai saat ini, pengurus partai saling klaim memegang SK kepengurusan yang sah.
“Kami tegaskan yang boleh mengambil dana batuan partai politik setiap tahun adalah SK kepengurusan yang sah, dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap baik memiliki SKT dan kelengkapan administrasi lainnya”, katanya. Mengenai dengan SK kepengurusan ketua Hanura Halut masih dibawa kendali Helny Mouldy Leke dan ketua PKPI Ony Pulo, karena dalam tahun ini yang berhak mengambil dana bantuan partai adalah mereka yang mempunyai SK sah dari DPD I Malut maupun DPP di Jakarta.
“Kami juga akan melakukan verifikasi administrasi semua SK kepengurusan partai politik yang ikut Pileg 2014 lalu, maupun persiapan Pileg 2019 diantaranya ada partai baru yaitu Perindo”, tutup mantan Camat Kao. >>Karl
