Bombana, (MR) – Pj. Bupati Bombana, Sulawesi Tenggara, Hj. Sitti Saleha, SE., M.Si mengharapkan proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bombana segera berakhir setelah digelarnya Pemungutan Suara Ualang (PSU) tanggal 7 dan 10 Juni 2017. Seperti diketahu, pada PSU Pemilukada Bombana yang lalu, pasangan nomor urut 2, Tafdil-Johan Salim unggul 30 suara dengan meraih total 1.046 suara, sedangkan pasangan nomor urut 1 Kasra Jaru Munara-Manarfah hanya memperoleh 1.016 suara.
Buntutnya, Pasangan Kasra-Manarfah menggugat ke Makamah Konstitusi (MK). Saleha berharap sengketa hasil PSU ini, tidak lagi melahirkan PSU berikutnya. “Ya, kita berharap seperti itu”, kata Saleha kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (21/6). Menurut Saleha, terdapat dua hal yang substansi sehingga penting agar PSU tidak berulang. Pertama, kata dia, dari segi penganggaran akan kesulitan dan yang kedua, akan melahirkan polemik politik yang berkepanjangan di tengah masyarakat.
Dari segi penganggaran, lanjutnya, saat ini Pemerintah Daerah (Pemda) Bombana telah menetapkan sejumlah agenda prioritas yang penganggarannya tidak bisa dihindari. Salah satunya, melunasi hutang kepada sejumlah kontraktor proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016 yang hingga saat ini belum dibayarkan. Sehingga, jika terjadi PSU kedua, anggarannya belum ada kepastian dan proyeksi penganggarannya tidak dimasukkan dalam perubahan APBD 2017.
“Yang jelas uang kita tidak tersedia untuk (PSU, red.). Belum ada. Kalau terjadi PSU, kita belum tahu seberapa besar (anggarannya, red.). Yang jelas sekarang kondisi keuangan kita lagi sangat terbatas. Nanti kita lihat seperti apa keputusannya. Kalau terjadi PSU, berapa TPS, berapa kebutuhan penyelenggara lagi. Tetapi yang jelas untuk saat ini kondisi keuangan Pemerintah Daerah sangat-sangat terbatas. Dan itu tidak ada lagi anggaran untuk ini (PSU, red.), karena masih banyak prioritas-prioritas,” tegas Saleha.
Dari segi polemik, lanjutnya, dengan adanya PSU maka gerakan dukung-mendukung akan muncul kembali . Kondisi ini, akan menjadikan suasana tidak kondusif di masyarakat, yang diakibatkan fanatisme antar pendukung pasangan calon bupati.
“Karena kita tidak bisa pungkiri, bahwa Pilkada itu (pasangan calon bupati, red.) kan ada masing-masing punya tim, masing-masing punya konstituen. Dan kalau ada PSU, polemik lagi. Tarik menarik (lagi, red). Birokrasi juga begitu, karena masing-masing punya pilihan. Meskipun mereka diarahkan untuk menjaga netralitas, tapi tidak bisa kita pungkiri masing-masing punya alasan, masing-masing punya pertimbangan kenapa memihak salah satu calon. Kenapa ke A, kenapa ke B, tentu masing-masing punya pertimbangan,” papar Saleha yang juga Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Menurutnya, semua masalah sosial kemasyarakatan, yang terjadi selama proses Pilkada hanya akan pulih setelah dilantiknya bupati terpilih.
“Kita berharap setelah adanya yang ditetapkan, semua bisa menyatu, untuk sama-sama membangun daerah ini, tidak lagi terkotak-kotak, tidak ada lagi polemik, kalau terus terjadi polemik saya kira daerah kita akan lamban kemajuannya,” ujar mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Bombana ini.
“Kalau saya itu, lebih cepat lebih bagus, supaya juga bisa membenahi dan bisa melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan. Apa yang menjadi visi-misi calon yang terpilih supaya bisa diimplementasikan, diwujudkan dan bisa menyatu dan mempersatukan masyarakat dan semua elemen masyarakat supaya visi misi pasangan bupati bisa terimplementasi,” tegasnya lagi. Lebih jauh, mantan Kepala Dinas Pariwisata Bombana ini, menegaskan, pasangan bupati terpilih harus bertanggung jawab dalam merestorasi keutuhan masyarakat setelah tidak kondusif dalam proses Pilkada.
“Iya, tentu, dia harus mampu menyatukan, supaya daerah ini bisa kondusif, bisa membangun, mendatangkan investor. Kalau daerah kacau, masyarakatnya tidak tentram, tidak kondusif, kan investor akan ragu datang berinvetasi, dan yang rugi adalah masyarakat dan daerah, pembangunan infrastruktur juga akan lambat,” paparnya.
Pentingnya kehadiran bupati definitf, kata dia, karena hal itu merupakan salah satu pertanda telah berakhirnya dinamika politik dalam sebuah daerah. “Kalau bupatinya belum definitif, maka daerah masih dianggap kurang kondusif, karena masih mempertahankan kepentingan masing-masing,” imbuhnya. >>HT
