Ternate,(MR)
Kebijakan PT.Pelindo IV Cabang Ternate menaikan tarif baru di lingkungan Pelabuhan Ahmad Yani Ternate terus mengundang kontroversi. Mereka menilai PT Pelindo IV Cabang Ternate telah melakukan praktik monopili, mengeruk keuntungan dari uang rakyat dan melakukan-nya sepihak.
Wajar, bila kalangan mahasiswa yang tergabung didalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ternate memprotes tindakan PT Pelindo menaikan tarif pelabuhan dengan melakukan aksi demo di depan Kantor Walikota Ternate, Rabu siang (2/11).
“Kami akan terus bersuara, mengkritisi kebijakan tarif baru PT.Pelindo IV Cabang Ternate, sebab kebijakan yang mereka buat benar-benar merugikan rakyat Ternate, teriak salah seorang mahasiswa PMII dalam orasinya, mereka juga menyebut tindakan PT.Pelindo IV Cabang Ternate telah memporak-porandakan perekonomian di Kota Ternate dan Maluku Utara pada Umumnya. Para pendemo menilai, PT.Pelindo IV Cabang Ternate sebagai perusahaan milik negara (BUMN), seharusnya tidak melakukan monopoli, mereka (PT.Pelindo IV Cabang Ternate-red) menjadikan masyarakat sebagai objek untuk mendapatkan keuntungan perusahaan semata.
“ Sejatinya para pucuk pimpinan PT Pelindo IV Cabang Ternate tahu bahwa orientasi perusahaan BUMN tidak semata hanya mengejar keuntungan, tapi juga dituntut memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar semacam CSR (coorporate Social responsibility). Jangan karena ingin mengeruk keuntungan berlipat hingga masyarakat menjadi korban, dan ini sudah tidak benar,” ujar Firman, Koordinator Aksi PMII kepada media rakyat di sela-sela aksi demo (2/11).
Usai berorasi di depan Kantor Walikota Ternate, puluhan masa dari PMII langsung bergerak berjalan menuju gedung DPRD Kota Ternate untuk menngelar aksi yang sama terkait dengan kenaikan tarif pelabuhan di Ternate.
Aksi puluhan massa PMMI ini mendapat respon dari Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Asgar Saleh dan Muhajir Bailusy yang langsung menerima massa PMII untuk diajak hearing di ruang rapat DPRD-Kota Ternate. Diskusi berlangsung Alot antara perwakilan PMII dengan Anggota DPRD Komisi III, dalam diskusi tersebut masa memaparkan data terkait dengan amburadulnya perekonomian Kota Ternate karena lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan PT.Pelindo IV Cabang Ternate.
Aksi penolakan kenaikan tarif pelabuhan Tenate, ternyata mendapat tanggapan serius dari anggota komisi III DPRD Kota Ternate, Asgar Saleh. Ia bahkan berjanji akan menyampaikan kepada komisi I dan komisi II untuk segera menindak lanjuti aspirasi dari PMII juga dalam waktu dekat akan memanggil dinas-dinas terkait dan pihak PT.Pelindo IV Cabang Ternate.
“Kami akan sampaikan ke komisi I dan komisi II untuk segera panggil mereka untuk dimintai penjelasan terkait dengan kebijakan otoritas pihak pelabuhan menaikan tarif baru di lingkungan Pelabuhan Ahmad Yani Ternate,” tegas Asger Saleh meyakinkan.
Sementara di tempat terpisah di PT.Pelindo IV Cabang Ternate, tampak sedang melakukan diskusi terbuka “Coffe break” dengan instansi BUMN, Asosiasi kepelabuhanan, Administrator pelabuhan, Mahasiswa dan juga perusahaan expedisi di Ternate. Diskusi yang berlangsung di gedung Bank Indonesia Cabang Ternate ini di pandu moderator Ismit Alkatiri dan sejumlah Narasumber dari pakar Ekonomi universitas khairun Ternate.
Dalam diskusi tersebut mereka mengatakan bahwa Pelabuhan sebagai pintu masuk harus lebih menekan soal tarif jasa barang dan jasa lain-nya agar tidak terjadi inflasi yang tinggi dan berdampak pada masyarakat jadi korban.
Seperti diberitakan sebelumnya bahwa PT.Pelindo IV cabang Ternate sejak 1 September 2011 lalu telah menaikan tarif baru pelabuhan Ahmad Yani Ternate sebesar 10 hingga 20 persen, dikarenakan sejak 1 April 2006 perusahaan belum pernah menaikan tarif pelabuhan.
General Manager PT.Pelindo IV Cabang Ternate, kepada sejumlah wartawan di ternate mengatakan bahwa kenaikan tarif baru di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate telah sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan No KM 39 Tahun 2004, dimana setiap 2 tahun sekali harus melakukan evaluasi tarif dengan memperhitungkan cost recovery. “Jadi saya percaya bahwa kenaikan tarip baru pelabuhan ini bakal diterima masyarakat luas, sehingga saya tidak yakin tidak akan ada gejolak di masyarakat,” ujarnya yakin. >> Team
