Bombana, (MR)
Komisi III DRPD Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, menilai pelatihan-pelatihan yang selama ini diikuti para perangkat desa di Bombana tidak efektif meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa.
Hal itu dikatakan salah seorang anggota Komisi III, Rumiyanto, S.Pd, saat menggelar hearing dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bombana, Drs.Hasdin Ratta, M.Si, terkait ekspos kasus Pungutan Liar (Pungli) di instansi tersebut, yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Bombana, Senin (10/4). Terekspos, kalau dalam pencairan dana desa, Kepala Desa harus menyetor uang hingga Rp 2 juta kepada pihak DPMD Bombana.
Alasan Rumiyanto mengatakan hal itu, karena setiap tahun Pemerintah Desa menganggarkan peningkatan SDM di desa, namun perangkat desa tetap memiliki keterbatasan kemampuan dalam membuat laporan pertanggung jawaban (SPJ) keuangan desa.
“Setiap tahun ada alokasi anggaran yang cukup besar untuk Peningkatan SDM perangkat desa. Tapi masih seperti ini kejadiannya,” ujar Rumiyanto mengaitkan terjadinya Pungli di DPMD akibat rendahnya kualitas SDM para perangkat di desa.
Tidak meningkatnya SDM perangkat desa meskipun telah banyak mengikuti pelatihan, kata dia, menunjukkan kalau pelatihan yang diikuti perangkat desa selama ini tidak memiliki relevansi dengan kebutuhan administrasi pertanggungjawaban keuangan di desa.
“Seandainya setiap tahun format laporan keuanga berubah, ya mungkin saja, tapi format laporan keuangan itu-itu terus. Jadi memang ada yang tidak singkron antara pelatihan-pelatihan yang dilakukan dengan peningkatan kualitas perangkat-perangkat desa kita,” vonis Rumiyanto dalam hearing yang dipimpin Ketua DPRD Bombana, Andi Firman, SE., M.Si.
Sementara itu, Kepala DPMD Bombana, Drs.Hasdin Ratta, M.Si, mengakui, terdapat persoalan dalam kepesertaan
Bimbingan Teknis (Bintek) perangkat desa selama ini. Menurutnya, Kepala desa terkadang mengutus peserta yang tidak berhubungan dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.
“Sebenarnya setiap tahun kami lakukan peningkatan SDM Kepala Desa dan Aparat Desa. Cuma persoalannya adalah lain yang datang Bintek, lain yang bikin SPJ. Dikirim anaknya, dikirim ponakannya yang paham IT (Teknologi Informasi, red.), selesai pelatihan pulang ke kendari kuliah,” jelas mantan Kabag Humas Setda Bombana ini. >>HT
