Natuna, (MR)
Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, wajah wakil rakyat Natuna, selalu ceria. Perbedaan itu tampak nyata ditahun 2016. Pasalnya, sudah 9 bulan, anggota dewan terhormat ini, tidak menerima tunjangan perumahan, sebagaimana yang diatur dalam UU. Persoalannya, terbilang tragis. Sebab, Kajati Kepri sedang melakukan pengusutan dugaan korupsi Tunjangan perumahan Dewan. Namun berbagai kalangan menduga Kajati terlalu mempersoalkan tunjangan perumahan, bukan mempersoalkan, pembangunan 19 unit Perumahan Dewan yang nilainya pantastis dan belum selesai. Bahkan Kajati sempat mengatakan bakal ada tersangka soal Tunjangan perumahan ini (Dilansir dari Media online). Akibatnya, Bupati terpilih ragu untuk mengeluarkan SK pembayaran. Ia takut di salahkan dalam pengambilan kebijakan. Alhasil, 9 bulan Tunjangan Perumahan Dewan tersandera.
Berbagai upayapun dilakukan anggota DPRD agar hak mereka dapat terealisasi dengan segera. Mulai dari konsultasi ke berbagai instansi, sampai membentuk Panja Perumahan, dengan harapan tunjangan perumahan dapat dicairkan. Namun hingga selasa tanggal 6 Sept 2016, belum membuahkan titik terang. Padahal instruksi Presiden, kepada aparat penegak hukum, diseluruh tanah air, agar tidak mempersoalkan kebijakan dilakukan oleh Pejabat, karena dapat menghambat kinerja dan percepatan pembangunan sudah digaungkan.
Bahkan Joko Widodo pernah marah, dan memanggil seluruh Polda Dan Kajati diseluruh tanah air agar intruksinya itu dapat dijalankan. Ada 5 kebijakan yang di instruksikan orang nomor satu di Negeri ini. Tampaknya, itu belum terealisasi dengan benar.
Bupati Natuna Hamid Rizal ketika dikonfirmasi terkait SK pencairan tunjangan perumahan Dewan usai menjamu kunjungan anak SD Pian Tengah, belum bisa berkomentar. “Dirinya hanya bisa menjawab belum” dan terus berlalu.
Ketua Panja Perumahan Dewan Wan Sopian, ketika diminta komentarnya terkait, belum adanya titik terang untuk pencairan tunjangan perumahan Dewan, mengaku telah bekerja maksimal. Setelah ditunjuk menjadi Ketua Panja, Dirinya bersama rekan-rekan lainnya telah konsultasi dengan BPK Kepri. Dalam pertemuan itu, BPK menganggap tidak ada masalah dengan tunjangan perumahan Dewan, sebab nilainya masih dibawah, tunjangan Perumahan DPRD Provinsi. Namun demikian, BPK menyarankan agar berkonsultasi lagi dengan Kajati. Sebab, menurut Kajati ada perbuatan melawan hukum. Tadi Saya jumpa Bupati untuk membicarakan soal itu. Usai dari sana langsung ketemu Kajari ranai. Memang, persoalan tunjangan perumahan Dewan, ditangani oleh Kajati. Meski demikian, sebagai warga melayu, Kita harus suon dulu terhadap Kajari, karena tidak ingin melangkahi beliau. Intinya Kita minta petunjuk kepada Beliau. Hasilnya, Kajari akan menfasilitasi pertemuan dengan Kajati. Nanti Kita lihat, kapan ada waktu dari kajati untuk bisa melakukan pertemuan untuk membahas agar tunjangan perumahan Dewan bisa cair secepatnya. Hari ini Kami rapat, dengan ortal, bagian Hukum Pemkab Natuna, dan BPKAD, untuk membahas, berapa kira-kira anggaran pas untuk tunjangan perumahan Dewan. Hal ini sangat perlu, agar tidak ada lagi permasalahan dikem udian hari. Harapan Kita, tunjangan perumahan Dewan dapat terealisasi dengan cepat. Sehingga hak Kami sebagai wakil rakyat terpenuhi.
Memang dilema tunjangan perumahan Dewan menjadi buah bibir dikabupaten Natuna. Perumahan yang dibangun tahun 2009 ini, hingga saat ini belum dapat ditempati.Selama 6 tahun, perumahan Dewan itu, jadi sarang dedemit. Meski bangunan sudah selesai, namun berbagai sarana dan prasarana, seperti mobiler belum terisi. Padahal didalam pembangunan perumahan Dewan, nilai bangunan perunit, sekitar 1 millyar 50 juta rupiah, itu sudah termasuk mobiler. Sayangnya hingga sekarang mobiler perumahan belum ada. Hal inilah yang buat DPRD Natuna belum bisa menempatinya. Disisi lain jumlah perumahan 19 unit, berarti Rumah untuk Ketua belum terbangun. Selain belum lengkap, Perumahan DPRD Natuna, belum diserah terimakan kepada Pemkab Natuna untuk dijadikan aset daerah.Wajar saja DPRD Natuna terus menganggarkannya. Sayangnya Kajati Kepri malah mempersoalkan besaran tunjangan Perumahan Dewan, bukannya mengusut dugaan korupsi pembangunan Perumahannya. Meski tunjangan perumahan Dewan belum bisa dikucurkan, disisi lain, lelang pekerjaan jlan dan drainase serta mobiler perumahan dewan jalan terus. Lalu timbul pertanyaan, sampai kapan tunjangan perumahan dewan tersandra? >>Roy
