mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Kabupaten Tasikmalaya Berhasil Pertahankan Opini WTP

Published on Jun 26 2016 // Berita Utama

predikatTasikmalaya, (MR)
Kabupaten Tasikmalaya berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 yang diterima langsung oleh Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum dari Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat di Aula Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakian Provinsi Jawa Bara Jalan Mohammad Toha, Kota Bandung, baru-baru ini.

Selain Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten/Kota lain yang berhasil mempertahankan opini WTP adalah Kabupaten Ciamis, Cianjur, Cimahi, Majalengka, Sumedang dan Kota Banjar. Sedangkan Kabupaten Purwakarta, Karawang, garut, dan Kabupten Bogor baru pertama kalinya mendapat penghargaan ini.

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat Arman Syifa dalam sambutanya mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 thun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah, tahun 2015 merupakan tahun pertama bagi pemerintah Daerah di seluruh Indonesia menerapkan Akutansi Berbasis Akrual pada penetapan sistem akuntansinya atau penyajian laporan keuangannya.

Menurutnya, manfaat akutansi berbasis akrual ini adalah dapat membeberikan gambaran utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah.

“Basis akrual dapat menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah Daerah dan memberikan informasi yang berkualitas dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah” ujarnya.

Arman menambahkan, Opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan, dan bukan jaminan tidak adanya fraud yang ditemui pada saat ini ataupun pada pemeriksaan dikemudian hari. “Beberapa permasalahan masih ditemui dalam penetapan akuntansi berbasis akrual diantaranya masalah penyusutan, masalah penyajian dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), dan dana lainnya di luar APBD” ujarnya.

Adapun temuan yang perlu mendapat perhatian menurut Amran adalah pembukaan rekening oleh Bendahara SKPD tanpa melalui persetujuan Kepala Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah, aset tanah yang dimiliki pemda belum mempunyai sertifikat, dan tanah fasos fasum yang belum diserahkan kepada pemda setempat.

Berdasarkan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 tahu 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dengan memberikan jawaban dan penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaaan diterima melelui rencana aksi. >>Iin K/Widayanti

Leave a comment