mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Wacana Pembentukan Provinsi Khusus

Published on Jan 23 2017 // Nusantara

Bupati Anambas Jambangi Pemkab Natuna

Natuna, (MR)
Kabupaten Kepulauan Anambas, merupakan pecahan dari Kabupaten Natuna. Sejak berikrar, untuk memisahkan Diri dari Natuna, sebagai Kabupaten Baru 8 tahun silam, untuk kedua kali Bupati Anambas menyambangi Kabupaten Natuna.

Kedatangan Bupati Anambas beserta rombongan tidak lain tidak bukan, untuk bersilahturahmi sekaligus membahas tapal batas laut, antara Anambas Dan Natuna, serta wacana pembentukan Provinsi Kusus.

Dalam pertemuan yang diselenggarakan di kantor Bupati Natuna bukit arai, Senin 23 Januari 2017 untuk meminta respon dari Pemkab Natuna terkait wacana pembentukan Provinsi Khusus. Ini peluang besar bagi Natuna untuk segera melakukan pembentukan Provinsi. Mengingat Natuna salah satu prioritas Pemerintah Pusat dalam pembangunan.

Bupati Natuna Hamid Rizal berterima kasih atas kunjungan tersebut. Ia mengatakan, Anambas dan Natuna serumpun, ibarat adik dengan kakak. Meski telah mempunyai Pemerintahan sendiri, Anambas tidak bisa lepas dari Natuna. Mudah-mudahan dengan kunjungan ini, Kita wujudkan Kabupaten Natuna jadi Provinsi Khusus. Kita galakkan persatuan dan kesatuan, demi terwujudnya keinginan Kita.

Kendati Natuna dan Anambas telah beda pemerintahan, bukan berarti harus bersitegang. Kedepan Natuna-Anambas harus bersatu lagi dalam kerangka yang lebih besar.

Semua peluang dan kesempatan dari pusat harus dikejar, jangan sampai terlewatkan. Program pusat untuk memajukan daerah harus disambut dengan baik.

“Mudah-mudahan bisa bersatu lagi dalam satu kerangka lebih besar. Kemauan pusat harus kita sambut, sekarang kita pikirkan apa yang harus kita buat untuk Natuna dan Anambas, kita gali pendapatan kita. jgn hanya jadi penonton.”

Sementara itu Bupati Anambas Abdul Haris mengatakan, Natuna-Anambas merupakan kabupaten berdampingan dan berada di perbatasan. Perlu adanya kebersamaan guna mengelola segala potensi untuk kepentingan bersama.

Selain bersilaturrahmi, ada hal-lain yang akan dibicarakan secara teknis, diantaranya masalah banyaknya pemasangan pipa bawah laut. Kalau memang menjadi hak daerah harus dikejar bersama.

Disamping itu juga perlu adanya penyelesaian masalah tindak lanjut status aset. Agar dari sisi pelaporan dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapat nilai tambah.

“Kemudian kami juga minta berbagi pengalaman, dengan gencarnya perhatian pusat kepada Natuna. Kami bangga karena Natuna sebagai daerah pangkalan, secara otomatis perputaran ekonomi juga berjalan dan berdampak kepada Anambas”, ujar Abdul Haris didampingi wakil Wan Zuhendra, bersama rombongan. >>Roy

Leave a comment