mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Untuk Teluk Bintuni Ombudsmen Terima 4 Laporan, Provinsi 214 Laporan

Published on Dec 19 2017 // Papua Barat

Bintuni, (MR) – Kepala Perwakilan Ombudsmen Provinsi Papua Barat, Nortbertus saat di wawancarai wartawan media ini tentang Ombudsmen mengatakan.

“Keberadaan Lembaga Ombudsmen di Provinsi Papua Barat dari tanggal 27 Agustus 2013 lalu, Satkernya masih satu di Jakarta,” sebut Nortbertus.

Lanjutnya, anggota kami ada 3 orang untuk mengawasi wilayah Provinsi Papua Barat dan  ini tidak mudah, dengan anggaran yang terbatas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kami harus tetap eksis menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai pengawasan publik.

“Kami tidak boleh mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan Instansi lain itu tidak boleh. Dana kami langsung dari APBN untuk menjaga integritas kami tidak ada hubungan emosional dengan pemerintah daerah , sehingga dalam pengawasan pelayanan publik itu mudah,” ujar Bertus.

Diterangkannya, memang kami mengalami kesulitan-kesulitan, karena kita bukan satker, segala perancangan anggaran termasuk kegiatan sosialisasi semuanya kepusat, sehingga membawa dampak tidak ada yang mengenal kami, apalagi di Teluk Bintuni.

Untuk Kabupaten Teluk Bintuni kami baru datang 2 kali , tim yang lalu bersama anggota kami sempat mengadakan sosialisasi di Kantor  Bupati Teluk Bintuni, menurut laporan tidak semua masyarakat bisa hadir, itu memang kesulitan-kesulitan kami dengan anggaran dan personil yang terbatas, luas wilayah, transportasi, “dengan kegiatan ini kami sangat berterimakasih sama tim saber pungli Polres Teluk Bintuni bisa memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan apa itu ombudsmen,” sebutnya.

Untuk Kabupaten Teluk Bintuni, Ombudsmen sudah menerima 3 hingga 4 laporan terkait dengan pelayanan di sini seperti pengurusan surat ijin mengemudi (SIM), samsat, dan pemindahan pejabat yang tidak sesuai prosedur, itu sudah kami terima.

Pihak kami langsung menanggapi laporan tersebut dan langsung menurunkan tim untuk mengecek apakah sudah betul prosedur itu sesuai di lakukan dengan mekanisme kata Bertus.

Laporan yang sama pernah terjadi di Kabupaten Sorong Selatan pada tahun 2016 lalu, Bupati melakukan mutasi, non job untuk 73 pejabat kami urus sampai mau di berikan sanksi, kemudian Bupati kembali menganulir keputusannya ada kesepakatan dengan KSN, Mendagri, untuk mengembalikan beberapa yang tidak terlibat, karena yang lain sesuai apa yang di sampaikan oleh Bupati Sorong Selatan sekitar 60 orang terlibat politik praktis.

Saat ini laporan yang kami terima sudah 200 lebih, dan tiap tahun itu bertambah. Di awal tahun 2013 ada 35 laporan, tahun 2014 ada 85 laporan, tahun 2015 naik menjadi 150 laporan dan hingga sekarang tahun 2017 ada sekitar 214 laporan. (Haiser Situmorang)

Leave a comment