Bupati Temui Pemdes Kemendagri, Upayakan Status 145 Kampung Pemekaran Jadi Definitif

Bintuni, (MR) – Dalam ragka upaya untuk terus mendorong proses percepatan status 145 kampung pemekaran menjadi definitif, Bupati Teluk Bintuni, Ir.Petrus Kasihiw.MT kembali bertemu Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan,SH.M.Si, Selasa (26/11/2019).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Teluk Bintuni Rheinhard.C Maniagasi.S.STP dan Kasubag Pemerintahan Kampung, Jecklin Renwarin, turut serta Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Drs. Andi Feri S.Fidail.M.Si.

Bupati saat dihubungi Bintuni Membangun via telepon menjelaskan, ” pada prinsipnya pihak Kementerian mendukung dan mengarahkan agar proses penataan kampung pemekaran menjadi kampung definitif, diproses secara berjenjang mulai dari Kabupaten, Provinsi dan sampai ke pusat sesuai regulasi yang berlaku.

Syarat yang paling utama diminta oleh Kementerian adalah pemetaan batas kampung, wilayah Distrik dan jumlah penduduk. Ketiga syarat tersebut menjadi ukuran paling penting, imbuhnya.

Lanjut Bupati ” Dan pada prinsipnya Kementerian sangat mendukung, asal jangan kampung fiktif seperti yang terjadi di daerah lain, untuk itu setelah dari pertemuan tadi, saya sangat optimis bahwa semua proses ini akan dibantu Kementerian Dalam Negeri melalui Bina Pemerintahan Desa,”ujarnya.

” Mudah mudahan dengan upaya yang terus dilakukan oleh Bupati dan Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Teluk Bintuni ini, 145 kampung ini segera menikmati Dana Desa, Pemekaran Kampung atau Desa sendiri mengacu pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa “. (SL)

 16,367 kali dilihat,  62 kali dilihat hari ini

Related posts