Penyumbang Devisa Minta Diperhatikan

Tanjungpinang, (MR)

Bupati Natuna Ilyas Sabli meminta pemerintah pusat memperhatikan daerah penghasil Migas (Minyak dan Gas) bumi termasuk Kabupaten Natuna, karena daerah penyumbang devisa negara yang sangat besar. Sementara  untuk Daerah hasilnya sangat kecil.

Migas Natuna, sebagai penghasil devisa Negara, telah menyumbangkan Rp 40 triliun/tahun. Sedangkan yang kembali ke daerah kurang dari satu persen. “Ini jelas tidak adil,” katanya saat member sambutan Seminar Nasional Migas Natuna bertema : “Kebijakan Strategis Minyak Dan Gas Bumi Nasional Dalam Implementasi Wilayah Perbatasan dan Kepulauan,” di Tanjung Pinang, Rabu ( 9/11).

Selain itu pemerintah pusat diminta terbuka dalam hal pendapatan Migas, sehingga tidak ada rasa kecurigaan rakyat terhadap DBH migas Natuna. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah mengamanatkan soal transparansi.

Dana CSR, selama ini diberikan oleh kontraktor Migas seharusnya melibatkan pemerintah daerah, guna ketertiban dalam keuangan daerah. “Dana CSR masih tumpang tindih, dan belum mengalir ke daerah,” kata Ilyas. “Ini bual-bual anak daerah.”

Tempat yang sama, Komisi VII DPR RI, Milton Pakpahan mengakui, ada revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, namun masih dalam proses di legislatif. Beberapa hal akan direvisi untuk disempurnakan, yakni : Mendukung penerimaan negara, pemenuhan kebutuhan dalam negeri, program konservasi dan diversifikasi, refungsionalisasi kelembagaan, dan persyaratan kontrak dan lain-lain.

Milton mengatakan tak ada jalan lain selain merevisi undang-undang, dan kemungkinan pilihan lain yakni ke Undang-Undang Migas Nomor 8 Tahun 1971, serta mencari tahu mengapa Petronas, Malaysia lebih berhasil melaksanakan Migas sehingga berhasil baik. Banyak hal perlu diperbaiki agar devisa  Migas lebih maksimal, terutama dalam urusan lahan yang kini menjadi wewenang daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Di sini sering kontraktor mengalami kesulitan, sebab telah menandatangani kontrak dengan pemerintah, ternyata di daerah, lahan dianggap mengandung Migas dijadikan hutan lindung. Selain itu ada masukan sedang dibahas diantaranya memberikan prioritas kepada kebutuhan dalam negeri, yang diusulkan dirubah menjadi paling sedikit 25 persen, DMO minyak dan gas bumi diberlakukan 50 persen volume dengan 50 persen harga pasaran dunia, tanpa holiday.

Komposisi RUU ini menjadi 15 BAB dan 80 pasal, yang pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 hanya 14 BAB dan 67 pasal. Dalam Rancangan undang-undang disebutkan Badan Usaha ( BU ) atau Badan Usaha tetap dapat melakukan kegiatan usaha hulu pada wilayah kerja berdasarkan kontrak kerjasama dengan Badan Pengusahaan sesuai pasal 11.

Sedang dalam undang-undang lama BU atau BUT diberi wewenang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada wilayah kerja sesuai pasal 12 ayat 3, dan pasal-pasal itu telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-1/2003.

Soal participating interest, BUMN ditawarkan berhak mendapatkan 25 persen. Selain itu daerah penghasil berhak mendapatkan jumlah presentase tertentu dari bonus tanda tangan ( signature bonus ) diterima oleh negara.

Seminar ini digelar Badan Perjuangan Migas Natuna dengan menampilkan pembicara dari Jakarta yakni Ir Milton Pakpahan (Komisi VII DPR RI), Dr Mohd Ismala SE, Dewan Pakar Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas, Ir. Agung Mulyana (Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan-Badan Nasional Perbatasan), Kartubi SE ( Kementerian ESDM ) dan Muliana Sukardi ( Direktur Eksekutif FKDPM ).

Ketua Badan Perjuangan Migas Natuna, Muhammad Nasir mengharapkan, pemerintah pusat tidak mengeluarkan isu adu domba, karena akan merugikan. Contoh, masalah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas, padahal Anambas itu bagian dari Natuna sebelumnya, tapi dibuat isu seolah Anambas minta ini dan itu. “Jangan diambil semboyan dari Belanda, sistem adu domba, karena Natuna  bagian Negara Indonesia. Selain itu sebutan pulau terluar harus dihapus, karena Natuna dan Anambas masuk wilayah Indonesia, bukan diluar, tapi garda terdepan, yang berbatasan langsung dengan Negara Asean,” katanya.

Isu akan dialihkan pengelolaan Gas Natuna Blok D-ALPHA, di Kalbar, secara terang-terangan, masyarakat Natuna menolak rencana itu. “Ini bentuk adu domba juga,” tegas Nasir. Sudah jelas, wilayah kerja Gas Natuna Blok D-ALPHA masuk Natuna, mengapa pengelolaan dan baskem mau dilakukan di Kalimantan Barat?.Ini merupakan marwah anak Natuna, pengelolaan dan baskem harus di Natuna, dan itu sudah merupakan harga mati. Jika Pemerintah ingin membangun pengelolaan,  sebaiknya di tempatkan di wilayah Natuna.

Kecewa Dengan Sikap Gubernur Kepri

Sementara itu Ketua PP (Pemuda Pancasila) Kabupaten Natuna Wan Haris Munandar, mengatakan kekecewaan yang dalam kepada Gubernur Kepri Muhammad Sani. Ia mengatakan Natuna sebagai kultur melayu, sangat menghargai Gubernur, hingga acara seminar migas dilaksankan di Provinsi Kepri. Tapi apa yang terjadi Muhammad Sani tidak menghargai itu.

Kekecewaan itu bertambah lagi karena wakil dan sekprov tidak dapat menghadiri acara. “ Saya heran melihat sikap yang dilakukan oleh Gubernur. Masa menghadiri acara ini tidak bisa, sementara jauh hari sudah kita utarakan, kapan ada waktu yang tepat,”. kata Wan Haris penuh tanda Tanya.

Menurutnya, M.Sani mampu datang ke Natuna, hanya memberikan suatu penghargaan kepada Bupati, yang menurutnya kurang bermanpaat. Jika sudah begini, jangan salahkan kami jika suatu saat menolak kedatangan Gubernur. Serta jangan salahkan Natuna jika nanti akan segera melakukan pembentukan Provinsi baru yakni Provinsi Pulau tujuh. sesalnya. >> Roy

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.