Anas Dinilai Salah Gunakan Jabatan

Jakarta,(MR)

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menilai Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat menjabat Ketua Fraksi Demokrat telah menyalah-gunakan fungsi dan tugasnya sebagai anggota DPR untuk kepentingan personal. “Dalam domain pekerjaan sebagai anggota DPR, tidak ada (urusan personal) itu, artinya tidak berkaitan,” kata Max, di gedung DPR, Jakarta, Jumat (18/11).

Seperti diberitakan sebelumnya, anggota Komisi II dari Fraksi Demokrat Ignatius Mulyono mengaku, saat Anas menjadi anggota DPR, Ketua Fraksi Demokrat itu pernah meminta dirinya untuk membereskan masalah tanah di Sentul, Bogor. Karena, Ignatius kenal dengan pejabat Badan Pertanahan Nasional, termasuk kepala BPN Joyo Winoto. Masalah itu pun tuntas.

Belakangan Ignatius baru tahu kalau tanah itu terkait proyek Hambalang. Ignatius mengaku Anas sengaja memanggilnya di ruang ketua fraksi. Di ruangan tersebut sudah ada mantan Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Karena itu, Max mennyatakan Anas seharusnya tidak menggunakan haknya sebagai anggota DPR untuk menjalankan tugas di luar fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan.  Max mengatakan permohonan untuk membereskan tanah tersebut merupakan urusan pribadi semata.

“Jadi tinggal kita menterjemahkan saja, apakah ini urusan pribadi, apakah permintaan itu ada kaitan dengan tugas sebagai anggota DPR. Saya melihat permintaan itu lebih banyak urusan atau ke masalah pribadi,” jelasnya.

Sebetulnya, jelas Max, persoalan minta tolong merupakan urusan struktural antara pimpinan dan bawahan. Namun, Max tidak paham jika memang urusn pribadi tersebut punya prospek untuk sebuah proyek pembangunan yang ujung-ujungnya melibatkan Bendahara Umum Muhammad Nazaruddin. “Pada dasarnya ini hanya antara pimpinan dan anak buah di DPR. Prospek ke depannya dari permintaan tolong itu, no body knows,” ujar Max.

Max menilai KPK bisa saja menjadikan keterangan Mulyono sebagai bukti tambahan. Namun, dirinya menegaskan, untuk proyek Hambalang, Partai Demokrat tak akan ikut campur dan tidak akan mengintervensi hukum.

“Karena kita sudah komitmen kepada hukum, kita serahkan kepada lembaga hukum untuk melakukan penelusuran dan penyelidikan. Partai dalam kasus Hambalang ini tidak akan intervensi sedikitpun juga dan tidak akan masuk ke wilayah hukum,” kata dia. >> Mohammad

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.