mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Sosialisasi PBB-P2 Kabupaten Kediri

Published on Jun 11 2016 // SosEkBis

Kediri, (MR)
Mutasi wajib pajak dapat mengajukan mutasi atas tada objek/subjek PBB-P2 yang diakibatkan oleh jual-beli, waris, hibah atau sebab lain yang mengakibatkan perubahanya Objek/subjek PBB-P2. Pembetulan, pembetulan meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi tidak mengandung persekongkolan antara fiskus dan wajib pajak, berupa kesalahan tulis, kesalahan hitung, kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang – undangan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut:

SPPT, SKPD, KTPD, Surat keputusan pemberian pengurangan PBB-P2, surat keputusan pengurangan denda administrasi, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pemberian imbalan bunga, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, atau surat keputusan pembatalan ketetapan pajak. permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya secara perseorangan, Dikecualikan dari ketentuan permohonan pembetulan surat ketetapan PBB-P2 berupa SPPT PBB-P2 dapat diajukan secara konflik.

Pembatalan, (1) pembatalan atas SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 dapat dilakukan apabila SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 tersebut tidak benar yang seharusnya tidak diterbitkan. (2) ketidak benaran SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 meliputi: a. data double objek pajak bumi dan/atau bangunan yang sama; dan/atau, b. objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak ditemukan.

Pengurangan ketetapan (1) pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 dapat diberikan kepada wajib pajak :
(a). karena kondis tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
(B). Wajib pajak badan meliputi objek pajak yang wajib pajaknya adalah wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
(2) Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, topan dan tanah longsor.
(3) sebab lain yang luar biasa meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan wabah hama tanaman.
Dasar hukum, 1. Undang – undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah; 2. Peraturan daerah kabupaten kediri nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan daerah kabupaten kediri nomor 12 tahun 2012; 3. Peraturan daerah kabupaten kediri nomor 7 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja dispenda;

4. Peraturan bupati kediri nomor 27 tahun 2011 tentang penjabaran tugas dan fungsi dinas pendapatan daerah kabupaten kediri; 5. Peraturan bupati kediri nomor 36 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan PBB-P2 di kabupaten kediri; 6. Peraturan bupatih kediri nomor 37 tahun 2012 tentang petunjuk teknis tatacara pelaksanaan PBB-P2 Di kabupaten kediri; 7. Keputusan bupati kediri nomor : 188.45/386/418.32/ 2012 tentang pelimpahan sebagaian kewenangan di bidang pelayanan pelaksanaan PBB-P2; 8. Kabupaten kepala dispenda kabupaten kediri nomor 061.2/2993/418.57/2012 tentang Standar Operasional Prosedur tata cara pelaksanaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). >>Yanto

Leave a comment