Mutasi dan Reposisi di Kabupaten Majalengka Para Pejabat dan Karyawan, Iritasi dan Prustasi

Majalengka,(MR)
HAMPIR 13 tahun lamanya kita melaksanakan sistem Otonomi Daerah, meskipun secara utuh dan penuh baru hanya Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan, sedangkan yang lainnya, termasuk Kabupaten Majalengka Jawa Barat dengan PAD yang ada belum memenuhi kebutuhan, tanpa dibantu DAU (Dana Alokasi Umum) dari pusat.
Jauhsebelum Otonomi Daerah dikukuhkan, banyak negarawan termasuk Prof.Dr. H. Amin Rais, MA yang pernah menjabat Ketua MPR mengatakan, “Bahwa Otonomi Daerah akan membentuk raja-raja kecil,”.
Ramalan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya peristiwa Mesuji tentang perijinan alih lahan perkebunan sawit yang mengakibatkan korban nyawa manusia. Juga termasuk pembukaan lahan pertambangan di NTB (Nusa Tenggara Barat), yang diduga adanya tumpang tindih kewenangan.
Sedangkan yang terjadi di Kabupaten Majalengka, sewaktu Bupati pertama di Era Otonomi Daerah Hj. Tutti Hayati Anwa, SH.M.Si, dalam hal mutasi dan reposisi memiliki kekuasaan extra, mengatur Reposisi, yang banyak tidak tepat sasaran, bahkan tidak diduga membuahkan lelucon sandi SDM (Saudara Dari Maja), sehingga asumsi masyarakat tertuju setiap saudara Bupati yang berasal dari Maja pasti dapat jabatan empuk.
Di Era Bupati H.Sutrisno, SE.M.Si, yang hampir 3 tahun masa jabatannya, semula mutasi dinilai pemerhati, dari mulai masyarakat, LSM termasuk para Stake Holder, bagus dan tepat sasaran istilahnya The Man in The Right Job  (Menempatkan jabatan atau karyawan sesuai dengan basic dan jabatannya).
Tapi lain halnya, mulai tahun ke-dua sampai sekarang, diduga berganti arah dari arah kualitas, kondite, dan prestasi kearah kepentingan dukungan politik, sehingga muncul caos mutasi, seperti dari basic pendidikan menjadi Camat, dari basic pertanian juga jadi camat, bahkan dari Camat jadi Sekdis perkebunan dan kehutanan, belum jabatan lain yang dinilai controversial, dari basic pendidikan malah ke lingkungan hidup.
Hal ini membuktikan kewenangan Bupati setelah Otonomi Daerah diduga Over Considental, sehingga para pengamat mengkhwatirkan apa yang akan terjadi dikemudian hari, ada diantaranya pengamat yang rajin bercanda mengatakan, tak ubahnya Bupati Tutti dengan yang sekarang, dulu ada istilah SDM. Sekarang jadi SDL (Saudara Dari Ligung).
Bahkan ada diantara karya-wan yang bertanya bagaimana kalau saya ikut ganti baju dari baju kuning menjadi baju merah, yang dijawab wartawan Media Rakyat, merupakan Hak Azasi anda, kami hanyalah corong masyarakat yang ingin membangun bangsa agar Bangsa Indonesia pada umumnya cerdik, cerdas, dan kritis terhadap lingkungan pemerintah, sehingga bangsa ini maju selangkah.
Masih banyak para karyawan dan pejabat yang gelisah dan iritasi, bahkan mendekati prustasi, seolah-olah tidak tenang bekerja karena setiap waktu dibayangi Hantu Mutasi, bahkan dengan terbuka ada yang mengatakan “ Kapan lagi saya akan dipindahkan?”. Jadi dalam benak para karyawan bukan lagi kreatif bekerja membuat prestise kerja malah yang selalu diingat kapan akan terjadi Mutasi lagi.
Bahkan saking kesalnya, ada yang mengatakan judulnya IRITASI = Iri karena dimutasi atau Iri karena belum dimutasi, mereka menjadi latah, dan mereka sangat mengerti bahwa peraturan mutasi bukan karena ada yang pensiun atau meninggal dunia sebagai alasan klasik, tapi adanya Peraturan Pemerintah minimal 2 tahun sekali, kecuali situasi warning gawat darurat, kilahnya. >> Reff

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.