mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Kontraktor Semena-Mena, Aparat Punya Kuasa, Masyarakat Tersiksa

Published on Sep 24 2012 // Berita Utama

Natuna, (MR)
WAJAHNYA kusut, Ia  du-duk di sudut  salah satu  kedai kopi Ranai, sesekali Ia men-hela napas, seakan tidak per-caya atas apa yang menimpa Dirinya. Tanah mertua di beli dari hasil jeripayah 9 tahun silam, harus rela “diserobot” pihak kontraktor, dengan dalih untuk pembukaan jalan. Bahkan Pemerintah setempat, seyogianya jadi tumpuan ma-syarakat, tidak dapat membe-rikan kejelasan, dan terkesan membela pihak rekanan. “Saya sangat kecewa, dengan Pak Camat. Sebagai orang tua kita, seharusnya Pak Sabki Muham-mad, pro rakyat bukan pihak kontraktor kata lelaki setengah abad itu, memulai pembica-raan.
Sebenarnya, masalah tanah dijadikan lokasi pembukaan jalan, tidak ada masalah, asal-kan dari awal ada koordinasi, Ibarat kata, kulonuonlah (permisi), Ini tidak ada main patok aja, tampa ada rapat atau pemberitahuan terlebih dulu. Syamsul juga menambahkan, dasar apa, pihak rekanan  mengalihkan jalan melalui  kebun Saya, sementara  proyek pembukaan dan pengerasan Klarik-Teluk Buton peren-canaan awal tidak jauh dari bibir Pantai? katanya penuh Tanya.
Jika dialihkan bisa 1 KM jaraknya dari bibir pantai, ujar Syamsul kepada wartawan sembari memberikan  tiga berkas surat Laporan, di tujukan kepada Bupati Natuna dan Ketua DPRD Natuna. Hal ini dilakukan, ingin meminta perlindungan terkait adanya dugaan penyerobotan tanah miliknya, oleh pihak rekanan. Sebab jika minta perlindungan kepada Camat Bunguran Utara, mustahil, paparnya.
Dalam soal penyerobotan tanah, kuat dugaan, Sabki Muhammad, lebih memihak kepada kontraktor pelaksana  yang dikerjakan oleh PT Putra Bentan Karya. Adapun luas tanah akan diserobot sekitar 1200 M persegi. Ironisnya lagi, Pak Camat, kita anggap sebagai orang tua  malah menuduh Saya telah dihasut seseorang, untuk membuat Plang larangan, Perlu diketahui, Tidak Seorangpun Menghasut Saya, Kita Hanya Mempertahankan Hak  Saya. Kata Syamsul. Sayangnya, entah suruhan siapa, sudah dua kali plang larangan dirusak orang tidak bertanggung jawab. Meski demikian, Saya masih bersabar, Namun demikian, jika kesabaran ku sudah hilang, tidak tertutup kemungkinan, membawa permasalahan ini ke pihak berwajib, katanya.
Sementara itu Panitia Pelaksana teknis kegiatan, Indra Kusuma, saat dikonpirmasi lewat telepon selulernya, no. 082171301435, tidak mengakui bahwa Dia Indra Kusuma, Saya bukan PPTK pekerjaan jalan Klarik –Teluk Buton katanya. Sementara, salah satu rekan wartawan, sudah pernah mempertanyakan soal kegiatan proyek itu lewat no yang sama. Inilah kutipan pemberitaannya. “ Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Indra Kusuma, menerangkan proyek Pembukaan  dan pengerasan jalan Klarik-Teluk Buton sepanjang 6,85 km, pagu dana 6.920.000.000, sudah sesuai dengan RPMJ kecamatan Bunguran Utara, tidak ada masalah”.
Sementara, Sap yang dipercaya sebagai pengawas lapangan terkesan arongan. Saat kepala PU Natuna Minwardi dan beberapa wartawan, turun kelapangan terkait banyaknya keluhan warga tentang pengerjaan  proyek Klarik Teluk Buton. Sang pengawas dengan lantang  bertanya, Siapa kalian, katanya tidak bersahabat.
Pengawas lapangan ini, mengatakan pekerjaan proyek pembukaan dan pengerasan jalan Klarik-teluk Buton sudah sesuai aturan. “ Kami mengikuti perintah Pak Camat” Langsir dari Koran tropong kami memiliki gambar, ujar sang pengawas dari PT Putra Bentan Karya  itu, Pertanyaannya, Jika  sudah sesuai dengan gambar, mengapa dialihkan dari perencanaan semula?, serta mengapa harus mengikuti Perintah Pak Camat ?  Ada apa dengan Pak Camat, Kok pekerjaan melalui Perintahnya, padahal perencanaan awal sudah ada.
Camat Bunguran Utara, Sabki Muhammad, saat dihubungi wartawan Koran ini, untuk klaripikasi berita terkait tudingan warganya, tentang  penyerobotan tanah serta Camat tidak berpihak kepada warganya, hpnya tidak diangkat. Baik dihubungi via  sms, juga tak ada jawaban.
Tempat terpisah, Ketua Umum DPP LSM ICTI-NGO Investigation Coruption, Transparan Independent (Non Government Orgazitation Kepri) Kuncus Simatupang, meminta  Kadis PU Provinsi, turun kelapangan, untuk melihat langsung kinerja kontraktor dan anak buahnya. Dari laporan yang diterima, kuat dugaan  adanya penyimpangan dalam pekerjaan, serta  pengalihan jalan dari perencanaan awal, tampa adanya musyawarah, “Kita sudah mengumpulkan bukti-bukti itu, berupa photo pekerjaan awal, Jika hal ini tidak di gubris maka, Kita akan laporkan ke Kajati, tegas Kuncus melalui Telepon selulernya. Kita berharap, Anggaran dari APBD Provinsi ini, tepat guna,” pungkasnya.
Hasil investigasi dilapangan, membenarkan  Pekerjaan proyek pengerasan dan  pembukaan jalan, Klarik Teluk Buton, tidak sesuai “bestek” Selain adanya rencana untuk pengalihan jalan dari rencana semula, Pembukaan jalan  Klarik-Teluk Buton sekitar 2 KM tidak menggunakan land clearing, serta jalannya , sebahagian tidak menggunakan compek, Oleh karena itu diminta kepada Gubernur Kepri untuk menegur SKPDnya.
Sementara itu Wakil Bupati Natuna Imalko S.sos, menjawab surat warga terkait adanya penyerobotan tanah, untuk digunakan akses pembukaan jalan, berjanji akan menyurati Gubernur Kepri HM.Sani, Ketua DPRD Provinsi  dan Kadis PU.
Imalko mengatakan, dengan dilayangkannya surat itu, Gubernur, Ketua DPRD dan Kadis PU, mau turun kelapangan untuk meninjau kembali pekerjaan itu. Kita berharap pembukaan dan pengerasan jalan Klarik-teluk buton bisa dikembalikan keperencanaan awal agar tidak ada masalah. tuturnya. >> Roy

Leave a comment