mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Kementan Didesak Usut Dugaan Korupsi Pupuk Rp 81 M

Published on Jul 22 2012 // Berita Utama

Jakarta,(MR)
ANGGOTA Komisi IV DPR dari Fraksi PAN,  Viva Yoga Mauladi, meminta Kementerian Pertanian (Kementan) segera menyidik dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan pupuk senilai Rp 81 miliar. “Kalau ada indikasi penyimpangan, maka sebaiknya pihak Irjen kementan dan aparat penegak hukum melakukan penyelidikan atas tender tersebut,” kata  Viva Yoga Mauladi, di Jakarta, hari ini.
Menurut Viva, penyelidikan itu menjadi penting karena tindakan demikian yang bisa berujung pada proses diskualifikasi pemenang proyek apabila ditemukan kebenaran dugaan penyimpangan.
Ditambahkannya, DPR sendiri tak bisa menghentikan proses pengadaan karena masalah teknis demikian adalah domain Kementerian Pertanian. “DPR hanya menetapkan  anggaran. Setelah ditetapkan anggarannya, kemudian untuk pengadaan  barang secara teknis sudah bukan lagi kewenangan DPR, tapi sudah menjadi  tugas dan kewenangan Kementan,” jelas Wakil Ketua Fraksi PAN itu.
Viva melanjutkan bahwa proses penyelidikan oleh Itjen Kementan itu harus dilakukan dalam rangka untuk membentuk clean government dan penyelamatan uang negara agar dapat maksimal dipergunakan untuk pembangunan dan untuk kepentingan  rakyat.  Sebelumnya, tender paket C pengadaan pupuk hayati dan dekomposer cair senilai Rp 81 miliar di Kementan menjadi polemik.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pernyataan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), tender tersebut terindikasi kuat kental aroma permainan sejumlah oknum DPR yang berkolusi dengan oknum Kementerian terkait.
Misalnya, yang dimenangkan adalah perusahaan yang pernah berafiliasi dengan Muhammad Nazaruddin dalam proyeknya di Universitas Sriwijaya Palembang, yakni PT DBM. Perusahaan itu tercatat pernah memenangkan proyek pengadaan di Universitas Sriwijaya, diduga  digunakan oleh terpidana korupsi Nazaruddin.
Fitra juga mencatat kemenangan PT.DBM adalah pertama kalinya perusahaan swasta, di mana pengadaan tahun sebelumnya selalu berbentuk Public Service Obligation (PSO) dengan diserahkan kepada BUMN-BUMN.
Dari data Fitra, ada dugaan mark-up pada era sebelumnya. Untuk pengadaan tahun sebelumnya, harga pupuk organik cair dalam program Bantuan Langsung Pupuk (BLP) yang di-PSO-kan ke tiga BUMN, tercatat harga sekitar Rp 60.000 per liternya.
Yang sekarang harganya lebih rendah puluhan ribu rupiah. Tapi hal itu justru memunculkan kecurigaan bahwa selisih harga  yang sangat jauh akan bisa berimplikasi pada pengadaan bodong. >> Sahrial Nova

Leave a comment