mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Dua Perusahaan Besar di Pulau Obi Diduga Main Gusur Tanaman Masyarakat

Published on Oct 09 2018 // Berita Utama
Halsel, (MR)
Sesuai UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 dan 2 berbunyi; Bumi, air, laut adalah kekayaan Negara yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Seperti yang terjadi di Desa Kawasi pada tanggal 12 September pekan lalu dua perusahaan besar PT TBP dan PT MSP melakukan penggusuran lahan kebun dan tanaman warga Desa Kawasi, untuk dibangun Bandar Udara.
Selanjutnya wartawan MR menemui beberapa tokoh masyarakat yang juga sebagai pemilik lahan yang kena gusuran, yaitu  Hamza dan Soleman Abdullah, mereka mengatakan bahwa, “tindakan dua perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan nikel sampai hari ini setelah dibangun pabrik pengolahan nikel LSMILETER dari tahun Februari 2015 sudah melakukan pengolahan pemurnian sebagaimana amanat UU Menerba No. 07 tahun 2010 sampai saat ini kewajiban Perusahaan terhadap Desa seperti Dana Komdey untuk Desa saja tidak ada,” ungkpanya.
Sementara itu puluhan kapal yang antri melakukan pemuatan baik bahan jadi (nikel yang sudah diolah) atau material biji nikel mentah yang sesuai.
Keterangan Insyinyur Pertambangan bahwa hasil deteksi kandungan nikel untuk areal diatas Desa Kawasi dan sekitarnya, sekitar 2,8 sampai 7. Hamza juga menuturkan, “kenapa sudah dibangun pabrik, masih saja mengeksport bahan mentah keluar negeri yaitu ke China. Sesuai aturan undang-undang menerba bisa saja bahan mentah biji nikel di Desa Kawasi dipindahkan ditempat lain kalau mencapai kuota 30% tapi harus Pabrik didalam Negeri bukan ke China,” imbuhnya.
Setelah wartawan MR menemui Syahbandar Pulau Obi yang berkantor di Desa Jikotamo, Ia membenarkan bahwa bahan mentah biji nikel itu benar-benar dieksport ke China, selanjutnya rancana dibangun Bandar Udara milik kedua Perusahan besar tersebut pada awalnya mengundang masyar-akat Desa Kawasi yang punya lahan bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ke Provinsi Maluku Utara yaitu di Kota Manado dan warga Desa Kawasi yang punya lahan itu mengutus 16 warga untuk melakukan negosiasi harga lahan mau di bangunnya Bandara Udara . Sementara dari pihak Perusahaan mendatangkan Bodigar (Preman) dalam rangka untuk menggertak para Pemilik lahan agar lahan kebun dan tanaman masyarakat itu sesuai dengan kemauan pihak Perusahaan,” tutur Hamza dengan nada kesal.
Namun ke 16 warga Desa Kawasi yang diutus itu tidak mau menandatangani kesepakatan itu karena sudah di gertak oleh Preman yang disiapkan oleh Perusahan. Setelah balik dari Sulawesi Utara menuju Desa Kawasi dengan tenggang waktu kurang lebih dua bulan pihak Perusahaan turun ke lokasi lahan kebun dan tanaman masyarakat dan membuat kavlingan rencana dibangun Bandar Udara dengan ukuran 3000 x 600 Meter.
Setelah melakukan pengukuran sekaligus melakukan penggusuran lahan dan tanaman Masyarakat sesuai dengan kemauan pihak Perusahan tanpa sepengetahuan pemilik lahan, kebun dan tanaman masyarakat, maka pekan lalu seluruh Desa Kawasi yang berjumlah kurang lebih 200 Orang melakukan aksi Damai kelokasi Perusahaan dan menuntut agar lahan kebun dan tanaman Masyarakat yang di gusur agar segera melakukan ganti rugi (Proses Pembayaran) sesuai dengan ketentuan pemilik lahan kebun dan tanaman Masyarakat. Nama-namanya adalah Rani, Syal Soleman, Hamzah, Udin Palawudi, Kamarudin Lewe, Hamid Lahungi, Hi. Sampena, Bapak Rani Sia, Anly Kalano, Lensiar Datang, Fribis Fulai, Jemi Kartian.
Setelah itu seluruh warga Desa Kawasi mengundang Kepala Wilayah Kecamatan Obi Amin Lamania yang didampingi pejabat Kepala Desa Ibu Dewi La Awa melakukan pertemuan di Desa Kawasi dan hasil pertemunannya menuntut pihak Perusahan agar melakukan ganti rugi lahan, kebun dan tanaman Masyarakat yang sudah digusur, karena ini adalah kasus penyerobotan dan apabila tidak dilakukan maka akan dilakukan proses sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
Setelah hal ini wartawan MR mendatangi Kapolsek Obi  untuk di konfirmasi terkait kasus penyerobotan yang dilakukan oleh pihak perusahan namun rupanya Kapolsek Akp Jeli melihat Wartawan. Sementara Wartawan MR berada di TKP bersama anggota Polsek Obi. Selanjutnya Kapolsek Obi mengatakan, “Saya harus minta petunjuk dari atasan saya dulu, baru bisa menemui Bapak Wartawan,” selanya.
Padahal sesungguhnya Pulau Obi dengan sekitarnya adalah wilayah hukum Kapolsek Obi maka seakan-akan Kapolsek menghalangi Wartawan meliput berita. Ini bertentangan dengan UU kebebasan Pers Nomor 40 tahun 1999 Pasal 1 dan 2. >>Mat

Leave a comment