DPRD Kota Tidore Kepulauan Siap Kawal Dana Bantuan Tiga Perguruan Tinggi

Sofyan: Inkonsistensi DPRD Akan Berimpact Pada Ketidakpercayaan dan Menurunnya Elektabilitas Suara Masyarakat Pada Pileg 2019

Sekda Kota Tikep Ir. M. Thamrin Fabanyo, M
Ketua Komisi III DPRD Tikep Ratna Namsa, ST

Tidore Kepulauan, (MR)

Tuntutan aspirasi dari 3 Perguruan Tinggi (PT) yang ada di Tidore Kepulauan (Tikep) masing-masing Universitas Bumi Hijrah, Sekolah Tinggi Managemen Informatika dan Ilmu Komputer (STMIK) dan Akademi Kebidanan (Akbid) Gatra Buana terkait kebijakan Pemkot yang belum mengakomodir anggaran pembantuan untuk PT tersebut akhirnya direspon Pemkot Tikep.
Ditemui di ruang kerjanya, Sekda Kota Tikep Ir. M Thamrin Fabanyo menjelaskan, “Pemkot tetap mengacu pada indikator dengan melihat progres report dari setiap PT yang ada di Tikep. Indikator ini menjadi acuan sejauh mana kontribusi PT tersebut dalam percepatan pembangunan SDM yang ada di Tikep, apalagi PT adalah elemen stakeholder yang menjadi mitra pemerintah daerah guna memberikan sumbangsih pemikiran progresif dalam formulasi kebijakan dan program strategi pembangunan Tikep,” paparnya.
Menurut Thamrin Fabanyo, tidak ada tendensi politik Pemkot untuk mendikotomikan sesama PT yang ada di Tikep, apalagi dikotomi antara negeri dan swasta. Sejauh ini menurutnya, masih diperhadapkan pada keterbatasan anggaran. “Kita tetap akan membantu, tapi mungkin pada tahun berikutnya mengingat APBD 2018 juga sangat terbatas sampai APBD perubahan. Mudah-mudahan di 2019,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Tiga DPRD Tikep Ratna Namsa, ST., saat dimintai tanggapannya, mengatakan masalah tanggung jawab dan kewenangan Pemkot maupun Pemkab itu hanya melekat pada  pendidikan dasar dan menengah.
Sementara untuk tingkat SMA dan Perguruan Tinggi, menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Namun itu bukan berarti Pemkot harus mengesampingkan keberadaan Perguruan Tinggi. “Selagi PT itu jelas-jelas berdomisili dalam wilayah Kota Tikep, maka Pemkot juga akan mengalokasikan bantuan. Apalagi PT tersebut menjadi investasi pengembangan SDM di Tikep,” jelas Ratna.
Terkait belum direalisasikannya bantuan untuk 3 PT tersebut, Ketua Partai Amanat Nasional Tikep ini mengakui tahun 2018 Pemkot sudah merealisasikan bantuan ke Universitas Nuku sebesar 1 miliyar rupiah.
“Kita DPRD, saya dan teman-teman sudah berkomitmen untuk APBD 2019, kita siap mengalokasikannya untuk 3 PT tersebut. Mengenai besarannya, belum bisa kami sebutkan sementara masih dalam tahapan pembahasan KUA PPS, setelah itu baru masuk pada pembahasan rancangan APBD 2019. yang jelas kita buat prioritas setelah Nuku baru PT yang lain. Jadi jelasnya kita tidak harus diskriminatif, tidak hanya Nuku yang harus dibantu,” ungkapnya.
Sekretaris Komisi Tiga DPRD Tikep, Malik Muhammad saat ditemui di Kantor DPRD menjelaskan adalah hak DPRD dalam hal ini adalah Hak Budgeting untuk mengakomodir dana pembantuan untuk 3 Perguruan Tinggi (PT) tersebut. Hal ini dengan melihat misi penting yang diemban oleh setiap PT yakni Tri Darma Perguruan Tinggi satu diantaranya adalah pengabdian masyarakat.
“Kita sementara masuk dalam tahapan pembahasan KUA PPS APBD 2019, Saya juga belum bisa memastikan apa nanti masuk dalam 2019 tetapi sebagai Wakil Rakyat secara institusional, kami DPRD akan tetap mengawal selagi itu adalah aspirasi dari Perguruan Tinggi tersebut,” jelasnya.
Terpisah Ketua Satu STMIK mandiri Tidore, Sofyan Do. Bagus, SE.M.Si sangat mengharapkan konsistensi DPRD dan pemerintahan Ali Ibrahim, SH dan Muhammad Sinen, SE atas amanat Undang-Undang No.12 tahun 2012 terkait pembantuan Pemerintah Daerah ke Perguruan Tinggi.
“Sekali lagi Saya tegaskan bahwa inkonsistensi DPRD dan Pemerintah Tikep terhadap amanat UU tersebut, akan berdampak pada kepercayaan masyarakat dan elektabilitas suara pada Pileg 2019,” ungkapnya. >>Ateng

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.