Bubarkan Saja, Perusda ,Jika Tidak Dapat Dukungan?

NATUNA(MR)- Rapat Terbuka oleh  Ketua Komisi III DPRD Natuna, Harken diruang rapat komisi, Selasa (31/10) menegaskan jika Pemerintah Kabupaten Natuna tak mendukung program Perusahaan Daerah (Perusda) lebih baik dibubarkan saja.

Memang Kita tau, Perusda saat ini sedang valid. Sehingga harus meminjam PHK karyawannya .Bahkan sampai saat ini hak mereka belum juga diberikan ,ucap harken.
Seiring waktu berjalan, ada pemilihan Direktur baru Perusda.Dan saya lihat programnya sangat bagus, jauh berbeda dengan Dirut yang lama, ” Direktur yang sekarang (Amrullah) telah memaparkan program mereka kedepannya.’Namun itu butuh dukungan dari Pemerintah.
“Kami menilai program Perusda yang disampaikan dalam hearing  bersama Komisi III DPRD  hari ini, Selasa (31/10) sangat bagus dan masuk akal. Jadi kami sangat optimis kalau Perusda akan mampu bangkit,jika didukung oleh Pemerintah Daerah. Kalau Pemda tak mendukungnya lebih baik dibubarkan saja,” tegas Ketua Komisi III DPRD Natuna,didampingi Hendri FN, selaku anggota Komisi.
Pemaparan  program kerja Perusda dalam rapat bersama Komisi III , adalah membangun pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan sasaran pemasarannya ke semua kegiatan Pemda.
“Jika itu terjafi, Kita upayakan semua kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggunakan AMDK yang merupakan produksi daerah,” sebut Harken.
Kerja sama dengan BULOG atau TOL Mart untuk penyediaan sembako murah juga kebutuhan bangunan.
“Pemenuhan sembako dan bahan bangunan ini sangat sejalan serta besenergi dengan program dan nawa cita Presiden Jokowi, dimana nantinya akan membentuk Rumah Pangan Kita (RPK) di setiap desa maupun kelurahan yang nantinya akan bekerjasama dengan BUMDES,” terang Harken lagi.
Harken yang juga menjabat anggota Pansus Anggaran di DPRD Natuna ,meminta agar membangun bengkel kenderaan roda empat dengan
sasaran, kenderaan dinas pemda perbaikan atau perawatan mengunakan jasa bengkel Perusda. Serta akan mengelola lagi penjualan gas LPG yang sempat terbengkalai karna perusda masih mempunyai tabung gas sekitar 600.
“Selain untuk untuk program ini akan perusda jalankan untuk membayar pesangon karyawan yang sudah di PHK sebesar 1.9 M,” kata dia.
Seandainya pihak DPRD dan Pemda tidak menyertakan modal utk perusda resikonya adalah pesangon karyawan tidak bisa dibayar, perusda akan di gugat oleh karyawan (gugatan ingkar janji/ wan prestasi) dan akan terjadi gejolak atau demo yang akan di lakukan oleh mantan Karyawan perusda.
“Masalah yang dialami oleh Perusda sebelum nya silahkan berjalan sesuai jalurnya. Kalau bagus kenapa tak didukung,” tutur Harken.
Harken juga menengaskan. Semenjak dia menjadi anggota DPRD Natuna baru Direktur perusda yang sekarang menyampaikan program nya secara detail dan terperinci.
“Sebelumnya tak ada Direksi Perusda yang menyampaikan program mereka yang sedetail dan seperinci ini. Kalau seperti ini kan jelas dan masuk akal dan patut didukung. Jadi sekali lagi kalau pemerintah daerah Natuna tak mendukungnya lebih baik Perusda itu bubar saja buat berita acara dalam keadaan pailit, habis perkara,” ucapnya ./Roy.

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.