Ahmad Yani: Kami Tidak Ingin Ditendang Kesana Kemari.
Natuna(MR)- Ratusan Kades bersama BPD, hari ini mendatangi Kantor DPRD Natuna, Selasa 25/09/2018.
Kedatangan perwakilan Pemerintah di Desa itu, guna mempertanyakan hak desa ,tahun 2017 belum dapat dikucurkan.
Ketua Forum Kepala Desa (FKD) se Natuna,Harmanto, mempertanyakan dana tunda salur tahun 2017 kepada DPRD Natuna. Mengingat para kades di desa tidak mempunyai biaya operasional lagi. Kepala desa Sungai Ulu, bersama rekannya hadir digedung paripurna untuk meminta kejelasan hak mereka tahun 2017.
Kami ingin mempertanyakan kejelasan dana tunda salur , dari Pemerintah Pusat sebesar 12 milyar , belum cair.” Ucapnya 25/09, diruangan paripurna DPRD Natuna.
Untuk tahun 2018 infonya akan dilakukan lagi pemangkasan, mengingat APBD 2018 mengalami defisit Jika demikian, ucap Hermanto, bisa dipastikan, kantor desa se Natuna bakal tutup ,karena tidak punya biaya operasional.
Dana tersebut guna, menyelesaikan segala utang piutang desa , kepada pihak ketiga. Jelasnya Harmanto, didampingi Sukri.
Berbagai persoalan timbul dikarenakan, banyak kegiatan
telah selesai, namun tidak dapat dibayar .”Kami dikejar kejar pihak ketiga, sama suplayer gara gara belum bisa bayar kegiatan tahun 2017.
Akibat kebijakan tunda salur, ada wacana 70 kantor Desa di Kabupaten ujung Utara ini, bakal tutup.Mengingat biaya operasional kantor tidak ada.
Bagaimana Kami mau bekerja, jika operasional kantor tahun 2018 juga tidak ada. Diakuinya kegiatan desa tahun 2018 di setiap desa tidak ada, mengingat anggaran minim.
Oleh sebab itu Kami meminta kepada Pemerintah Pusat, maupun daerah agar memahami keluhan Kami disini.
Hari ini, Seluruh Kepala Desa kecuali Pjs, bersama BPD hadir untuk meminta kejelasan dana tunda salur, kepada DPRD maupun Pemerintah Daerah, apakah akan dimasukkan pada pada
APBD-P, mengingat dana tersebut untuk bayar utang kegiatan tahun 2017 lalu.
Jika hal ini tidak mendapat tanggapan, Kami akan berembuk dan akan melakukan aksi damai, kemungkinan besar 70 desa bakal tutup, ucapnya lagi.
Bedasarkan Permohonan Hearing bersama Anggota DPRD Natuna,Nomor : 03/FKD-N/IX/2018.dengan pokok bahasan sebagai berikut.
1. Meminta Kepastian dan Jaminan kepada DPRD Kabupaten Natuna,mengenai Alokasi Dana Tunda Salur, telah masuk dalam kerangka APBD-P Pemerintah daerah (Eksekutif) tahun 2018,Sebesar 12 Miliyar ,dan ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2018,pada sidang Paripurna.
2. Memastikan penyaluran dana ADD tahun 2018, dibayarkan pemerintah daerah kepada Desa setiap bulan sebesar 6,4%,karena didalamnya terdapat gaji dan tunjangan Kepala Desa,BPD, staff, agar dapat dibayarkan sampai bulan Desember.
Sementara sisa dari penyaluran ADD setiap bulan senilai 23,2%,agar dibayarkan pada triwulan ke IV, kalaupun ada defisit, setidaknya dibayar separuhnya. Karena sebagian Desa menganggarkan untuk pembinaan kemasyarakatan Desa.
3. Meningkatkan persentase penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), setiap bulan 6,4% dari pagu ADD,Menjadi 7,5% Sampai 8% untuk 2019.
4. Meminta kepada DPRD Kabupaten Natuna ikut mendorong pemerintah daerah, segera menyalurkan Dana Desa tahap ketiga mengingat sudah mendekati akhir tahun dan musim penghujung suda tiba.
” Besar harapan kami,(Forum Kepala Desa),diwilayah Kabupaten Natuna tentu, materi isi pembahasan ,dapat di tanggapi, bersama sama, untuk kepentingan masyarakat .
Ahmad Yani Kades tanjung Kumbik meminta kejelasan terkait penyaluran ADD dan DD. Kami tidak ingin dibuat seperti bola, tendang Kesana Kemari .Padahal Kami bekerja berdasarkan undang undang.
Sementara kades Klarik, Syamsul Bahri, sekaligus Wakil Ketua FKD, meminta jika ini tidak dapat direalisasikan, kami pastikan Kantor Desa tutup. Kedua akan memboikot Pemilu, karena tidak ada gunanya Kami memilih Bapak sebagai wakil rakyat, jika aspirasi Kami tidak dapat di kabulkan.Suasanapun makin panas, karena anggota Dewan meminta pemanasan dulu sebelum pihak Pemerintah Hadir
Namun hal itu bisa diredam dan tidak sampai bertikai. Hadir dalam ruangan itu, Ketua DPRD, Yusripandi, Wakil Ketua I Hadi Candra, Wakil Ketua II, Daeng Amhar , ketua Komisi I Wan Sopian dan sejumlah anggota DPRD./Roy.
