mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Pusat Survey Geologi Bungkam, Langgar UU 14 Tahun 2008

Published on Dec 07 2012 // Berita Utama

Bandung, (MR)

RATUSAN Milyar Rupiah Uang Rakyat yang bersumber dari APBN tiap tahun mengucur pada instansi Pusat Survey Geologi, Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Namun peruntukkan baik belanja barang, jasa, belanja modal maupun belanja pegawai tak bisa diakses kepublik, hal ini tercermin ketika Media Rakyat melayangkan Surat Konfirmasi pada Pusat Survey Geologi menanyakan seputar anggaran dan pelaksanaannya.

Sangat disayangkan hingga berita ini dimuat, tak ada klarifikasi atau pemberitahuan sama sekali tentang jawaban surat, ketika ditanya jawaban surat konfirmasi kata pegawai disana, bagian Humas Pak Yadiman sudah Pensiun sementara ini belum ada penggantinya, sehingga badan publik yang satu ini patut dipertanyakan kinerjanya jangan-jangan ada ketidak beresan didalam belanja anggaran uang rakyat,.

Kejadian ini sangat bertolak belakang dengan amanat undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mana didalamnya terdapat tujuan lahirnya undang-undang ini yaitu untuk : a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Sehingga patut dipertanyakan adakah belanja barang jasa yang terindikasi korupsi ? bisa saja terjadi karena alur informasi publik tidak jalan sehingga rakyat hanya bisa menduganya. >> Fahmi

Leave a comment