Pungutan itu di Perbolehkan? Kepsek SMAN 4 Kota Bekasi Akan Segera di Laporkan

Bekasi, (MR) – Larangan Sekolah melakukan pungutan dengan berdalih untuk Operasional Sekolah(OS),pakaian seragam seyogianya Mengacu pada,Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 Pasal 33 Ayat (3), (18/09/2019).
Tentang Juknis PPDB,TK,SD,SMP,SMA,SMK menjelaskan bahwa,Sekolah yang diselenggarakan pemerintah dilarang:
a).melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.
b).Melakukan pungutan untuk membeli MEUBELAIR,seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
Peraturan lainnya yang turut dilanggar yaitu Peraturan Presiden (Perpres)Nomor 87 Tahun 2016 dari 58 ragam jenis pungutan yang turut dilarang antaranya,uang SPP, uang seragam,uang bangunan dan lain sebagainya.
Namun peraturan seperti itu seakan tidak berlaku untuk SMAN 4 Kota Bekasi,Seperti yang dikatakan orang tua siswa yang anaknya sekolah di SMAN 4 Kota Bekasi,kepada sekjen LSM KAMPAK-RI,”anak saya baru kelas X (baru masuk) sudah dipungut biaya sementara buat beli pakaian seragam aja kita harus pinjam dulu,tetapi mau ngga mau karna dibilang buat Operasional Sekolah,yah terpaksa kita mau gak mau bayar.”Dengan nada ketus Orangtua murid tersebut yang enggan disebutkan namanya.
Lanjutnya ketika mengungkapkan, mereka diharuskan bayar untuk pembelian baju seragam dengan harga yang cukup mahal.diatas Harga Pasaran.
Indra Pardede selaku Sekjend DPN LSM KAMPAK-RI (Komite Anti Mafia Peradilan dan Anti Korupsi Republik Indonesia) kepada awak Media Rakyat Ketika dikonfirmasi diKantornya Grand Galaxi Blog RRG 9 Jaka setia Bekasi Selatan,Membenarkan akan Ada Upaya Pelaporan Kepada Penegak Hukum terkait Dugaan Praktik pungli di SMAN 4 kota bekasi.
Kami pun sudah melakukan Observasi dan Investigasi diLapangan sekaligus Konfirmasi Langsung Kepada Kepsek SMAN 4 Kota Bekasi,dan Menurut Keterangan Beliau Kepsek red,Bahwa Kebijakan yang Kami Pandang Sebagai Praktik Pungli ini disetujui oleh Ombusman Gubernur Jawa Barat dan Kejari Kota Bekasi.
Untuk itu Kami Pandang Perlu adanya Pelaporan Hukum secara Resmi sehingga Menjadi Kepastian Hukum atas Konsekwensi Hukum kedepannya sekaligus menjadi Preventif.”Ujar Bang Indra sapaan akrabnya.
Lanjunya bahwa yang Menjadi Alibi sekolah biasanya atas Kesepakatan Komite dan Orang Tua Murid, seyogianya para Kepala Sekolah tetap berkonsideran Kepada Permendikbud no 75 Tahun 2016 tentang Komite sekolah.
Sangat Jelas batasan,Peran Fungsi dan Larangan bagi Komite,Tidak Boleh ada Pembiaran,karena yang Mengangkat Komite sekolah adalah Kepala sekolah dan Pihak sekolah,ditambah aturan-aturan lain yang sudah jelas dan Mengikat.*Tambah Bang Indra.
Semoga Kedepannya menjadi Evaluasi Bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Walikota  Bekasi untuk lebih Perhatian dan memperhatikan jalannya Proses Pendidikan sekolah diKota Bekasi. (Bemo)

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.