mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Pemerintah Alokasikan Belanja Transfer Daerah Rp518,9 Triliun pada 2013

Published on Sep 24 2012 // Berita Utama

Jakarta,(MR)
PEMERINTAH berencana menaikkan porsi dana belanja transfer ke daerah dalam RAPBN 2013 sehingga menjadi Rp518,9 triliun. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan pusat-daerah dan memperbaiki layanan birokrasi dan kesejahteraan daerah.
Sesuai data yang disajikan Pemerintah dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, di Jakarta, Rabu (19/9), pada 2012 dana transfer ke daerah adalah sebesar Rp470,4 triliun atau sebesar 32,8 persen dari keseluruhan APBN 2012. Sementara untuk 2013, kata Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Marwanto Harjowiryono, adalah sebesar Rp518,9 triliun.
Dana itu dibagi dua pos yakni untuk dana perimbangan sebesar Rp435,3 triliiun, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian sebesar Rp83,6 triliun.
Dari dana perimbangan, akan dibagi ke sejumlah pos yakni Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp306,2 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp99,4 triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp29,7 triliun.
Marwanto menjelaskan DBH akan digunakan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, DAU adalah instrumen pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
DAK akan digunakan membantu daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum, dan mendanai kegiatan khusus yang merupakan unsur daerah serta  sesuai dengan prioritas nasional.
“Sedang DAK di daerah tertinggal adalah dalam rangka mempercepat pembangunan di daerah tertinggal. Sistribusi DAK ke daerah tertinggal¬† meningkat dari sebelumnya Rp10,5 triliun dalam APBNP 2012 menjadi Rp13,06,” jelas Marwanto.
Sementara Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian akan dibagikan ke Provinsi Papua sebesar Rp4,3 triliun, Provinsi Papua Barat Rp1,8 triliun, dan Provinsi Aceh sebesar Rp6,1 triliun.
Sementara sisanya digunakan untuk dana penyesuaian yang totalnya Rp70,4 triliun. Pos pengeluarannya dibagi lima, yakni dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Rp23,4 triliun, dana tambahan penghasilan guru PNSD Rp2,4 triliun, dana tunjangan profesi guru PNSD Rp43,1 triliun, dana insentif daerah (DID) Rp1,4 triliun, dan dana proyek Pemerintah dan Desentralisasi (P2D2) sebesar Rp81,4 miliar.
Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Arsan Latif, mengatakan tujuan pembelanjaan daerah tahun 2013 adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. “Kami memastikan susunan perencanaan ini sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Arsan. >> Nugraha

Leave a comment