Pejabat Publik Rawan Terlilit Skandal Tahta dan Wanita

Jakarta,(MR)

KASUS perceraian Bupati Garut Aceng Fikri, membuktikan lingkaran pejabat publik hanya terjadi di sekitar ‘3 Ta’ alias harta, takhta, dan wanita. Menurut pengamat politik Ari Junaedi, Aceng Fikri dan pernikahan kilat empat harinya dengan Fany Oktora, bisa berujung pada pemakzulan.

Namun terlepas dari itu, dia menekankan kasus-kasus pernikahan pejabat publik dengan wanita muda, sebenarnya tidak saja semata milik Bupati Garut itu.

Hal sama menurut Ari, juga terjadi pada beberapa pejabat publik yang lain. Seperti misalnya Wali Kota Bogor Diani Budiarto, yang juga pernah diributkan dengan pernikahan terbarunya.

Pengajar komunikasi politik Universitas Indonesia (UI) itu melihat, persoalan moral yang melingkupi pejabat publik di era keterbukaan sekarang ini rentan mengusik nurani publik.

Mengingat keterpilihan bupati, wali kota atau gubernur, adalah melalui mekanisme pemilihan langsung, menurutnya wajar jika rakyat yang memilih menggugat kembali pilihannya yang melukai hati rakyat.

“Tuntutan pemakzulan disertai alasan cacat moral bupati, sudah masuk kriteria yang tidak terbantahkan. Aceng hendaknya sadar diri dengan tekad awalnya menjadi Bupati Garut, (yaitu) ingin melayani rakyatnya, ataukah ingin dilayani syahwat pribadinya,” tukas Ari di Jakarta, Senin (5/12).

Menurut Ari, gelombang protes yang kian hari kian membesar dalam kasus Aceng, mulai dari (komentar) Presiden, Menteri (Mendagri), Gubernur, LSM, hingga rakyat jelata, hendaknya menjadi pembelajaran bagi pejabat publik untuk selalu ingat dengan sumpah jabatan.

“Jadilah pejabat yang semakin tinggi jabatannya untuk selalu merunduk ke bawah. Layani rakyat dengan setulus hati. Belajarlah dari sikap Umar Bin Khattab yang selalu menomorsatukan rakyat,” pungkasnya. >> Hengki

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.