Kotabaru, (MR)
Demo Mahasiswa Politeknik ke DPRD Kabupaten Kotabaru berjumlah 100 Mahasiswa yang berdemo,sepanduk yang di bawa para Mahasiswa bertulisan. Politenik milik Pemda bukan milik kelompok, turunkan Derektur Politeknik hapuskan Badan Pengawas Harian (PBH) tidak jelas, Audit Internal Politeknik oleh lembaga Independen, kami hanya ingin kejelasan bukan kejelasan. No…BPH in campus ganti Derektur,”tuntutan mahasiswa dalam
Tuntutan Mahasiswa Politeknik Kotabaru:1. Hapus kan aturun pembayaran uang praktek dan kembalikan kebijakan lama (SPP bisa di bayar 50 % dahulu kemudian dapat mencicil untuk mahasiswa yang kurang/tidak mampu); 2. Audit keuangan Politeknik Kotabaru; 3. Restrukturasasi /Rombak Pengurus Yayasan YP2S dan Manajemen Politeknik Kotabaru; 4. Berdayakan Alumni Politeknik dan Mahasiswa Politeknik untuk bekerja dan praktek di Bengkel Politeknik Kotabaru, bukan malah menggunakan orang luar untuk mengisi lowongan pekerjaan di bengel Politeknik Kotabaru; 5. Gunakan uang Pembangunan Bantuan Pemda, Hibah Dikti untuk eperluan Mahasiswa; 6. Tingkatkan Fasilitas Peruliahan (Penambahan ruangan kelas, Alat praktek, AC, LCD, Komputer yang berwalitas, Dll; 7. Sudah 2 tahun mahasiswa Angkatan 2013/2013 tidak mendapat baju Olahraga, padahal saat registrasi awal kami membayar full untuk itu, tapi kenapa yang kami dapat baju kaos ospek angkatan baru,bukan baju olahraga yang semestinya.; 8. Jelaskan kemana larinya dana hibah. Dari DIKTI sebesar 3,5 M/5 M Jelas kan kemana larinya uang bantuan Pemda 1,47 M. Jelaskan kemana larinya uang bantuan Perusahaan/pihak ke tiga sebesar 5 juta/bulan; 9. Ganti Direktur Politeknik Kotabaru (Bpk Ibnu Faozi); 10. Hapuskan BPH di Kampus kami (Ir.Sutaveri)?, “sebut juru bicara mahasiswa; a. Kami ingin tuntutan kami dipenuhi paling lambat tempo 7 hari; b. Kami ingin Bpk Ibnu Faozi sebagai Derektur dan Ir. Sutaveri sebagai BPH YP2S dihapuskan /di eluaran dari Politeknik Kotabaru; c. Apabila mereka berdua tidak di keluarkan dari Politeknik Kotabaru, maka kami akan menyegel kampus, dan memboikot seluruh aktivitas perkuliahan mahasiswa dan akademek; d. Apabila tuntutan kami tidak di penuhi, kami akan turun aksi dengan masa yang lebih besar lagi; e. Apabila kasus ini di biarkan terus-menerus.
Kami akan adukan ini ke Menristek Dikti, DPR RI, serta seluruh awak media massa bahwa DPR Kabupaten Kotabaru telah melakukan pembiaran dan menututur mata atas masalah ini yang dapat menye babkan hilang nya masa depan mahasiswa Politeknik Kotabaru,” ungkap mahasiswa.
Arbain Paozi (13/04) mahasiswa Politek Kotabaru Semester 4 Politeknik Listrik dan Juru bicara/kordinator gerakan mahasiswa mengatakan ke awak media, “Kami menuntut terait dengan pengangkatan Deretur yang cacat hukum serta pengadaan BPH juga cacat hukum atau sistim tunjuk tangan selama ini, Pemerintah di Indonesia bahwa seluruh Peguruan Tinggi itu wajib memiliki status Senat, Senat itu lah yang berhak memberikan keputusan atau persetujuan atau merundingkan terait pengangkatan Derektur atau karyawan-karyawan atau pengusulan Dosen, ujian dan lain-lain itu di tentukan Senat tadi.
Tapi di Politeknik tidak memakai Senat tadi sudah di buat pada tahun 2011,tapi sampai sekarang di hilangkan nah itu berdampak negatif dan lebih buru pada kami yaitu Ijasah kama tidak legal atau elegal karena pengamatan Deretur ini sudah cacat Hukum, maka masa depan kami sudah tidak tahu kemana.
Untuk tuntun yang lebih sinikpikan kami sudah meninjau permasalahan ini bukan tim pelaksana kampus tapi sampai yayasan bahan yang paling bawah, permasalahan ini terkait dengan merugikan mahasiswa, dijadikan ladang usaha dan mahasiswa di berlawan dengan semena-mena dengan pengalaman ini mengitimidasi ada pelecehan, bahan ada kekerasan kami tidak setuju seperti itu. Kami sudah melakukan prosedur hukum yang berlaku, seperti di Indonesia ini seperti apa.
Dan sesuai yang dikatakan oleh pa Bupati kita melakukan musyawarah mupakat kami sudah lakukan, seperti itu berulang-ulang sampai tahapan yang paling bawah, kami sudah melaporkan ke jurusan yang terkecil kita minta di selesaikan tapi jurusan diam saja, jurusan takut dengan Deretur dan BPH tadi, kemudian ami melapor lagi ke Badan ke Mahasiswaan di Politeknik itu tidak ada tanggapan, kemudian kami lapor lagi ke BPH malah lebih mengeras kan kami dan menghina kami seperti ini sapa suruh kamu miskin,” ungkap Arbain.
Harun Alrasid, (13/04) sebagai alumni Politeknik sebagai juru bicara sekaligus Kordinator gerakan mahasiswa mengatakan ke awak media,” Tujuan kami demo hari ini ada 2: 1. Menurunkan Derektur dan BPH yang sudah cacat hukum legalitas; 2. Jadi dimana Derektur ini secara pengangkatan sudah tidak memenuhi standar untuk kampus,pertama pengangkatan tidak rapat senat, senat terbuka dan mahasiswa pun yang kuliah tidak tahu pengangkatan Derektur saling tunjuk. Dalam masalah ini timbul yang nama Ir. Surtaveri, memang beliau salah satu pendiri Politeknik dan sebagai BPH gajinya Rp 9.000.000 juta, rumah di fasilitasi sampai mobilnya pun di servis, sedangkan gaji dosen cuma Rp 850.000 perbulan.
Semenjak masuk BPH ini. Banyak terjadi perubahan, perombakan di mana-mana dan penambahan biaya prakte dan lain-lain. Selama saya keliah di Politeknik sebelum masuknya BPH biaya itu tidak ada semua, tetap yang berpertasi dapat bantuan, dan setelah BPH masuk terobah lah semua penambahan ruangan sampai-sampai mahasiswa ini kuliah ya di Musola sedang an Musola itu tempat ibadah sudah tidak cukup ruangan saya jadi miris mendengarnya,” pungkas Harun.
Kata Bupati (13/04) bicara dengan mahasiswa yang berdemo mengatakan, “masalah ini perlu di buktikan dulu sampai di mana kebernaran nya dan nanti kita rundingkan bersama dengan Deretur dan BPH.
Setelah hampir 2 jam berorasi akhirnya di lakukan pertemuan antara Mahasiswa, DPR, Pihak Eksukutif, ketua Yayasan, Derektur dan BPH Politeknik Kotabaru. Karena belum ada kesepakatan, pertemuan akan di lakukan lagi pada tanggal 21 April mendatang.
