2019, FIR Natuna Kembali Kepangkuan Ibu Pertiwi.

Natuna(MR)-Sepak Terjang Kolonel Azhar, patut diacungi jempol. Mantan komandan lanud Ranai ini, sempat membuat gempar, lantaran dirinya,  dengan lantang menyuarakan lintas udara Natuna-Batam masih dikuasai Negara Singapura dan Negara Jiran Malasya.

Hal tersebut disampaikannya, saat mengajak media kopi morning di tempat kerjanya. Pemerintah Pusatpun mulai bereaksi. Kini Flight Information Region (FIR)
akan segera diambil alih oleh Indonesia. Meski banyak rintangan namun Pemerintah terus berupaya agar kedaulatan udara Natuna tidak  dikuasai Negara asing.

Bayangkan saja, Negara sekecil Singapura, kita harus minta izin dulu jika mau melakukan penerbangan. Ini tidak masuk akal.

Oleh sebab itu, Ketua Satgas FIR  Purbaya Yudhi Sadewa, sekaligus Deputi Kemaritiman, ketika berkunjung ke Natuna,23/07/2019, mengaku Pemerintah Pusat telah berupaya untuk mengambil alih FIR udara Natuna, dari genggaman Singapura dan Malaysia.

Meski kedua Negara itu berusaha mempertahankan,  Pemerintah Indonesia harus tegas dan tanggap. Itu merupakan Marwah sebuah Negara. Kita terus berupaya agar FIR itu kembali kepangkuan ibu Pertiwi. Berbagai persiapan juga kita lakukan, termasuk lobi lobi. Namun rapat yang kita lakukan sering bocor kepada Negara tetangga itu. Sehingga mereka berusaha untuk mempertahankannya.

“Pemerintah Pusat terus melakukan lobi agar prosesnya cepat”. Minimal 2000 pit kebawah ucapnya.
Menurut Purbaya Yudhi Sadewa, pengelolaan FIR ke Negara Singapura dan Malasya  karena dahulu kita kekurangan peralatan dan SDM. Sehingga kedua Negara ini diberi wewenang oleh Inggris. Kalau sekarang kita sudah punya semuanya. Terkait banyaknya laporan pesawat melanggar izin terbang, pihaknya akan segera berkordinasi.

Biasanya , Ada warning kepada perusahaan tersebut.
Para kompeni harus bisa memahami teretorial udara Indonesia .Intinya Indonesia sudah siap untuk mengelola kembali FIR Natuna.

Rencana bertahap. Dibawah 2000 pit dulu. Dan bisa jadi diambil alih semua, tergantung negoisasi.

Langkah cepat Pemerintah Pusat harus didukung. Hasil FIR udara Natuna selama puluhan tahun, dinikmati kedua Negara itu. Indonesia bukan tidak dapat, namun tidak sepadan dengan hasilnya. Karena PAD sangat besar, makanya kedua Negara itu sulit untuk melepasnya. Kita hanya dikasih Chas murah ucap Sadewa.

Lanjutnya, Minggu lalu  Mengko ketemu Menlu Singapura untuk membahas itu. Kita tekan terus agar  mau ketemu.

Sementara itu, dalam pertemuan nya dengan Pemerintah Daerah, Komandan Radar Ranai 212, Letkol Lek Bambang Suyono, mengungkapkan sering terjadi pelanggaran dilakukan pesawat yang melintas di udara Natuna.Hampir setiap hari ada pelanggaran tutupnya.

Ruang udara merupakan salah satu hal penting menyangkut kedaulatan negara. Namun bagaimana jadinya jika ruang udara di suatu negara justru dikuasai negara lain?

Hal ini berlaku untuk Indonesia dimana ruang udara Batam dan Natuna justru dikuasai oleh Singapura. Batam dan Natuna masuk ke dalam Flight Information Region (FIR) sektor A.

“Negara yang otoritas penerbangannya, menguasai wilayah kedaulatan negara lain,  bisa menggunakan itu sebagai tempat untuk latihan angkatan udaranya. Sehingga kita punya kepentingan untuk berdaulat  memilih kekuasaan  itu,” ungkap pengamat penerbangan Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim saat dihubungi , Jumat (7/12).lansir dari kompas.com.

Chappy menjelaskan, FIR Batam dan Natuna sudah dikuasai oleh Singapura sejak tahun 1946. Kuasa Singapura atas wilayah langit Indonesia itu ditetapkan dalam pertemuan International Civil Aviation Organization (ICAO) di Dublin, Irlandia, pada Maret 1946. Saat keputusan itu dibuat, menurut Chappy, delegasi Indonesia tak hadir. Ketika itu pun Singapura masih dikuasai oleh Innggris

Dia menjelaskan Singapura menguasai sekitar 100 mil laut (1.825 kilometer) wilayah udara Indonesia. Wilayah seluas itu mencakup Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Natuna, Serawak dan Semenanjung Malaka. Dengan demikian, berbagai pesawat dalam negeri harus minta izin kepada otoritas penerbangan Singapura jika hendak terbang dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru yang notabenenya masih wilayah kedaulatan Indonesia sendiri. Hal ini juga berlaku bagi penerbangan dari Pulau Natuna ke Batam dan penerbangan-penerbangan lain di kawasan Selat Malaka.

Akibat dikuasai Singapura, para penerbang kita, baik sipil maupun militer, sering mendapat perlakuan diskriminatif dari otoritas penerbangan Singapura. Pemerintah tentu tidak tinggal diam melihat situasi ini. Chappy bercerita, sejak 1991 Indonesia telah mengajukan pengambilalihan FIR dari Singapura.

“Namun Singapura enggan melepas dan malah memperkuatnya,” katanya.

Lalu, pada tahun 1993, dalam pertemuan Navigasi Udara Regional yang digelar Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO di Bangkok, Thailand, Indonesia kembali mempersolkan isu tersebut. Namun, Indonesia kembali kalah lobi karena cuma mengutus pejabat eselon I, sedangkan Singapura selalu dihadiri oleh para menteri terkait.

Baru pada Januari 2012, pada pertemuan antara pemerintah Indonesia dan Singapura di Bali, tercapai kesepakatan bahwa FIR wilayah Kepulauan Riau akan dikembalikan. Salah satu dasar hukum pengambilalihan FIR itu adalah Undang Undang Penerbangan yang terbit pada 12 Januari 2009.

Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa wilayah udara Republik Indonesia, yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada negara lain berdasarkan perjanjian, sudah harus dievaluasi dan dilayani oleh lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan paling lambat 15 tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Peryataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi,  memastikan FIR sektor A mencakup Batam dan Natuna akan diambil alih Indonesia dari Singapura pada akhir 2019 mendatang.Doakan saja agar semua berjalan lancar ./Roy.

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.