Wakil Ketua DPR Terseret Kasus Al-Qur’an

Jakarta,(MR) KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, menyusul penyebutan namanya sebagai pihak yang direncanakan bakal menerima fee dalam persidangan Zulkarnaen Djabar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (28/1). Dalam persidangan, Priyo disebut bakal menerima fee dari dua proyek di Kementerian Agama yang digarap Zulkarnaen Djabar, yakni pengadaan Alquran pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun anggaran 2011 dan 2012, serta pengadaan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun anggaran 2011. Juru Bicara KPK Johan Budi, Selasa (29/1), mengatakan tidak tertutup kemungkinan KPK…

Read More

KPU: Kepala Daerah yang Nyaleg Harus Mengundurkan Diri

Jakarta,(MR) KPU menerapkan aturan yang lebih ketat dalam Pileg 2014, terutama bagi kepala daerah yang ingin maju sebagai calon legislatif (caleg). Kepala daerah yang ingin maju dalam Pileg 2014 harus mengundurkan diri, bukan sekedar cuti. “Kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak bisa lagi gambling seperti dulu. Seka-rang aturannya ketat, harus mengundurkan diri jika mau bertarung dalam pemilu legis-latif,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik, dalam ketera-ngan pers yang diterima warta-wan, Selasa. “Surat pengunduran diri itu tidak dapat ditarik kembali dan menjadi bagian dari kelengka-pan administrasi yang harus disampaikan ke…

Read More

Mahfud MD: Keadilan di Indonesia Mati Suri

Jakarta,(MR) KETUA Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai keadilan di Indonesia sedang mati suri, karena keadilan tidak berdiri tegas. “Siapa yang mempunyai uang bisa membeli hukum,” katanya pada orasi kebangsaan dalam peringatan hari lahir ke-87 Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Magelang, Minggu. Ia mengatakan, tugas besar bangsa Indonesia yang harus disumbangkan terus oleh warga NU adalah menegakkan hukum dan keadilan. “Sekarang kita sudah merdeka, tidak akan ada lagi secara teoritik negara lain bisa menyerang Indonesia, kalau dulu tahun 1945 hingga 1950an kita takut diserang oleh bangsa lain sehingga pada waktu…

Read More

APBD DKI 2013 Diketok Rp 49,9T

Jakarta, (MR) APBD DKI 2013 akhirnya diketok dengan nilai Rp 49,9 triliun. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pun sumringah dengan pengesahan ini. Pembacaan pengesahan APBD DKI dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Lulung Lunggana.”Saya akan menyampaikan hasil pembahasan dan perumusan badan anggaran terhadap rancangan perda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Rancangan APBD 2013 sebesar Rp 49.979.889.632.000,” ujar Lulung dalam rapat paripurna pengesahan APBD DKI 2013 di Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2013). Jokowi yang mengenakan kemeja putih dibalut jas hitam, dasi coklat, dan…

Read More

KPI Akan Larang Tokoh Parpol Miliki Media Massa

Jakarta,(MR) KOMISI Penyiaran Indo-nesia (KPI) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menentukan sejumlah batasan pelaksanaan kampanye Pemilu 2014 menggunakan media massa, termasuk larangan tokoh parpol memiliki media massa. “Dalam pelaksanaan itu yang paling kami batasi adalah soal kepemilikan media masa, seperti stasiun televisi oleh tokoh yang kebetulan memiliki kepentingan dan aspirasi dalam partai politik,” kata Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto, di Jakarta, Senin. Ia menimpali, “Hal ini perlu kami jaga dan awasi karena ini sudah menyangkut ranah publik.” Pernyataan tersebut disampaikannya pada acara penyerahan laporan kinerja KPI tahun 2010, 2011,…

Read More

4 Pejabat OKU “Tersangka Korupsi Bansos”

Baturaja,(MR) SEBELUMNYA mantan Sekretaris Daerah Kabupaten OKU drs.Syamsir Djalib dan Kabag Umum dan Perlengkapan Pemkab OKU Sugeng sudah ditahan kini menyusul 4 tersanga baru korupsi Dana Bantuan Sosial Organisasi kemasyarakatan (Bansos) Pemkab OKU tahun 2008 sebesar 2 milyar. Keempat tersangka tersebut adalah : Kabag Keuangan pemkab OKU Janadi, S.IP, Cairul Amri, SE., M.si Mantan Kabag Keuangan Pemkab OKU, Ahyar (Mantan Bendahara Bagian Keuangan Pemda OKU) dan mantan Sekda OKU Supriyadi Jasid. Kajari OKU Suharto melalui Kasi intel Andy Suryadi kepada wartawan mengatakan keempat tersangka selasa (9/1) dititipkan di rutan Pakjo…

Read More

Proyek “SILUMAN” di Bendungan Tapau Semakin Jelas

Natuna,(MR) SIKAP Edy sedikit kaku, saat sejumlah wartawan berkunjung ke lokasi pekerjaan Paket Air Bersih, Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Pekerjaan Cipta Karya Provinsi Kepri. Pengelolaan air minum Provinsi Kepri di nahkodai Paulus diduga bermasalah. Pembangunan paket sarana air bersih di Desa Air Legit kecamatan Bunguran Tengah, dengan pagu dana Rp.5.729.081.000 ini, terendus aroma “KKN”. Paket air bersih yang di danai dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Pusat ini, seharusnya sudah selesai Desember 2012. Namun fakta dilapangan, hingga berita ini diturunkan, masih tampak para pekerja melakukan aktivitas, serta vipa induk, saluran ke…

Read More

Wakil Menteri Diperintahkan Ambil Alih Reformasi Birokrasi

Jakarta,(MR) WAKIL Presiden Boediono memerintahkan kepada para wakil menteri untuk memimpin upaya reformasi birokrasi di kementerian masing-masing. Wapres juga meminta agar tidak ada lagi praktik titipan dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang baru saja dicabut moratoriumnya. “Saya minta wakil menteri berperan aktif dalam reformasi birokrasi di kementeriannya. Bagi kementerian/lembaga yang tidak memiliki wakil menteri, upaya ini akan dilakukan yang jabatannya tinggi seperti oleh sekretaris jenderal atau sekretaris utama pada lembaga nonkementerian,” kata Wapres Boediono saat membuka rapat di Istana Wakil Presiden, Jumat (25/1). Wapres mengingatkan, reformasi birokrasi adalah…

Read More

BI Catat Faktor Penentu Keberhasilan Redenominasi

Jakarta,(MR) BANK Indonesia (BI) mencatat empat faktor utama yang dapat menjadi penentu berhasil atau tidaknya program penyederhanaan nilai mata uang rupiah (redenominasi). Keempat faktor tersebut disimpulkan dari pengalaman yang dimiliki oleh negara-negara yang berhasil melakukannya. “Negara-negara yang sukses melakukan redenominasi adalah Turki, Rumania, dan Polandia,” papar Gubernur BI Darmin Nasution dalam sambutannya pada Kick Off Konsultasi Publik Perubahan Harga Rupiah: Redenominasi Bukan Sanering di Jakarta, Rabu (23/1). Berdasarkan kajian BI, faktor pertama mengapa redenominasi berjalan sukses di negara-negara tersebut yaitu adanya dukungan kuat dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, parlemen,…

Read More

Moratorium Penerimaan PNS Diklaim Menghemat Anggaran

Jakarta,(MR) KEBIJAKAN moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah dilakukan sejak Agustus 2011 atau 16 bulan lalu diklaim telah banyak menghemat anggaran pemerintah karena juga dilakukan didaerah. Kendati demikian Menkeu tidak mengungkapkan jumlah penghematan anggaran yang didapat. Selain itu keberhasilan kebijakan penundaan pengadaan PNS dinilai berhasil menurunkan anggaran belanja pegawai karena banyaknya PNS yang pensiun. Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengatakan tujuan yang lebih utama dari dilakukannya kebijakan moratorium PNS adalah peningkatan kinerjanya, bukan sekedar penghematan anggaran. Oleh karenanya dia berharap kebijakan moratorium bisa meningkatkan produktifitas PNS. “Penghematan banyak…

Read More