Proyek Vaksin Flu Burung Rugikan Negara 600 miliar

Jakarta,(MR) PABRIK vaksin flu burung di Cisarua Bandung Barat Jawa Barat. Menurut laporan BPK Juni 2012 proyek ini merugikan negara hingga Rp600 Miliar, Penggunaan anggaran di rekening 999 penting karena akan menjadi pintu menguak kejanggalan. Panja Vaksin Flu Burung akan memanggil Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk mengklarifikasi penggunaan sejumlah rekening ‘tak jelas’ dalam proyek pabrik vaksin flu burung. “Saya meminta panja memanggil Menteri Keuangan agar dapat menjelaskan kenapa rekening 999 yang harusnya untuk bencana kok digunakan untuk membangunan pabrik,” kata anggota Panja Proyek Pembangunan Pabrik Vaksin Flu Burung, Poempida Hidayattuloh…

Read More

Putusan Pengadilan Mayoritas Tidak Memihak Korban

Denpasar,(MR) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat masih banyak saksi dan korban yang mengalami serangan balik dan putusan pengadilan yang tidak memihak kepada korban. “Fenomena tersebut menunjukkan masih minimnya respon aparat penegak hukum dan minimnya tingkat pemahaman mengenai urgensi perlindungan saksi dan korban selama ini,” kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai di sela rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum untuk Wilayah Tengah dan Timur di Sanur, Bali, Rabu. Ia mengatakan, pihak terus berupaya untuk memaksimalkan dan meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum mengenai arti penting pemberian perlindungan saksi dan korban. “Kami…

Read More

Laporkan “Pemeras” Dahlan Siap Dipecat

Jakarta (MR) Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku siap menang-gung konsekuensi dari perbuatannya mengungkap dan melaporkan sejumlah anggota DPR yang diduga memeras BUMN. Bahkan, jika ia harus dico-pot dari jaba-tannya sebagai Menteri Negara BUMN, ditendang dari daftar anggota Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. “Saya siap, sangat siap,” tegas dia, usai bertemu Badan Kehormatan DPR RI di Gedung Dewan, Senayan, Rabu (21/11/2012). Laporan Dahlan menggegerkan parlemen, termasuk sejumlah partai yang nama anggotanya disebut masuk dalam daftar. Di satu sisi, ia dipuji karena gebrakannya, sebaliknya tindakan Dahlan menuai kritik. Sejumlah anggota dewan bahkan…

Read More

Permenakertrans nomor 12: Pemborongan Pekerjaan Harus Dilaporkan

Jakarta,(MR) TERBITNYA Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permena-kertrans) No 19 tahun 2012 mensyaratkan agar perusahaan yang memborongkan peker-jaan harus melaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setem-pat. Permenakertrans No 19 tahun 2012 tersebut tentang syarat-syarat penyerahan seba-gian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain atau yang lebih dikenal sebagai Permenakertrans outsourcing. “Pelaksanaan pemborongan pekerjaan harus dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan. Perusahaan pembe-ri pekerjaan melaporkan jenis kegiatan yang akan diborong-kan kepada instansi di bidang ketenagakerjaan kabupa-ten/kota,” kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dalam acara sosialisasi permena-kertrans…

Read More

36 Persen Anak Indonesia Belum Miliki Akta Kelahiran

Jakarta,(MR) Data statistik Susenas 2011 menunjukkan, 36 persen atau sekitar 29.873.000 anak Indonesia tidak dicatatkan kelahirannya alias belum memiliki akta kelahiran, Padahal, ada banyak konsekuensi hukum lantaran ketiadaan akta kelahiran. Demikian pernyataan sikap yang disampaikan oleh Jaringan Kerja Peduli Akta Kelahiran (JKPAK) memeringati hari anak sedunia yang jatuh pada 20 November. JKPAK menyebutkan, bahwa akta kelahiran sangat penting bagi seorang anak, karena merupakan identitas dan pengakuan pertama sebagai warga negara. “Apabila tidak memilikinya, maka mereka juga tidak memiliki status kewarganegaraan,” tegasnya. Lebih lanjut mereka mengatakan, bahwa anak yang tidak memiliki…

Read More

UMP DKI 2013 Rp2,2 Juta

Jakarta,(MR) SETELAH bertemu dengan Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha dan buruh, serta melakukan rapat dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI, akhirnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2013 sebesar Rp2,2 juta. Angka ini hanya berbeda sedikit dengan besaran UMP yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan DKI yaitu sebesar Rp2.216.243. Dengan ditetapkannya UMP ini, maka perusahaan yang bergerak di seluruh sektor atau bidang harus membayarkan upah pekerjanya minimal Rp2,2 juta per bulan per orang. “UMP sudah kami ketok hari ini sebesar Rp2,2 juta. Angka…

Read More

PNS Terpidana Korupsi Harus Dipecat

Jakarta,(MR) INDONESIAN Corruption Watch (ICW) menilai bahwa pegawai negeri sipil (PNS) yang telah menjadi terpidana korupsi harus dipecat. “Kepala daerah harus membatalkan pengangkatan Koruptor PNS sebagai pejabat struktural, serta memecatnya sebagai PNS,” kata anggota Badan Pekerja (BP) ICW, Emerson F. Yuntho di Jakarta, Rabu. Ia mengemukakan, tidak ada satu alasan pun yang mendasar memberikan kesempatan terhadap koruptor PNS setelah menjalani pidana, yang bersangkutan dapat kembali menjadi PNS atau memperoleh jabatan seperti semula atau bahkan dipromosikan dalam jabatan struktural. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 100 tahun 2000,…

Read More

Aroma Korupsinya Semakin Terlihat?

Natuna,(MR) MENINDAK lanjuti, pemberitaan Media Rakyat Edisi 281 tahun ke XII, terkait proyek air bersih di desa Sabang Mawang, ke Camatan Pulau Tiga, Di tenggarai “beraroma korupsi” membuat sejumah masyarakat angkat bicara. Proyek senilai 1,7 millyar yang dikerjakan PT.Restu Neri, di duga kuat, merugikan Negara. Hal itu dibuktikan dari laporan masyarakat Desa Sabang Mawang , Balai. Berdasarkan kesepakatan, Mereka akan mengutus, Kepala Desa Sabang Mawang, Hambali Aly, untuk membawa surat kekecewaan atas ketidakjelasan, pekerjaan proyek Air Bersih milik Kasatker PU Provinsi Kepri. Surat beserta photo proyek terlampir, akan ditujukan kepada…

Read More

Misbakhun Beberkan Peran Boediono Dalam Skandal Century

Jakarta,(MR) KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) dikritik karena menjadikan Wapres Boediono sebagai warga negara yang kebal hukum dalam proses penanganan dugaan korupsi bailout Bank Century. Inisiator Hak Angket skandal bailout Bank Century, Muhammad Misbakhun, mengaku sangat mengherankan kalau KPK hanya menetapkan dua orang mantan pejabat BI sebagai tersangka, yakni Budi Mulya dan Siti Fadjriah. “Kenapa Boediono bisa lolos dari daftar tersangka KPK? Boediono saat menjadi Gubernur BI punya peran yang dominan dalam pencairan FPJP yang tidak sesuai ketentuan dan melanggar hukum,” kata Misbakhun di Jakarta, hari ini. “Peran Boediono sebenarnya jelas.…

Read More

Mendagri Prediksi Hampir 1.000 PNS Terlibat Korupsi

474 Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi, 95 orang status tersangka, 49 orang status terdakwa dan sisanya status terpidana korupsi Jakarta,(MR) MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi memprediksi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terjerat kasus dugaan korupsi bisa mencapai hampir 1.000 orang. “Saya kira sudah mendekati seribu,” kata Gamawan, dalam diskusi yang digelar di kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa (20/11). Gamawan menambahkan hingga kini Kemendagri terus memerbaharui data pejabat daerah maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat perkara korupsi tersebut. Dikatakan Gamawan, khusus untuk kepala…

Read More