Mantan Terpidana Dilarang Jadi Pejabat Pemda

Jakarta, (MR) MENTERI Dalam Negeri Gamawan Fauzi menerbitkan surat edaran yang berisi larangan mengangkat mantan terpidana menjadi pejabat di pemerintah daerah. “Untuk saat ini kita terbitkan surat edaran larangan bagi mantan terpidana diangkat menjadi pejabat,” kata Mendagri seusai sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, hari ini. Hal itu, menurut Mendagri, merupakan salah satu tindak lanjut terkait kasus pengangkatan mantan terpidana korupsi, Azirwan, yang diangkat menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, sebelum akhirnya mengundurkan diri. Dia menambahkan, Kemdagri juga tengah mengkaji untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No.…

Read More

Anies Baswedan: Guru Ujung Tombak Masalah Pendidikan

Jakarta, (MR) REKTOR Universitas Paramadina Anies Baswedan menilai guru merupakan ujung tombak masalah pendidikan di Indonesia, sebab edukasi merupakan proses interaksi antarmanusia. “Jika kita memperhatikan kualitas, distribusi dan kesejahteraan guru, saya rasa kita bisa menyelesaikan sebagian masalah pendidikan di Indonesia,” kata Anies dalam Diskusi Publik “Nasionalisme dan Masa Depan Pendidikan Kita” yang diadakan MAARIF Institute, di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa malam. Anies Baswedan mengatakan sistem pendidikan Indonesia saat ini belum memberikan apresiasi khusus kepada guru, padahal apresiasi terhadap guru mencerminkan bagaimana seseorang mengapresiasi masa depan bangsa. Apresiasi terhadap guru,…

Read More

Dana BAGUS Kurang Bagus Kinerja Disdik Lamban

Natuna,(MR) PROGRAM Pemerintah daerah untuk membrantas buta aksara, harus kita acungi jempol. Melalui program bagus (Bantuan Gratis Anak Sekolah) Pemerintah mengalokasikan dana untuk membantu masyarakat, agar anak bangsa ini dapat mengenyam pendidikan sampai ketingkat atas. 5 tahun sudah program ini berjalan, celakanya, hampir setiap tahun, penyaluran dana BAGUS mengalami permasalahan. Oleh karena itu, diminta kebijaksanaan Pemerintah Daerah, agar lebih memperhatikan program yang lebih menyentuh kepada masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Natuna Welmi mengatakan, Dirinya menyayangkan kinerja Dinas Pendidikan, terkesan lamban dan setengah hati dalam melaksanakan program ini. Pernyataan Wakil Rakyat…

Read More

Tidak Disiplin, Seorang PTT di DPRD KKA Dipecat

Anambas,(MR) SALAH satu PPT di sekretaris dewan ( SEKWAN) yang berinisial EC di pecat karena tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya. EC salah satu PTT di Sekwan di pecat karena tidak disiplin kerja dengan tidak masuk kantor selama Satu bulan lebih, padahal izin yang di berikan paling maksimal Tiga hari kecuali ada surat lain yang mendukung untuk penambahan izin tidak masuk kantor. “ EC salah satu PTT di bagian umum dipecat di karenakan tidak disiplin dengan tidak masuk kantor lebih dari Satu bulan lamanya,” Ujar Oskar septem selaku sekretaris dewan kepada…

Read More

Angkot Bodong Bebas Beroperasi di Tanjungpinang

Tanjungpinang,(MR) ANGKUTAN KOTA (Angkot) yang beroperasi di Tanjungpinang banyak yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat alias Bodong dalam menjalankan operasainya mencari penumpang, ini ter-bukti dengan didapati di-lapangan Angkot yang tidak mencantumkan merk atau PO sebagai legalitas tempat berga-bung angkot tersebut pada sisi kiri dan kanan dinding mobil. Ketika wartawan MR konfirmasi tentang hal ini kepada Kepala Dinas Perhu-bungan dan Kominfo Kota Tanjungpinang yang bersang-kutan sedang tidak berada di tempat. Salah seorang petugas Penguji di kantor Dinas Per-hubungan Kota Tanjungpinang berhasil diwawancarai oleh awak media ini yang bernama Sabardini,S.Sos yang akrab disapa…

Read More

Pemerintah Bentuk BUMN Baru Penyelenggara Jaminan Sosial

Jakarta,(MR) PEMERINTAH berniat mem-bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru sebagai Badan Penyelenggara Prog-ram Jaminan Sosial (BPJS). Selain itu, pemerintah sudah menunjuk PT Jamsostek dan PT Askes untuk ikut membantu program tersebut. Demikian hal itu dikemukakan Menteri Koordinator Kesejah-teraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa lalu. “Pemerintah sudah sepakat pelaksanaan BPJS dilakukan dari dua BUMN yang sudah ada dan satu dibentuk baru. Jadi pada prinsipnya tidak akan dilakukan tunggal,” ujarnya. Ia mengatakan, dua perusahaan pelat merah yang dimaksud adalah Jamsostek dan Askes. Sementara,…

Read More

Kejaksaan Cianjur Periksa Oknum K3S Cibeber Terkait Dugaan Penyelewengan Dana BOS

Cianjur, (MR) TERKAIT penjualan buku administrasi kepala Sekolah dan buku administrasi Guru di kecamatan CiBeber kabupaten Cianjur terindikasi terjadi penyelewengan Penggunaan Dana BOS, dugaan penyelewengan itu tercium pihak penegak hukum hingga oknum kepala sekolah sebagai ketua K3S di wilayah itu sempat di periksa Kejaksaan Negeri Cianjur. Penjualan Paket buku itu diduga berbau bisnis dengan Jual Paksa, harga jual buku per paket Rp 4 juta di kali 64 Sekolah Dasar Negeri yang nilai nya semua akan berkisar Rp.260juta. Menurut Kasi Pidana Khusus Pidsus Kejaksaan Negeri Cianjur Haerdin SH pernah mengatakan, “…

Read More

Ketua dan Wakil Ketua DPR Merasa Tersinggung oleh Dahlan Iskan

Jakarta,(MR) POLEMIK Menteri BUMN Dahlan Iskan dengan DPR-RI semakin memanas. Anggota DPR merasa tidak senang dengan sikap dan ucapan Dahlan Iskan yang memerintahkan semua direksi BUMN untuk menolak anggota DPR yang meminta jatah ke BUMN untuk pencairan anggaran PMN. Ketua DPR RI Marzuki Alie merasa tersinggung dengan himbauan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang melarang Direksi BUMN memberi upeti kepada anggota DPR untuk memperlancar urusan pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan urusan lainnya. “Itu menyinggung kita. Itu seolah-olah kita minta uang, saya tersinggung, itu kalimat seolah saya minta uang. Kasih tahu…

Read More

Langgar Aturan, CPNS Bisa Diberhentikan

Mukomuko,(MR) BUPATI Mukomuko Drs H Ichwan Yunus CPA MM mengingatkan ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2010 bisa saja diberhentikan jika mereka melanggar aturan yang ada. Sejauh ini sudah banyak laporan yang diterima mengenai kinerja CPNS yang malas melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. “Jika CPNS dinilai tidak baik dalam melakukan tugas dan tupoksinya , tidak menutup kemungkinan CPNS tersebut urung untuk diangkat menjadi PNS, ” ucap Ichwan saat membuka prajabatan CPNS golongan II formasi 2010, kemarin (22/10) pagi. Dicontohkannya, dulunya CPNS itu rajin dan disiplin saat masih berstatus honorer.…

Read More

KPK Didesak Usut Dugaan Gratifikasi di MA

Jakarta, (MR) PUSAT Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM ) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dugaan gratifikasi di lingkungan internal Mahkamah Agung yang dilakukan Sekretaris MA Nurhadi. Dugaan tersebut sebelumnya diungkapkan oleh Hakim Agung Gayus Lumbuun yang juga kader PDI Perjuangan. “Apa pun bentuk sumbangan dari pihak lain itu harus dilaporkan. Apalagi ini institusi penegak hukum MA yang kita harapkan independen dan transparan. Adanya sumbangan patut diduga sebagai gratifikasi. Makanya proses hukum harus segera jalan. KPK harus segera periksa ini,” kata Koordinator Pukat UGM Zainal Arifin Mochtar,…

Read More