mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Truk Pengangkut Hasil Tambang PT.KEL Gunakan Jalan Umum

Published on Feb 22 2013 // Berita Utama

Kotabaru,(MR)

ARMADA truk pengangkut Batubara PT KEL (Kalimantan Energi Lestari) dari areal tambang menuju pelabuhan, melintasi jalan umum Provinsi kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, Kecamatan Sei. Durian Desa Gendang Temburu, Tanpa membuat Jalan Khusus. Akibatnya, jalanan rusak di beberapa titik.

Mengacu pada PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 03 Tahun 2012, tentang pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan pada pasal 3 ayat 1,2,3.

Dan ter-khusus pasal 4 Ayat (1) berbunyi, “ Hasil tambang batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) yang dapat diangkut melalui jalan umum adalah hasil tambang untuk keperluan Industri lokal dengan pembatasan tonase, kecuali kota Banjarmasin,”.

Salah seorang pengguna jalan raya kalimantan selatan yang kebetulan melintas di seputaran jalan Desa Gendang temburu (enggan disebut namanya), mengungkapkan, antara jalan Desa Gendang Temburu menuju Kecamatan Kelumpang Barat (sengayam), dibeberapa titik ditemui jalanan rusak berlubang, dan terdapat satu jembatan yang kondisinya berlubang terkelupas, sehingga kelihatan besi penyanggahnya.

Kepala UPT Perhubungan Darat Kabupaten Kotabaru, Desa Serongga, “Sutrisno”, ketika dihibungi via telpon seluler menyatakan, PT KEL, atas penggunaan jalan provinsi tersebut telah memiliki ijin dari propinsi Kalsel. Namun ketika dimintai keterangan tentang nomor, tanggal, dan tahun, atas ijin tersebut, tidak memberikan jawaban dengan alasan berkasnya ada di kantor.

Sementara kasat Pol PP Kotabaru, H. Adi Seotomo, ketika ditemui kamis (14/02) menyatakan, “ Kesulitan bagi pihaknya untuk menindak, karena tidak ada acuan hukum sebagai pegangan untuk menjalankan fungsi penindakan, seperti surat SOP (standar operational prosedur). Jika satpol PP kotabaru mengambil suatu tindakan tanpa memegang suatu acuan hukum, itu kan sama saja dengan mempersulit diri”. Ditambahkan oleh Tomo, bahwa, “ketika kita melihat produk perda, tak satupun perda Propinsi lain yang berkaitan dengan perda 03 tahun 2008 , yang dapat di pegang olehnya untuk melakukan tindakan,” tandasnya.

Pemerhati daerah, Andi Ampa Uleng ketika ditemui di kediamannya di Kotabaru, menyatakan bahwa, “ Sebenarnya yang perlu ditingkatkan di dalam hal ini adalah pengawasan. Kendati Daerah (Kabupaten Kotabaru) belum memiliki fasilitas operasional seperti jembatan timbangan, namun jika melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Propinsi, saya yakin, kata dia, akan terjalin kerja sama yang sinergis dan rapi, tanpa harus menunggu lama adanya keluar produk hukum seperti perda ataupun produk hukum lainnya,”. Pungkasnya. >> Iha

Leave a comment