mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Tak Ingin “Dibully” Pemkab Respon Penangkapan Nelayan Wabup Turun Tangan

Published on Sep 22 2016 // Berita Utama

wakil-bupati-natuna-saat-memberi-komentar-usai-rapat-bersama-dengan-dprdNatuna, (MR)
Belum hilang dari ingatan Kita, tragedi yang menimpa nelayan serasan, di tangkap Kepolisian Diraja Malaysia, karena membawa sejumlah barang sembako sangat menyita perhatian Publik. Persoalan itu merebak, ketika Bupati Natuna, Hamid Rizal, memberi tanggapan diduga, menyakiti hati nurani masyarakat Serasan, khususnya nelayan.
“Kalau mereka ditangkap karena melanggar aturan, tanggung sendiri resikonya (lansiran media online). Pernyataan singkat tapi pedas ini membuat wakil rakyat Pang ali Meradang. Didalam laman facebook, Pang Ali berkata “Saya benar-benar kecewa atas statemen saudara Bupati. Dengan tertangkapnya nelayan Serasan oleh castam, Malaysia. Mereka ini kan bagian dari masyarakat Natuna. Seharusnya Beliau (Bupati -red) prihatin atas apa yang menimpa nelayan Kita ini.

Ini merupakan bukti bahwa Pemerintah sekarang gagal dalam mengatasi krisis ekonomi. Kita akui nelayan salah, tapi kesalahan itu tidak seharusnya ditanggung mereka semua. Tapi, kesalahan itu justru ada pada Pemerintah daerah. Sebab situasi seperti ini, sudah ada terjadi sejak nenek moyang kita terdahulu. Masyarakat Serasan dan Subi, selalu membawa hasil laut ke Kucing, dan balik membawa sembako.

Selama ini tidak ada masalah. Seharusnya Pemerintah, mencari solusi, agar perdagangan lintas batas dua negara ini sah secara hukum, sehingga bebas dari penyeludupan. Bukan memberi statemen seperti itu, ucap politisi partai berlambang Ka’bah itu. Akibat stekmen itu, Bupati Natuna di bully dimedsos.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat beredar kabar, warga Serasan bakal melakukan demo, Wakil Bupati Natuna Ngesti Suprapti Daeng, bertindak cepat. Ibarat pepatah mengatakan, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.

Bersama sejumlah anggota Dewan, Ngesti melakukan pertemuan di ruang paripurna DPRD Natuna. Guna membahas persolan yang menimpa 2 nahkoda kapal nelayan warga Serasan. Dalam pertemuan itu dibahas bagaimana cara agar 2 nahkoda ini bisa lepas dari hukuman. “Kita bersama eksekutif dan legislatif, bersama sama berjuang untuk mencari solusi, bagaimana caranya agar 2 nahkoda kapal ini dapat lepas dari hukuman.”
Kita sadar bahwa permasalahan ini, menyangkut antar Negara bukan antar Kabupaten. Makanya Kita akan minta Pemerintah Pusat, melalui menteri luar negeri untuk dapat membantu meringankan permasalahan ini. Pemerintah daerah bersama DPRD akan bekerja sama mencari solusi, apalagi 2 nelayan ini, telah divonis bersalah selama 1 tahun, karena membeli barang sembako subsidi pemerintah Malaysia. Bupati Natuna memang tidak dapat hadir karena ada pekerjaan lain, nantinya hasil hearing dengan Dewan, akan Saya sampaikan kepada beliau, ucap Ngesti. Terkait soal denda 12500 ringgit yang diminta pemerintah Malaysia, sebagai uang tebusan, menurut Ngesti, ini bukan cara penyelesaian yang baik. Sebab jika ini Kita lakukan, tidak tertutup kemungkinan, nelayan lain bakal melakukan hal sama. Oleh karena itu Kita mencari cara-cara diplomasi, guna meringankan hukuman saudara Kita ini.

Sementara itu, Pang Ali salah satu wakil rakyat dapil Serasan mengaku, DPRD Natuna, akan segera membentuk Panja. Hal ini bertujuan agar permasalahan yang menimpa nelayan, cepat ditanggulangi. Saat ini dirinya baru meminta data tentang mereka . Saya juga meminta Camat untuk menyurati Bupati. Alhamdulillah, kebetulan surat sampai bertepatan dengan pertemuan dengan Wakil Bupati. Ini suratnya ucap Pang Ali sambil menyodorkan selembar surat.

Surat ditujukan kepada Bupati Natuna itu, menceritakan kronologis penangkapan. Nelayan pergi ke sematan (Serawak Malaysia) bermuatan ikan campur. Pulang membawa sembako, dan atap seng. Sebahagian barang subsidi Pemerintah Malaysia. Setelah berlayar 2 mil dari serawak menuju Serasan, kapal patroli diraja Malaysia menangkap 2 kapal nelayan tanggal 27 Agustus, dengan jumlah ABK 8 orang. Namun 6 orang telah dipulangkan ke Serasan. Karena yang dianggap bersalah hanya nahkoda kapal saja.Setelah melalui persidangan tanggal 9 September lalu, mereka divonis 1 tahun penjara karena tak dapat membayar denda 12500 ringgit atau sekitar Rp 480 juta. >>Roy

Leave a comment