mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

SATPOL PP Kota Ternate Jalankan Instruksi Walikota

Published on Aug 12 2011 // Berita Utama

Maluku Utara (MR)

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate pada bulan suci ramadhan 1432 H, melakukan penertiban PKL dadakan dan razia pada  tempat usaha atau hiburan, panti pijat, rumah makan dan warung kopi sesuai dengan instruksi Walikota Ternate No. 2/III.12/ KT/2011 dan Perda Kota Ternate No. 22 thn 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan pemerintah Kota Ternate.

Instruksi ini dikeluarkan oleh walikota dalam rangka menciptakan suasana kondusif serta untuk menghormati umat muslim yang sedang menjalan-kan ibadah puasa dan sebagai antisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu untuk penertiban PKL dadakan juga dinilai sangat penting karena ada beberapa lokasi yang memang sudah dilarang berjualan yang dianggap mengganggu kenyamanan seperti berjualan dibadan jalan  atau trotoar, dijalan-jalan utama atau jalan protokoler.

Walikota juga  mengins-truksikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja tersebut untuk menertibkan PKL dadakan dibeberapa titik tempat yang sudah disepakati bersama, karena saat tiba ramadhan ba-nyak pedagang dadakan yang kerap muncul dan menggelar dagangannya walaupun sudah dilarang petugas, hal tersebut disampaikan oleh Kasatpol PP Isman, S.Sos kepada MR diruang kerjanya,Jumat 5/8 lalu. Disinggung soal penertiban petasan yang marak saat tiba puasa dan sanksi apabila ditemukan ada warung atau rumah makan yang beroperasi disiang hari beliau mengatakan akan ditindak tegas.

“ Kami akan menindak tegas kepada pedagang yang ber-operasi disiang hari terutama warung makan, warung kopi dan sebagainya untuk tidak membuka warungnya, sehingga tidak ada muslim yang bisa makan pada saat puasa. Dan sanksinya tegas begitu juga dengan petasan, jika kedapatan ada yang menjualnya maka barangnya akan disita oleh petugas. Semua penertiban ini dalam rangka melaksanakan ibadah puasa dengan tenang dan tertib khususnya bagi kaum muslim, karena ini merupakan komitmen bersama dengan pemerintah daerah. Kalau untuk petasan sendiri tidak ada surat izinnya dan sudah dilarang oleh pihak kepolisian diseluruh Indonesia, sementara untuk kembang api surat izinnya ada dari kepolisian dan bisa dijual karena dibolehkan dan tidak berbahaya bagi keselamatan, berbeda dengan petasan”, lanjutnya. (Gun/Yun)

Leave a comment