mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Remunerasi PNS Bisa Capai Rp 45 Triliun

Published on Dec 15 2012 // Berita Utama

Jakarta,(MR)

KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menghitung remunerasi pegawai negeri sipil (PNS) pemerintah pusat mencapai Rp 45 triliun jika semua Kementerian/Lembaga telah melaksanakan reformasi birokrasi. Adapun saat ini anggaran remunerasi yang telah digelontorkan mencapai Rp 22 triliun.

Hal itu diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Azwar Abubakar di Jakarta, Kamis (13/12). “Saat ini, untuk 900 ribu PNS di pusat atau 20 persen dari total PNS 4,5 juta kalau dibayar rata-rata 50 persen, bisa mencapai Rp 45 triliun,” katanya.

Dia menambahkan saat ini total remunerasi yang diberikan pada beberapa Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sebesar Rp 22 triliun. Menurutnya, ke depan remunerasi ini akan dipatok sebesar remunerasi yang diterima para PNS Kemenkeu. Dia menegaskan hal ini harus disertai dengan proses perbaikan reformasi birokrasi di lingkungan kementerian/ lembaga.

“PNS seperti yang di Kemenkeu, jadi apa yang berlaku di Kemenkeu itu adalah harga yang maksimum, jadi ada yang sudah berlaku 45%, ada yang berlaku 70% seperti di MA, ada yang berlaku 82% seperti di BPK, yang lain masih di bawah 50%,” tandasnya.

Kurangi PNS Azwar menambahkan pihaknya akan menekan anggaran PNS dengan mengurangi jumlah PNS. “Jumlah PNS dikurangi 4,7 juta jadi 4,5 juta,” ujarnya.

Menurutnya, cara yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah PNS dengan membatasi penerimaan PNS baru. Bahkan untuk tahun depan diperkirakan pihaknya masih menerapkan pertumbuhan nol persen untuk pengangkatan PNS baru.

“Yang pensiun 125 ribu, yang kita angkat tahun 2011 nol, tahun 2012 cuma 16 ribu, itu kan downsizing. Tahun depan belum tahu apakah masih ada moratorium atau bebas, kalau masih moratorium berarti pengangkatannya yang khusus-khusus saja kalau bebas saya kirapun batasannya tidak terlalu banyak di bawah yang pensiun,” jelasnya.

Selain itu, dia menegaskan, pemerintah juga akan melakukan pengetatan belanja perjalanan dinas. Pada tahun ini, belanja perjalanan dinas bisa dihemat Rp 5 triliun dari anggaran perjalanan dinas yang telah ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 24 triliun. “Selama ini ada yang tidak proporsional, penataran jumlahnya terlalu banyak,” cetusnya. >> Eka Lesmana

Leave a comment