mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Realisasi Keterbukaan Angka Soal DBH Harus Transparan

Published on Jul 23 2017 // Investigasi-Report

Natuna, (MR)
Assosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM) seluruh indonesia mengadakan pertemuan di ruang Delegasi Kantor DPD Republik Indonesia, Jakarta Kamis (20/07/2017).

Adapun agenda dalam pertemuan tersebut, untuk menyampaikan aspirasi terhadap minimnya nilai Dana Bagi Hasil (DBH), bagi daerah penghasil migas. Yang turun,dari Pemerintah Pusat,untuk kelangsungan pembangunan di daerah masing masing, termasuk Natuna.

Kabupaten Natuna dikenal penyumbang PAD bagi Negara melalu DBH, namun akhir akhir ini cara pembagiannya semakin mengerucut. Jika Lima tahun sebelumnya DBH Natuna bisa mencapai 600-800 milyar/ tahun, tapi tahun ini menukik tajam di kisaran 11 milyar.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPD Republik Indonesia Nono Sampono menyampaikan, bahwa belum proporsionalnya DBH bagi daerah penghasil merupakan gambaran sangat ironi, karena hal ini mempersulit suatu daerah penghasil untuk mengejar ketertinggalan kualitas pembangunan.

Kurangnya keterbukaan informasi terhadap realisasi dan angka bagi hasil migas harus segera diperbaiki. Mengingat pelaksanan rapat bersama kementerian keuangan dengan daerah penghasil untuk memaparkan rincian pengelolaan sumberdaya migas daerah sudah tidak diselenggarakan lagi semenjak tahun 2014.

Sementara itu, pada kesempatan sama hadir pula, Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, yang konsen membidangi masalah migas. Parlindungan memang konsen menangani persoalan migas. Ia menyampaikan DPD RI sudah mengadakan audiensi dan akan segera berkoordinasi dengan DPR RI, untuk mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) migas segera menjadi Undang-Undang.

Dengan harapan agar menjadi payung hukum bagi perbaikan tata kelola migas, jaminan investasi, dan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan migas.

Selain itu, Komite II DPD RI juga sedang menyiapkan RUU energi baru terbarukan yang akan segera disampaikan ke DPR dalam waktu dekat.

Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti saat dimintai komentarnya terkait hasil pertemuan tersebut, mengaku telah tiga kali, mengadakan pertemuan pertama di Bali, minta ada penegasan soal DBH.

Ada beberapa Bupati dan Gubernur yang hadir dari pertemuan di Bali, dan di temukan persoalan permasalahan ialah perhitungan lifthing tidak jelas. UU DBH, ngak dilakukan lagi sebagai mana biasanya. Jadi daerah dirugikan Kita mendesak ke DPD, agar apa yang telah disepakati bersama para daerah penghasil bisa direalisasikan demi percepatan pembangunan.

Ada 5 poin, kesepakatan yang telah dicapai Pertama soal transparansi perhitungan lifthing mulai dari 2014 menurun.

Kedudukan soal hak BUMD mengelola 10 persen. Ada daerah, yg sudah melakukannya, dan udah mendapatkan porsi itu. Kalau tidak salah Jawa Barat dan Bekasi. Tapi daerah lain, seperti Natuna belum diberi kewenangan itu. Untuk kepengurusannya sangat sulit, ucap Ngesti.

Kita minta ke Pemerintah Pusat adanya kebijakan energi umum, kalau bisa ada kilang mini di Natuna di bangun, biar bisa mengantisipasi ke kebutuhan daerah. Sekarang ini namanya aja Natuna Daerah penghasil Migas, tapi gas aja sulit di dapat.

Kemudian, meminta DPD agar adanya perhatian terhadap blok yang dikelola, “blok blok ini sudah mengalami penurunan produksi’. Kalau hal ini tak di perhatikan, akan berpengaruh kepada hasilnya. Artinya harus selalu di survey biar ada cadangan baru agar hasilnya tetap keseimbangan. Jangan sudah habis dulu baru di cari,” ucap Wabub sambil mencontohkan.

Adanya pagar pembatas blok di Natuna biar ngak kecolongan, karena kita berada di wilayah perbatasan. Kami mendesak DPR, untuk mengesahkan UU DBH, dengan cara mengganti beberapa pasal yang bisa merugikan daerah penghasil.

Dari hasil semua itu, DPD telah berjanji akan meminta para anggota yang akan melakukan reses mengutamakan daerah penghasil. Dan meminta agar turun langsung ke lokasi, sehingga tau permasalahan yang terjadi, ucapnya.

Yang hadir dalam pertemuan itu semua pengurus dan anggota dalam ADPM, dalam pengurusan Natuna, termasuk pengurus penting, dan punya jabatan sebagai Ketua. >>Roy

Leave a comment