mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Proyek “SILUMAN” di Bendungan Tapau Semakin Jelas

Published on Jan 31 2013 // Berita Utama

Natuna,(MR)

SIKAP Edy sedikit kaku, saat sejumlah wartawan berkunjung ke lokasi pekerjaan Paket Air Bersih, Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Pekerjaan Cipta Karya Provinsi Kepri. Pengelolaan air minum Provinsi Kepri di nahkodai Paulus diduga bermasalah. Pembangunan paket sarana air bersih di Desa Air Legit kecamatan Bunguran Tengah, dengan pagu dana Rp.5.729.081.000 ini, terendus aroma “KKN”. Paket air bersih yang di danai dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Pusat ini, seharusnya sudah selesai Desember 2012. Namun fakta dilapangan, hingga berita ini diturunkan, masih tampak para pekerja melakukan aktivitas, serta vipa induk, saluran ke masyarakat belum terpasang.

Kedatangan wartawan Koran ini beserta sejumlah awak media lainnya, membuat Edy, langsung masuk ruang bangunan. Pada hal jam sudah menunjukkan pukul 16,00 wib,. Sebelum nya Edy sibuk dilapangan. Kendati demikian wartawan Koran ini berusaha meminta kepada salah seorang kepala tukang, agar Edy mau dikonfirmasi.

Wajah lesu terlihat jelas, ketika Edy datang menghampiri wartawan. Menurutnya, Paket pekerjaan air bersih dari dana DAK, tidak dapat diselesaikan akhir tahun dikarenakan adanya pemindahan lokasi pekerjaan. “Awalnya pekerjaan ini, akan dilaksanakan di Serasan, entah kenapa dipindahkan,” kata Edy. Selanjutnya Ia mengaku hanya sebagai pengawas pekerja proyek yang diutus pihak rekanan, bukan pegawai Cipta Karya, papar lelaki kurus itu. Untuk konsultan pengawas ada disini, namun Saya tidak tahu pasti no hp nya, ujar Edy, sambil meraba-raba no hp konsultan pengawas.

Edy mengatakan, paket pembangunan sarana air bersih di Desa Air legit tepatnya dibendungan tapau, baru selesai akhir Pebruari ini. Meski demikian, air belum dapat disalurkan ke masyarakat, karena masih ada paket lanjutan pemasangan vipa, ujar Edy. Peryataan pegawas dari kontraktor PT Wijaya Kusuma Emindo ini agak diragukan. Hal ini dikarenakan anggaran paket pembangunan air bersih senilai 5,7 millyar, sudah tercantum di dalamnya. Ini dibuktikan sudah terpasangnya plang proyek dilokasi pembangunan, pada hal sebelumnya tidak ada.

Dalam Plang Proyek tertulis, Satuan kerja, pengembangan kinerja pengelolaan air minum Prov Kepri, beralamat di jalan DI Panjaitan Km 9, komplek ruko Bintan Center blok A no 28, Pembangunan sarana air bersih,10 L/D. Intake rumah gerasi, rumah pompa, rumah genset, deservo, 50 m3, reservo 100.m3 dan jaringan viva, dengan pagu dana 5,729.081.000, yang dikerjakan oleh PT Wijaya Kusuma Emindo.

Proyek tersebut terindikasi sarat permaianan. Alasannya, paket sarana air bersih untuk desa Air legit dinilai gagal, karena tidak tepat waktu. Sedangkan pemenang tender yakni PT Wijaya Kusuma Emindo, masih leluasa melakukan penyelesaian pekerjaan, meski paket ini dinyatakan terlambat, dan anggaran dari DAK, seharusnya sudah dikembalikan ke KAS Negara. Namun itu tidak terjadi.

Sebelumnya, pekerjaan paket ini tergolong “misterius” hal tersebut disebabkan, tidak adanya plang proyek dilokasi pembangunan, serta para pekerja tidak satupun mengetahui PT apa dan berapa nilai proyek. “Saya ini hanya pemborong pekerjaan pak, saya tidak tahu paket apa ini, lebih jelas hubungi saja pak Edy, katanya edisi 286.

Lagi-lagi kinerja Kasatker PU provinsi dituding “bobrok”. Hal ini dikarenakan, sejumlah paket air minum nilainya cukup pantastis, dituding gatot (gagal total), bahkan ada yang tidak dapat dimamfaatkan. Sehingga terindikasi beraroma “korupsi”. Sayangnya hingga saat ini, Paulus, masih santai-santai saja, aparat penegak hukum diwilayah Kepri diduga takut untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kasatker ini.

Paket air bersih di desa Sabang Mawang kecamatan Pulau Tiga, sudah jelas bermasalah, selain itu Paket air bersih di Ranai Darat hingga saat ini tidak dapat dipungsikan, dan paket air bersih di Desa Air legit kecamatan Bunguran Tengah, menambah daftar hitam kinerja Kasatker PU Provinsi. Paket yang di danai DAK pusat ini, seyogianya sudah selesai akhir Desember 2012. Jika tidak, harus dilakukan pemutusan kontrak dan anggaran tersebut dikembalikan ke kas Negara. Tetapi fakta yang terjadi, pekerjaan masih berlanjut. Pertanyaannya, dimanakah dana tersebut bermuara?, apakah Ada “kongkalikong” antara pengguna anggaran dengan pihak rekanan, sehingga pekerjaan masih berjalan lancar? Ini merupakan bukti awal, ada ketidak beresan.

Konsultan pengawas lapangan Herlan, saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, maupun melalui SMS, mengatakan, mengenai teknis pekerjaan, bapak langsung aja Tanya kepada PPTK atau Kasatker, katanya singkat. Sementara itu, pihak rekanan, maupun PPTK, belum dapat dihubungi hingga berita ini di turunkan. >> Roy

Leave a comment