mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Proyek APBD “Siluman” Banyak Ditemukan

Published on Dec 05 2011 // Berita Utama

Prabumulih, (MR)

Pelanggaran terhadap Undang-Undang No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, mendekati masa-masa terakhir penyelesaian pekerjaan proyek pembangunan APBD maupun APBN 2011, pada pertengahan bulan Desember ini masih banyak ditemukan di sejumlah proyek pembangunan di Kota Prabumulih.

Umumnya pelanggaran yang banyak dilakukan oleh pelaksana kontraktor (Penyedia Jasa) tersebut, yakni tidak memasang papan nama proyek di sekitar lokasi pekerjaan. Selain menyulitkan pemberi kerja atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan pekerjaan tersebut, juga rentan terjadi penyimpangan rencana teknis konstruksi atau tidak sesuai isi kontrak kerja (RAB).

“Tapi anehnya kok, Pemerintah diam saja. Apa mesti ditegur atau dihentikan sementara pekerjaannya,” imbuh Sunan (35), warga Jalan Dempo, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, ketika memrotes pekerjaan pengaspalan jalan dilingkungannya, Jumat (2/12) pagi.

Menurut Sunan, baik dirinya maupun warga sekitar tempat tinggalnya tidak pernah mendapat pemberitahuan dari pelaksana kontraktornya terkait kegiatan pekerjaan yang dilakukan. Tiba-tiba sudah melakukan pengukuran dan pembersihan lokasi jalan yang akan dikerjakan. “Awalnya kita mengira pekerjaan perbaikan parit (drainase) jalan, eh ngak tahunya pekerjaan pengaspalan,” sebut bapak dua anak ini, mengkritik.

Ungkapan senada juga disampaikan Asram (54). Menurut warga Jalan Angkatan 45 ini, selain banyak tidak memasang papan nama proyek, pekerjaan perbaikan jalan dari APBD 2011 Kota Prabumulih di sejumlah jalan lingkungan di daerahnya juga terkesan sengaja ditelantarkan oleh pemborongnya. Bahkan sebagian hanya melakukan penimbunan awal berupa penghamparan batu krokos di sekitar lokasi pekerjaan.

“Lamo itu mereka ngaweke pengamparan batu krokos, kalu la sudah dua bulanan. Itu be masih ado yang belum diaspal apo dicor beton, kito dak tahu. Kareno papan namo lagi dak katek,” gerutuk Asram, kepada Koran ini.

Padahal jelas dikatakannya, dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 43 ayat (1) dan (3), disebutkan, barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan di kenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10 persen dari nilai kontrak.

“Dan ayat tigonyo, menyebut barang siapo yang ngelakuke pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengajo memberi kesempatan kepado wong lain yang melaksanoke pekerjaan konstruksi melakuke penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan nyebabke kegagalan bangunan di kenoi pidana paling lamo limo tahun penjaro atau dikenoke dendo paling banyak sepuluh persen dari nilai kontrak,” sebut Asram, sambil menunjukkan kitab Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

Sementara itu, berdasarkan pantauan pada salah satu proyek pekerjaan pengaspalan jalan lingkungan di Jalan Dempo, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Jumat (2/12), terlihat pelaksana kontraktor baru melakukan pengukuran volume pekerjaan dan pembersihan di sekitar lokasi pekerjaan. Ironisnya, disamping mengaku tidak mengetahui soal papan nama proyek pekerjaan, beberapa pekerja yang ditemui di sekitar lokasi pekerjaan juga menyebut tidak tahu nama perusahaan pelaksana kontraktor tempat mereka bekerja.

“Papan namo gawean ini aku dak tahu pak, aku baru duo hari ini mulai begawe. Mak itu jugo soal perusahaan dan namo pengawas proyek ini samo aku dak tahu, cuma setahu kami namo yang punyo perusahaan pemborong jalan ini kojek, dari Plembang,” aku salah satu pekerja proyek pekerjaan aspal itu, sambil terus mengayunkan cangkulnya membersihkan rumput di sisi pinggir badan jalan. >> Alex/Don

Leave a comment