PPK, PPTK, Konsultan dan Pengawas PUPR Bidang (PSDA) Diduga Dapat Upeti Dari Pemborong 

Bekasi, (MR) – Kegiatan Saluran Air Draenase Kampung Rawakuda Kebon jeruk Rt.010/05 Desa karangharum,Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi,Diduga dalam pengerjaannya asal asalan,dengan tidak dipasangnya papan proyek,tidak pakai pondasi,tidak pakai cerucuk,dan tidak pakai sulingan di tambah lagi ketinggian hanya 110cm,Diduga pemborong akan melakukan kecurangan demi meraup keuntungan lebih besar, (6/12/2019).
Dalam hal ini Pengawas,Konsultan, PPTK dan PPK tidak ada upaya untuk memberikan peringatan atau sanksi tegas kepada pihak kontraktor,karena yang di lihat kebanyakan mereka ke lokasi kegiatan hanya duduk di Warkop, dan tidak becus bekerja sesuai poksinya.
Ketika Team Investigasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Anti Mafia Peradilan dan Anti Korupsi Republik Indonesia (LSM.KAMPAK-RI) yang dipimpin langsung dengan ketua Divisi bidang Investigasi Yusup Supriyatna.
Menyambangi kegiatan, dan bertanya langsung kepada yang sedang kerja, pak dimana papan proyeknya .?, Berapa ketingiannya.?, pakai pondasi apa gak.?Kenapa tidak dipasang sulingan dan cerucuk bambu.? Sipekerjapun mejawab kalau papan proyek tidak dipasang dan ketingian 130cm, kalau cerucuk bambu dan sulingan karena saya yang kerja tidak di kirim bambu dan pipa paralon, apa yang saya pasang, kalau kaga ada dan juga tidak di kirim jawabnya, sambil melanjutkan kerja.
Kebetulan ada warga yang medekati Kami sebut saja “Sidik”,Dia sebagai masyarakat mengatakan, kalau kerjaan saluran air kaya begini bukan memperlancar air malah jadi sempit pak, karena itu tanahnya yang di tengah kaga diangkat dan kalipun diperkecil seharusnya bikin saluran jangan di kecilin begitu,masa dibikin sempit sih kayanya yang kerja ogah gali itu mah pak,dan kalau dah musim penghujan datang bukan tambah lancar,air malah jadi banjir, inimah namanya jadi tersumbat atuh pak”Pungkas Sidik
Lanjut Ketua Team Investigasi LSM KAMPAK-RI mengatakan kepada Wartawan Media Rakyat, seharusnya Pengawas,Konsultan dan PPTK harus selalu Monitoring ketika kegiatan sedang di laksanakan dan sekaligus memberi pengarahan kepada pelaksana dan pekerja,jangan cuma hanya nunggu ada laporan dari rekan media atau LSM, baru berangkat mengecek lokasi.
Ketika kerjaan Amburadul,tidak bisa bertindak tegas, cuma bahasa yang selalu terlontar dengan sangat entengnya,”Nanti saya potong atau saya tambah panjangnya,dari tahun ketahun kegiatan selalu berantakan, karena dengan tidak ada ketegasannya Dinas terkait kepada pihak pemborong.
Disinyalir Pengawas,Konsultan dan PPTK tidak becus Dalam bekerja dan diduga menerima upeti/suap dari pihak pemborong, seakan-akan di biarkannya,tidak perduli kerjaan tersebut sesuai spek/RAB.
Kami dari Team Investigasi LSM.KAMPAK-RI sebagai Sosial Kontrol,Pekerjaan Draenase ini akan kami kawal sampai keluarnya LKPJ tahun 2020 dan akan Kami tindak lanjuti kepada pihak hukum,kami ingin tahu kebenaranya, dan benar tidaknya orang Dinas selalu dengan bahasa yang sering didengar akan dipotong,akan tetapi menurut kami semua itu kebanyakan hanya OMDO alias Omong Doang.”Tegas Yusup Supriyatna. (Bemo)

Related posts