mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Polhut Kecolongan 32 Hektare Hutan Habis di Gasak

Published on Jun 11 2013 // Berita Utama

Anambas,(MR)

SEKITAR 32 hektare hutan di Kabupaten Kepulauan Anambas tepatnya di pegunungan Nyatoh, perbatasan desa Rintis dengan desa Temburun kecamatan Siantan Selatan, dirambah oleh orang tak bertanggung jawab. Baik kayu berukuran besar, sedang atau kecil habis ditebang. Yang lebih parahnya lagi ada juga warga yang menambang pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada ditengah-tengah hutan tersebut, sehingga hutan tersebut kini rusak dan gundul, sedangkan aliran sungai yang tadinya jernih dan bisa dimanfaatkan untuk air minum kini menjadi keruh.

Belum diketahui kemana kayu-kayu hasil pembalakan liar dan juga pasir hasil tambang dari DAS tersebut digunakan gunakan. Untuk sementara Dinas pertanian dan kehutanan memerintahkan kepada polhut agar pembalakan dan penebangan serta kegiatan penambangan pasir di DAS dihentikan.

Kepala Bidang Kehutanan Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Anambas Janadi mengatakan, awalnya ia mendapatkan laporan dari kepala desa Temburun Hasmadi, beberapa waktu lalu setelah mendapatkan laporan itu polisi kehutanan juga mengecek ke lokasi. Ternyata setelah di ukur dengan menggunakan JPS kerusakan hutan sudah mencapai 32 Hektare.

Menanggapi kerusakan ini, ia langsung melaporkan kejadian ini kepada polisi karena Dinas Pertanian Anambas belum memiliki Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS). “Seharusnya proses penyidikan kita yang melakukan karena belum memiliki PPNS, maka penyidikan tetap diserahkan kepada polisi, besok laporan sudah sampai ke polisi kebetulan Kapolseknya besok sudah tiba dari dinas luar,” kata Janadi disela acara pelatihan pengukuran dan pengenalan jenis kayu rakyat di lantai II hotel Tarempak Beach, Jumat (31/5) siang.

Selain melaporkan kejadian tersebut kepada polsek, Janadi juga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Natuna agar masalah tersebut segera ditindaklanjuti.

Menurutnya tindakan pembalakan liar tersebut tetap salah karena hutan tersebut merupakan hutan negara, bukan hutan hak atau hutan milik pribadi. Tapi tuturnya, untuk menentukan salah atau benarnya adalah penyidik. “Memang kita akui kebutuhan kayu bagi masyarakat tidak akan terhindarkan, namun pemanfatan dan pengolahan hasil hutan tersebut harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,”katanya.

Janadi juga mengatakan, jika masyarakat memiliki hutan atau lahan milik sendiri juga harus ada prosedur dalam melakukan penebangan seperti Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat. “Hutan yang ditanam oleh masyarakat sendiri dikebunnya juga masih ada proses penebangan, harus ada SKAU yang ditandatangani oleh kepala desa setempat. Apalagi ini penebangan yang dilakukan masih dihutan milik negara bisa oknum perambah hutan tersebut disangkakan ilegallogging,”katanya.

Janadi juga menambahkan, ada beberapa surat untuk pengolahan dan penebangan kayu seperti, Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB), Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK), Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Surat Angkutan Lelang (SAL) dan Nota atau faktur perusahaan pemilik kayu olahan.

Sementara Kepala desa Temburun Hasmadi, kebingungan saat dimintai keterangan. Ia mengaku kebingungan apakah lokasi pembalakan tersebut masuk lokasi desanya atau desa Rintis. Namun untuk mengantisipasi agar tidak lebih meluas lagi makanya dirinya melaporkan langsung kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemkab Anambas. “Saya bingung hutan itu masuk wilayah saya atau wilayah desa Rintis. Namun yang jelas agar tidak terjadi pembalakan yang lebih luas lagi makanya saya laporkan kepada Dinas terkait, yang cakupannya lebih luas,”ujarnya.

Ia mengaku khawatir karena dibagian atas gunung tersebut ada sumber air, jika hutan gundul maka ditakutkan sumber air akan mengering. Sementara kepala desa Rintis, Sutisna mengakui jika oknum pelaku pembalakan liar tersebut merupakan warga desa Rintis. Namun dirinya mengaku heran karena warga yang melakukan pembalakan tersebut mengantongi surat alas hak. Herannya alas hak kepemilikan tersebut dikeluarkan oleh kepala desa Batu Belah yang lokasinya jelas-jelas jauh dari desa Rintis dan desa temburun. “Saya heran kok berani-beraninya kepala desa Batu Belah mengeluarkan surat alas hak terhadap hutan seluas itu. Dulu tidak ada yang berani mengeluarkan surat karena hutan itu cukup luas dan tidak tersentuh masyarakat,” kata Sutisna.

Kata Sutisnya, lahan seluas 32 hektare tersebut bukan milik satu orang melainkan banyak orang. Salah satu yang ia ketahui bahwasanya ada orang cina yang memiliki surat alas hak tersebut. Karena kayu yang ditebang banyak yang berukuran besar, maka pengangkutannya menggunakan alat berat juga seperti mobil truk dan pick up. Ia menambahkan, awalnya ia tidak mengetahuinya, ia tahu ketika ada warga dari desa Temburun yang mendatangi kantornya bersama BPD. Yang intinya tidak terima dengan adanya pembalakan liar itu. “Awalnya saya tidak tahu karena lokasinya jauh dari perumahan. Saat mereka datang saya kaget. Mereka meminta agar pembalakan dihentikan,” katanya.

Akibat dari pembalakan itu kata Sutisnya, sumber air bersih menurun apa lagi di DAS juga ada penambangan pasir sungai yang membuat keruh air, kayu besar sudah tidak ada lagi. Ia berharap agar semuanya dihentikan agar tidak berlarut-larut. >> Sarma Haratua

Leave a comment