PNS Terpidana Korupsi Harus Dipecat

Jakarta,(MR)

INDONESIAN Corruption Watch (ICW) menilai bahwa pegawai negeri sipil (PNS) yang telah menjadi terpidana korupsi harus dipecat. “Kepala daerah harus membatalkan pengangkatan Koruptor PNS sebagai pejabat struktural, serta memecatnya sebagai PNS,” kata anggota Badan Pekerja (BP) ICW, Emerson F. Yuntho di Jakarta, Rabu.

Ia mengemukakan, tidak ada satu alasan pun yang mendasar memberikan kesempatan terhadap koruptor PNS setelah menjalani pidana, yang bersangkutan dapat kembali menjadi PNS atau memperoleh jabatan seperti semula atau bahkan dipromosikan dalam jabatan struktural.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 100 tahun 2000, menurut dia, koruptor PNS harus dipecat dalam kapasitasnya sebagai PNS dan tidak dapat diangkat dalam jabatan strukural di lingkungan pemerintah karena pertimbangan melanggar sumpah/janji sebagai PNS pernah menjadi narapidana korupsi, dan tidak memiliki prestasi kerja.

Pengangkatan koruptor sebagai pejabat struktural yang dilakukan oleh kepala daerah dan dibiarkan oleh DPRD harus dimaknai sebagai kegagalan reformasi birokrasi dan kebijjakan pro terhadap koruptor.

“Reformasi birokrasi saat ini gagal menghasilkan kader-kader yang terbaik dan komitmen pemberantasan korupsi yang diusung layak dipertanyakan,” katanya.

Ia menyatakan, muncul dugaan bahwa pengangkatan koruptor PNS sebagai kepala dinas atau pejabat strukural lainnya, merupakan “balas budi” karena tindakannya berupaya melindungi aktor-aktor lain yang terkait dengan kasus korupsi atau karena dinilai membantu selama proses pemilihan umum kepala daerah (pemilukada).

Oleh karena itu, dikatakannya, mempromosikan mantan narapidana perkara korupsi itu jelas-jelas mencederai rasa keadilan masyarakat, serta menunjukkan kegagalan kaderisasi dan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah dan sikap toleran terhadap koruptor.

“Promosi untuk mantan terpidana korupsi atau koruptor di lingkungan pemerintah akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah baik di daerah maupun di pusat,” katanya. >> Tedy Sutisna

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.