mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Pendidikan Jarak Jauh Percepat Peningkatan APK

Published on Dec 12 2017 // Ragam
Bandung, (MR)
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, mengembangkan pendidikan tingkat SMA jarak jauh. “Model pendidikan jarak jauh ini untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan. Dengan cara seperti ini diharapkan Jawa Barat bisa mencapai target  di atas 90% APK,” ujar Kepala Bidang PMU Dinas Pendidikan Jawa Barat, Ir, Yesa  Sarwedi, MPd, ditemui di ruang kerjanya baru baru ini.
Dalam meningkatkan akses pendidikan tingkat SMA sederajat ada beberapa poin, seperti menambah RKB. Tapi penambahan RKB tidak linie dan  tidak meningkatkan akses pendidikan.  Bisa juga menambah sekolah baru,  tapi biayanya sangat mahal dan memakan waktu lama. “Dengan model pendidikan jarak jauh  ini, salah satu solusi tepat untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan di Jawa Barat,” ujarnya
Targetnya waktu launching program ini,bisa diikuti 100. 000 siswa, tetapi baru terjaring sebanyak 35.515siswa. Lounchingnya tersebut diselenggarakan setelah PPDB formal di bulan Agustus. Sosialisasi sendiri gencar dilakukan, baik melalui sekolah masing-masing, maupun balai- balai yang ada.
Sebenarnya pendidikan jarak jauh untuk tingkat SMA dan sederajat ini, adalah program Kementerian dan ada di setiap propinsi. Jawa Barat sendiri kondisinya pada tahun 2016 masih diangka 67%.  Dengan model pendidikan jarak jauh ini salah satu cara efisien dalam percepatan peningkatan APK, karena, tidak harus  membangun sarana prasarana. Dengan penddikan jarak jauh, semua sarana di suatu daerah tertentu bisa dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar, seperti balai Desa , tempat ibadah seperti Masjid atau musola  dan balai musyawarah RW pun bisa di manfaatkan.
“Dengan tidak mengurangi mutu pendidikan itu sendiri, dalam proses belajar mengajar jarak jauh, melakukan minimal dua hari tatap muka dalam semnggu, selebihnya  melakukan jarak jauh,” ujarnya.
Dengan model pembelajaran jarak jauh, kami telah membuat Surat Keputusan, “semua sekolah negeri harus mempunyai  pembelajaran seperti ini, tapi semua disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, tergantung Kota/Kabuapten tingkat APK nya, semakin tinggi APK nya, akan rendah partisipasi masyarakatnya,” terangnya.
Sejak alih kelola oleh Provinsi, berdasarkan PP 48 yang membolehkan tingkat SMA memungut kepda orang tua siswa. “Tapi bapak gubernur menyarankan tidak boleh ada siswa yang tidak sekolah karena biaya. Prinsipnya semua harus bisa sekolah, sekolah harus menampung siswa miskin 20%, baik negeri maupun swasta. Harus ada subsidi silang. Dalam hal pembiayaan secara lisan kami menyarankan masalah pembiayaan berpedoman kepada tahun kemarin. Kalau ada sekolah yang melebihi batas kewajaran perlu dipertanyakan. Dalam masa transisi, bantuan ke sekolah sudah ada, salah satunya honor  non PNS dan BOS,” ujarnya. >>Dodi

Leave a comment