mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Pemerintah Luncurkan 15,5 juta Kartu Identitas Warga Miskin

Published on Jun 11 2013 // Berita Utama

Menko Kesra Agung Laksono bersama PPN-Barpenas, Armida S. AlisjahbanaJakarta,(MR)

PEMERINTAH meluncurkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk 15,5 juta penduduk indonesia yang miskin, kartu ini digunakan sebagai kartu identitas diri (ID Card) untuk mendapatkan dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi.

Menko Kesra HR Agung Laksono. mengatakan, hal ini merupakan perbaruan satu komponen penting untuk menghindari kesalahan sasaran dalam pemberian kompensasi. Ia menjelaskan, kartu yang dibagikan itu khusus untuk penerima raskin saja. Namun, bukan tidak mungkin kartu itu juga digunakan untuk program lainnya jika pada perkembangan nanti program perlindungan sosial disetujui DPR.

“Saat ini, kartu KPS masih untuk pengambilan raskin. Selanjutnya, akan digunakan untuk pembagian PKH, BSM dan BLSM,” katanya saat ditemui di kantor Kemenko Kesra, Jakarta, Jumat (7/6).

Agung mengatakan, KPS berlaku sampai dengan 2014. Menurut dia, hal ini merupakan langkah kinerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

Pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa sekitar 40 persen penduduk Indonesia berekonomi rendah. Sebanyak 15,5 juta rumah tangga sangat miskin (RTSM) atau sekitar 60 juta jiwa akan mendapatkan KPS.

Untuk tahap pertama, KPS akan dibagikan di Medan (kota), Palembang (kota), DKI Jakarta (provinsi), Bandung (kota, kabupaten), DI Yogyakarta (provinsi), Semarang (kota, kabupaten), Surabaya (kota, Sidoarjo), Denpasar (kota, Kota Badung), Banjarmasin, Makassar (kota), Ambon (kota), dan Jayapura (kota).

Pengiriman KPS itu disertai dengan lembar sosialisasi, sehingga penerima dapat memahami bagaimana cara menggunakan KPS untuk program raskin. KPS memuat informasi nama kepala rumah tangga, pasangan kepala rumah tangga, nama anggota rumah tangga lain, nomor kartu keluarga, dan alamat rumah. Juga dilengkapi barcode beserta nomor identitas KPS.

KPS dilengkapi berkode khusus dan di belakang kartu menunjukan identitas lengkap beserta nama kepala keluarga, nama istri dan nama anggota keluarga lainya. Ini menunjukan KPS tidak bisa dipindah tangankan. “Nanti setiap keluarga yang ingin mengambil jatah raskin harus menunjukan KTP asli sebagai bukti kedua,” ujarnya.

Menteri Sosial (Mensos), Salim Segaf Aljufri mengatakan bahwa peluncuran kartu ini dapat mengurangi ketidaktepatan sasaran yang selama ini terjadi.

Menurutnya, semakin hari semakin jelas bahwa KPS diberhitungkan untuk masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan haknya. “Ini bukan karena pencitraan partai,” tandasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, kartu ini juga dapat dimanfaarkan untuk pembagian langsung, seperti BLSM dan BSM yang bisa langsung diterima. >> Ediatmo

Leave a comment