mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Pemburu Harta karung Diminta Hengkang dari Natuna?

Published on Jul 31 2016 // Berita Utama

Salah satu Cam PT PPS untuk menjaga lokasi penemuan BMKTNatuna, (MR)
Terik matahari sudah diatas ubun-ubun, jam menunjukkan pukul 13.00 mobil toyota rush warna hitam itu mendadak berhenti dekat gerbang DPRD Natuna. Sesosok lelaki setengah bayapun memanggil dan mengeluarkan sejumlah berkas dokumen, kepada wartawan koran ini. Nih dokumen aturan tentang, pengangkatan BMKT, termasuk surat perjanjian hibah lokasi dan isi kapal.

Seminggu kemudian, Pemerhati Cagar Budaya Kabupaten Natuna ketika dimintai komentarnya, meminta PT PPS, agar segera hengkang dari Natuna, tepatnya di Daerah klarik teluk buton. Hal tersebut dikatakan, karena tidak ada niat baik dari pihak PT PPS, dan tidak menghiraukan Keputusan Presiden, serta moratorium yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peraturan KKP No 4 tahun 2016 itu, ternyata tidak menyurutkan niat PPS untuk tidak menggali harta karung dalam laut Natuna. Besarnya nilai isi muatan kapal, menjadi alasan bagi pihak PPS. Bahkan mereka tidak segan-segan, mendirikan camp dilokasi BMKT (Barang Muatan Kapal Tenggelam).

Hal tersebut membuat Zaharuddin semakin berang. Menurutnya, tidak ada alasan untuk tidak meninggalkan lokasi penemuan titik harta karung. Dalam aturan moratorium dan Pepres sudah di jelaskan pasal perpasal. Dalam pasal 3 peraturan KKP, sudah jelas meminta pemberhentian sementara, izin survey dan izin pengangkatan benda berharga muatan kapal tenggelam, berlaku sampai 31 Desember 2016 UU no 1 tahun 2014, tentang perubahan atas UU No 27 tahun 2007 pasal 16-19, tentang izin lokasi, dan pasal 23 ayat 2 dan pasal 50-51 tentang pencabutan izin. Berbunyi, Penelitian dan pengangkatan dapat dilakukan asal jangan merusak ekosistem yang ada.

Keberadaan PT PPS dilokasi harta karung, dapat membuat gaduh masyarakat, papar Zaharuddin. Gaduh itu bisa terjadi karena masyarakat menganggap, barang antik tersebut bisa diambil sesukanya, ucap tokoh pemuda Ranai itu. Untuk kesekian kalinya, Pemerhati cagar Budaya meminta PT PPS agar segera hengkang dari sana guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di tengah masyarakat. Menurutnya, dalam laut Natuna, banyak tersimpan benda-benda berharga, ratusan tahun silam, Laut Natuna merupakan perlintasan bagi saudagar Cina, ujar Ketua Lekas, (Lembaga Kajian Sejarah Natuna) Pemilik Museum kecil di Kota Ranai ini, juga mengaku sudah terlebih dulu mengetahui titik kordinat letak kapal tenggelam itu.

Bahkan banyak titik yang sudah dia ketahui. Mulai dari kapal milik Dinasti Ming, Cin dan Dynasti Yuan. Kami tidak melarang PT PPS melakukan tugasnya sesuai topoksi, jika semua izin dan kelengkapan telah dipenuhi. Terkait persoalan ini, Kami sudah menyurati DPRD, Bupati Natuna, DPRD Provinsi, Gubernur Kepri, serta Kementerian Kelautan, ujarnya.

Ada yang unik dalam berkas dokumen yang diterima Media Rakyat. Salah satu dokumen, tertera surat perjanjian hibah lokasi penemuan kapal tenggelam beserta isi didalamnya, senilai 1 millyar dilaksanakan di Batam tanggal 9 Desember 2015 lalu. Isinya, Pada hari ini tanggal 9 Desember 2015, telah disepakati, disetujui serta ditanda tangani oleh para pihak terkait, hibah lokasi penemuan kapal tenggelam serta isinya, seperti berikut ini.

Nama Alfian, alamat dusun II mukti jaya RT 012 Rw 004 Desa Batubi Jaya Kecamatan, Bunguran Barat, Sekarang ini menjadi Kecamatan Bunguran Batubi. Merupakan penemu lokasi atau pihak yang dikuasakan, penuh oleh penemu lainnya, (apabila ada barang keramik asal BMKT) yang berlokasi dilaut Pulau Natuna Kepri dan selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama Tirtamarta, jabatan Direktur utama PT Paradigma Putra Sejahtra (PT PPS) Alamat jl tambak No 22 AB Jakarta Pusat, perusahaan bergerak dibidang pengangkatan, koservasi, dan penelitian barang muatan kapal tenggelam, disebut pihak kedua. Perjanjian ini dihadiri oleh saksi Herman Sipiro, alamat Duta Mas Cluster VI Florida disebut saksi I. Kemudian Ramli alamat Batu merah Batam disebut saksi II.

Dalam surat perjanjian hibah lokasi dan isi muatan Kapal tersebut, pihak pertama beserta dua nelayan lainnya, telah menemukan dan mengambil sample barang antik peninggalan Dinasty Yuan abad ke 12 pada titik kordinat 04.11.360 lintang utara dan 103.00.521 bujur timur dengan radius 4-12 mil laut. Pihak pertama juga menjamin bahwa lokasi penemuan barang antik masih asri dan Perawan. Pihak pertama berjanji kepada pihak kedua, akan memberikan jaminan penuh dan menjaga titik BMKT, bersama 2 nelayan penemu lainnya, serta menjaga kerahasiaannya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa bila ada tanda-tanda mencurigakan, pihak pertama akan segera melaporkan kepada pihak kedua, agar segera ditindak lanjuti kepada pihak aparat hukum.
Setelah mengantongi izin resmi, maka pihak kedua baru melunasi biaya kekurangan hibah kepada pihak pertama. Sejumlah Rp 700 juta. Karena uang muka baru diterima Rp 300 juta, saat melakukan perjanjian, Beginilah sekilas isi surat perjanjian Hibah titik lokasi BMKT beserta isinya.

Jika ditelaah, dalam perjanjian hibah ini, secara terang terangan ada “pelanggaran hukum”. Sebab, Bumi , Tanah dan air beserta isinya, dikuasai oleh Negara. Pertanyaannya, Kok bisa Nelayan setempat menghibahkan titik koordinat penemuan barang antik beserta isinya, kepada Pengusaha, tanpa diketahui Pemerintah?. Anehnya lagi barang tersebut judulnya hibah, tapi ada iming-iming duit hingga 1 millyar. Apakah persoalan ini dapat dikategorikan dengan tindak Pidana?

Terkait penemuan BMKT di laut Natuna menjadi perbincangan hangat ditengah masyarakat. Pasalnya Bupati Natuna waktu itu, memberikan izin penelitia terhadap PT PPS, asal ada izin resmi dari instansi terkait. Namun izin itu disalah artikan, sebab bukan rahasia umum lagi, BMKT sudah beberapa kali diambil, dengan dalih untuk diteliti.
Sebelumnya, Kepala Subdit Registrasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Desse Yussu Brasta. Dengan gamblang menjelaskan kepada sejumlah awak media, saat dirinya melakukan, Focus ground Discussi, sinergitas riset arkelog. Maritim, menuju pengelolaan Pulau-pulau kecil terluar,yang berbacis Marine Eco archaeological (MEA) Park, bertempat di Hotel Natuna, pekan lalu.

Ia menyatakan, pengangkatan barang muatan kapal tenggelam, harus mempunyai izin resmi. Kemarin ada keluar moratorium dari KKP. Oleh karena itu, investor coba mengalihkan. Maka berubahlah konsepnya menjadi pengangkatan dan penelitian.Tetapi penelitian tidak dapat dikomersilkan. Sasarannya adalah riset, dan jadi destinasi museum.

Saat ini pihak ketiga, (PPS), telah melakukan pengurusan izin terhadap semua istansi, sesuai dengan prosedur. Untuk pegawasan sendiri akan melibatkan KKP, Polair dikomandoi oleh Satgas BMKT. Sampai sekarang, Natuna belum mempunyai museum, Bisa jadi, barang muatan kapal tenggelam, Bakal dibawa keluar, dan ditempatkan dimuseum lain. Ini ada aturan mainnya.

Yussu menampik semua, pertanyaan wartawan, terkait barang-barang tersebut kemungkinan besar bakal dijual keluar, dan bisa saja diganti dengan yang palsu. Itu tidak benar, ucap Yussu, jika barang tersebut, dibawa keluar Natuna, Kita akan lakukan pengawasan. Terkait, apa untungnya bagi pihak ketiga melakukan pengangkatan dan penelitian, dengan menggelontorkan anggaran ratusan millyar, mulai dari pengurusan izin, sewa kapal angkut, gaji karyawan, dan penyelam, Yussu mengaku, bakal diambil dari hasil jual karcis orang yang masuk museum.

Jawaban yussu ini patut dicurigai. Secara logika, mana ada pihak ketiga, mau mengeluarkan dana besar, jika tidak ingin mendapatkan, untung lebih besar pula?. Ada apa dengan Kasubdit yang satu ini. Meski pejabat ini jarang ke Natuna, seakan-akan Dirinya tahu benar apa yang terjadi di Natuna. Berita ini tidak benar, ucapnya enteng. Padahal fakta dilapangan sudah terang benderang, barang tersebut sudah beberapa kali diangkat, dan kabarnya telah dijual keluar Daerah. Namun Yussu masih bersikeras kejadiannya tidak demikian. Untuk itu, dihimbau untuk masyarakat Natuna, mari Kita bersama-sama menjaga cagar budaya, jangan sampai dijarah tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab, dengan berkedok penelitian. Sungguh ironis, jika PPS mampu menyewa kapal angkut hingga ratusan millyar hanya untuk melakukan penelitian. Tentu timbul pertanyaan, apa untungnya?, Patut dicurigai, jika kapal karam tersebut menyimpan harta yang banyak. >>Roy

Leave a comment