Saturday, 17/11/2018 | 11:22 UTC+7
Media Rakyat

Pembahasan Kesepakatan Konflik Nelayan Desa Rampa Dengan Nelayan Desa Pantai Kotabaru

Desa 1Kotabaru, (MR)
Pembahasan dan kesepakatan konplek nelayan Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara dengan Desa Pantai  Kecamatan Kelumpang Selatan di Aula Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kotabaru, tanggal (25/02/16)

Acara Kesepakatan konplek nelayan di hadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang mewakili, Polres, Polairud, Lanal, Kabib Pengawasan, Kabib Perikanan Tangkap, Ketua Insan, Kepala Desa Pantai, Nelayan Desa Rampa, Nelayan Desa Pantai Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

Ir.Aris Munandar Kabib Pengawasan mewakili Dinas Kelautan dan Perikanan mengatakan, “Kami menindak lanjuti surat keberatan dari Organisasi Nelayan Desa Pantai dengan nelayan Desa Rampa yang telah melakukan penangkapan ikan dan undang dengan menggunakan alat tangkap Hampara Dasar yang melewati batas-batas yang telah di sepakati dari Tanjung mayat/Keramat.

Kata Aris,” UU 1945 Bab XIV Pasal 33 Ayat (3?) Bumi dan air dan kekayaan terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,dan tanggung jawab Dinas Kelautan Dan Perianan Kabupaten Kotabaru mulai Tahun 2016 dari 0 sampai 12 Mil itu tanggung jawab Provensi,Dinas Kelautan Dan Perikan Kotabaru di beri tugas hanya 2 bidang :
1.Bidang Tangkap,2.Bidang Budidaya.

Dedy Rusnady Kabib Perikanan Tangkap mengatakan, “Kami harus menyampai akan aturan saat ini di keluarkan Kementrian Kelautan Dan Perikanan nomor 1 /Permen -KP/2015 Tentang Tentang penangkanan Lobster,Kepiting,Rajungan,dan Nomor 2/Permen-KP/2015 tentang larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela,Pukat Tarik di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republi Indonesia.

Kata Dedy, “Mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan undang,mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan dan lain nya, sehingga di lakukan pelarangan penggunaan alat tangkap Pukat Hela, Pukat Tarik, nah ini lah pada saat ini menjadi momok kita semua terutama nelayan kita di Kabupaten Kotabaru hampir 75 % memakai alat Tangap Hampara Dasar. AKP Toni Hartono Kapala Polairud mengatakan, “Saya bekerja berdasar kan UU Tahun 2010 Tentang Kepolisian RI, sebagai Pelindung, Pengayom, Pelayan, Pengamanan, Polisi bekerja berdasar kan UU  ?masalah konplek nelayan Desa Rampa dengan Desa Pantai masalahnya sarana alat tangkap,Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Nomor 2/Permen-KP/2015 larangan pergunakan alat penangkapan ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

M.Bayani Nelayan Desa Panatai mengatakan, “Para Nelayan Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara masuk ke lokasi  wilayah kami memakai alat Tangap Hampara Dasar,sedang kan para nelayan kami di Desa Panatai hanya jadi korban karena kami di sini memakai alat tangkap Gondrong, jadi kami tidak mengijinkan masuk nelayan Desa Rampa ke wilayah kami, kalau mau bersama-sama memakai alat tangkap Gondrong   tidak masalah silah kan saja masuk ke wilayah kami ijin kan sama-sama mencari makan.

Setelah di midiasi oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan, Polisi, Lanal 2 nelayan Desa Rampa dan Desa Pantai akhirnya sepakat memakai alat Tangkap Gondrong, asal kan kata nelayan Desa Rampa yang di ketuai Ihsan Patok batas mencari ikan dan undang Desa Pantai harus di pindah kan para nelayan siap mengganti alat tangkap Gondrong di pakai,” tutupnya. >>Hasan

About

pembawa suara pembangunan bangsa

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.