Paripurna  LKPJ Bupati Natuna, Dihadiri 8 Anggota Dewan?

Natuna(MR)- Rapat  Paripurna penyampaian pidato pengantar Bupati Natuna, tentang laporan keterangan pertanggung jawaban ( LKPJ) tahun 2018, di hadiri segelintir anggota dewan.

Kegiatan berlangsung diruang rapat paripurna DPRD Natuna itu, hanya diikuti  7 anggota Dewan di tambah ketua. Hal tersebut dikatakan Yusripandi mengingat sejumlah anggota sedang melakukan reses diluar. Pemkab sendiri hanya bisa hari ini. Karena sipatnya tidak mengambil keputusan, makanya kegiatan kita laksanakan .

Dikatakannya LKPJ akhir tahun anggaran 2018, disusun dalam rangka memenuhi kewajiban kepala daerah (Bupati) sebagaimana diamanatkan  UU nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah ucapnya sambil membuka secara resmi Paripurna LKPJ tahun 2018

Bupati Natuna dalam pidatonya mengatakan, Pemda Natuna telah menyusun laporan secara sistematis dalam bentuk 2 buku. Buku pertama berisi pidato LKPJ Bupati Natuna TA 2018.

Buku kedua soal Kebijakan Pemerintah Daerah, dalam  Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, dan terakhir Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

Pemkab Natuna menetapkan 6 misi, untuk mencapai masyarakat Natuna cerdas mandiri, dalam rangka keimanan dan budaya tempatan.

“Ada 8 indikator capaian kinerja makro Kabupaten Natuna. Pertama Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka melek huruf, Harapan lama sekolah, Usia harapan hidup, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Indeks pembangunan manusia, Pendapatan per kapita penduduk dan Indeks daya beli,” ujar Hamid

Pemkab Natuna juga telah melaksanakan 23 prioritas urusan wajib dan 6 urusan pilihan. Serta 5 fungsi penunjang urusan Pemerintahan dengan 192 program dan 536 kegiatan. Selanjutnya Bupati Natuna menyerahkan Buku laporan untuk kemudian dibahas Oleh DPRD NatunaPripurna LKPJ Bupati Natuna Tahun 2018.

Sampai tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten tahun 2018, berada pada angka 5,68% dan mengalami perlambatan di tahun sebelumnya.  Sektor perdagangan hotel dan restoran ,sektor pengangkutan sampai saat ini kabupaten Natuna masih diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau 3,23% dan nasional 5,07%.

Indeks pembangunan  kualitas hidup masyarakat meningkat.Kualitas sumber daya manusia  menempatkan sebagai subjek dan  objek pembangunan. Angka IPM kabupaten Natuna ,terus meningkat 4 tahun terakhir Tahun 2014 BPN kabupaten Natuna sebesar 70,06 tahun 2015 sebesar 71,87 dan tahun 2016 sebesar 7123 pada tahun 2017 sebesar 71,52.

Kabupaten Natuna menempati peringkat keempat Provinsi Kepulauan Riau dalam pendapatan perkapita penduduk. Untuk melihat keberhasilan perekonomian Kabupaten secara  nasional, dapat dilihat dari pendapatan perkapita penduduk pada tahun 2018.

Menurut data Badan Pusat Statistik, pendapatan perkapita penduduk kabupaten Natuna, mengalami kenaikan 8,76% menjadi 70 koma 92 juta rupiah dibanding tahun sebelumnya sebesar 65,2 Rp1.000.000.

Badan Pusat Statistik kemampuan daya beli masyarakat pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 13,970 juta Rupiah dari tahun sebelumnya Rp 1.384.000. Pembangunan dan keberhasilan ekonomi berperan penting terhadap peningkatan daya beli.

Selain itu  prestasi  dibanggakan kabupaten Natuna selama tahun 2018 adalah, penghargaan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia kepada Alif Stone Park sebagai juara 3 objek wisata terpopuler dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia 2018 dari Komite Nasional Indonesia pada kabupaten Natuna.

Telah memenuhi persyaratan aktif dan teknis, sebagai Geopark nasional Indonesia,  berkomitmen untuk membangun kawasan Geopark, berdasarkan prinsip konservasi edukasi dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat 3 bagian.

Penghargaan dari  Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Natuna 2 tahun berturut turut mendapat opini laporan keuangan pemerintah daerah wajar tanpa pengecualian 4 bagian dari Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi kepada kabupaten Natuna, beritikad akuntabilitas. Kinerja instansi pemerintah mendapat predikat BB,sebelumnya cc 5% dari Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Natuna sebagai unit penyelenggara pelayanan publik katagori baik .

Kepada rumah sakit umum daerah sebagai unit penyelenggara pelayanan publik kategori baik dari Kanwil Ditjen perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau  sebagai peringkat pertama dalam kinerja Penyaluran dana desa Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagai peringkat 2 dalam penyaluran dak fisik Provinsi Kepulauan Riau. Penghargaan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dinas ketahanan pertanian dan kesehatan hewan kepada kabupaten Natuna sebagai juara favorit lomba Cipta menu beragam bergizi seimbang dan aman tingkat provinsi.  Anugerah Parahita ekapraya kategori media dari Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak publik Indonesia kepada Kabupaten atau sebagai kabupaten yang memiliki komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan segala pencapaian yang ada Namun semua itu bukanlah tujuan utama kita hal tersebut Justru harus menjadi pemicu dan motivasi untuk lebih memajukan Natuna, ucap Hamid

Selama tahun 2018 Pemerintah kabupaten Natuna telah melaksanakan 23 prioritas urusan wajib dan urusan pilihan 5 fungsi penunjang urusan pemerintah han dengan 222 kg dan 559 kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi./Roy.

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.