Pansus DPRD Provinsi Bengkulu Rekomendasi Cabut 7 Ijin Usaha Pertambangan

Bengkulu,(MR)

PANSUS pertambangan batu bara DPRD Provinsi akan mengeluarkan rekomendasi cabut izin usaha pertambangan (IUP) batu bara yang dianggap perusak lingkungan. Dalam investigasi yang dilakukan Pansus, banyak perusahaan pertambangan yang mengabaikan reklamasi lahan, bahkan ada yang beroperasi di lahan konservasi hutan.

“Ini tidak bisa dilanjutkan sehingga akan direkomendasikan untuk ditutup,” kata Ketua Pansus Pertambangan Batu Bara, Firdaus Djailani,.

Pihaknya menemukan sekitar 7 perusahaan yang nanti akan direkomendasikan IUP-nya akan dicabut, salah satunya PT Kusama Raya Utama yang beroperasi di Bengkulu Tengah, karena diduga masuk kawasan hutan Konservasi.

Kemudian PT Inti Bara Perdana (IBP) karena diianggap merusak lingkungan, karena lokasinya berdekatan dengan Daerah Aliran Sungai, dan PT Global Kaltim yang akan ditinjau ulang izinya, karena masalah reklamasi. “Ada perusahaan lainnya, totalnya sekitar 7 perusahaan yang akan direkomendasikan dicabut izin,” katanya.

Firdaus mengatakan dalam pembentukan Raperda juga akan mendorong kewenangan pengeluaran izin usaha pertambangan melibatkan pemerintah provinsi. Sehingga terkontrol dalam pengeluaran izin untuk usaha pertambangan. “Bahkan, hutan lindung tak bisa dijadikan lahan tambang. Pertambangan tidak bisa dilanjutkan dengan sistem underground (pertambangan di hutan lindung), ” katanya.

Pihaknya menemukan banyak perusahaan pertambangan tidak melakukan reklamasi hutan, sehingga aktifitas eksplorasi pertambangan merusak lingkungan. “Harus ada ketegasan dari pemerintah pusat dan bupati/walikota melihat kondisi ini. Demikian pula dengan gubernur, sesuai kewenangannya. Kerusakan alam akibat penambangan batubara tidak berwawasan lingkungan saatnya dihentikan. Jika tidak, maka alam daerah ini akan semakin hancur,” katanya.

Ia mendukung apabila pemerintah pusat dan bupati/walikota, termasuk gubernur sesuai kewenangannya, bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan tambang batubara yang nakal. Kerusakan alam akibat pertambangan batubara di Bengkulu apabila dibiarkan akan semakin parah. “Perlu ada tindakan tegas kepala daerag setempat. Miris kalau kita melihat ratusan kubangan bekas tambang,” katanya.

Firdaus mengatakan, buruknya reklamasi pasca tambang menjadi pemicu kuat kerusakan alam akibat panambangan. Apalagi pengawasan dari SKPD terkait sangat lemah, sehingga reklamasi tak berjalan optimal.

Agar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota mempunyai basis data yang kuat dan akurat, maka perlu dilakukan audit lingkungan secara terbuka terhadap perusahaan-perusahaan tambang batubara baik pemegang izin PKP2B maupun IUP. “Kalau perlu libatkan auditor lingkungan independen dari kalangan kampus,” katanya. >> Aman S

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.