mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Panglima TNI Benarkan Pembakaran Polres OKU Akibat Dendam

Published on Mar 10 2013 // Berita Utama

Jakarta,(MR)

PANGLIMA TNI Agus Suhartono membenarkan bahwa motif penyerangan dan pembakaran kantor Polres Baturaja OKU, Sumatra Selatan, akibat kematian aparat TNI pada Januari lalu, yang dikaitkan dengan Polri.

“Memang pemicunya tanggal 27 Januari. Itu penyebabnya. Tapi saya laporkan ke Wakil Presiden (Wapres), apapun alasannya tindakan pengrusakan ini tidak bisa dibenarkan,” kata Agus usai bertemu Wapres Boediono di Istana Wapres, kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (8/3).

Guna menelusuri kasus tersebut, ujar Agus, pihaknya bersama Polri telah membentuk tim investigasi. Karena itu, ia meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan investigasi yang tengah dilakukan.

Nantinya, lanjut Agus, anggota TNI yang turut dalam pengrusakan itu akan dibawah ke Pengadilan Militer. “Nanti pengadilan itu, pengadilan militer ya,” lanjut Agus. Selanjutnya, TNI bersama Polri juga akan membangun kembali kantor Polres Martapura yang dibakar.

Bukti Mandulnya Inpres Kamnas

Bukti belum efektifnya perjanjian pasca keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) no.2/2013 tentang Keamanan Nasional (Kamnas). “Bentrok seperti ini berulang di banyak area meski sudah ada MoU paska Inpres 2/2013. Artinya, ada kemungkina problem yaitu di tingkat implementasi, MoU ternyata tidak efektif dalam ‘kerjasama’ dua instansi itu,” kata anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eva Kusuma Sundari di Jakarta, Kamis (7/3).

Pada awal tahun ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang mengeluarkan Inpres Kamnas yang memerintahkan kerjasama antar aparat untuk menangkal setiap ancaman keamanan nasional. Inpres itu juga mewajibkan aparat negara di setiap level untuk peka dan waspada mencegah setiap ancaman yang muncul terhadap keamanan nasional. Selain masalah implementasi aturan yang belum sukses, Eva menilai problem lainnya yang memicu terjadinya bentrok antar aparat adalah sistem politik yang masih mengakomodasi superioritas TNI dalam sistem politik.

Hingga saat ini, setiap aparat militer memang berada di bawah yurisdiksi peradilan militer, yang beda dengan warga masyarakat yang tunduk pada yursidiksi peradilan umum. Akibatnya, setiap tindak pidana yang dilakukan aparat cuma bisa diproses oleh odituriat militer, bukan aparat hukum umum seperti kepolisian dan kejaksaan. Bagi Eva, jalan keluar masalah bentrok TNI vs Polri adalah pendekatan hukum jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek adalah penertiban dan penghukuman pelaku kekerasan di kedua angkatan, sementara jangka panjang adalah pembenahan hukum sehingga tidak mengakomodasi superioritas TNI dalam sistem hukum nasional. “UU Peradilan militer ini yang bisa menyebabkan perilaku above the law,” tandasnya.>> Ediatmo

Leave a comment