mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Paket Kebijakan Jilid Lima Sedang Disiapkan

Published on Oct 20 2015 // Berita Utama

“Kalau itu ada yang membicarakan soal daerah karena perizinan daerah itu banyak,”

Paket-Kebijakan-Ekonomi-IV-151015-wsj-2Jakarta, (MR)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah sedang menyiapkan paket kebijakan ekonomi jilid V yang diantaranya membahas deregulasi perizinan di tingkat daerah.

“Kalau itu ada yang membicarakan soal daerah karena perizinan daerah itu banyak,” kata Darmin di Jakarta, Jumat.

Darmin tidak membicarakan fokus paket kebijakan jilid V lebih lanjut, namun ia memastikan paket ini akan diumumkan paling cepat setelah kunjungan Presiden Joko Widodo Ke Amerika Serikat akhir Oktober 2015.

“Kita sebenarnya stok (deregulasi peraturan) masih agak banyak. Tapi itu nanti sajalah,” tegas Darmin.
Pemerintah baru mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid IV pada Kamis (15/10) yang diantaranya mengenai kebijakan pengupahan yang lebih sederhana, perluasan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan implementasi pemberian kredit oleh LPEI untuk mencegah PHK.

Fokus utama dalam paket kebijakan jilid IV adalah kesejahteraan pekerja dan pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Untuk menjamin kesejahteraan pekerja, pemerintah akan mengimplementasikan formula baru dalam menghitung besaran Upah Minimum Provinsi (UMP)

“Negara hadir untuk memastikan buruh jangan sampai terjatuh dalam upah murah, tapi pengusaha juga memiliki kepastian,” kata Menteri Kordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam keterangan persnya.

Sedangkan untuk mengembangkan sektor UMKM, pemerintahkan kembali mengemukakan rencana untuk merelaksasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan memberikan kredit modal kerja untuk UMKM produsen barang ekspor.
Berikut ini sejumlah poin dalam paket kebijakan ekonomi keempat sebagaimana disampaikan oleh Darmin, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro,
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution:
1. Upah buruh dipastikan naik setiap tahun.
2. Negara hadir untuk membantu buruh mengurangi beban biaya hidupnya dengan jaring pengaman yang di antaranya berbentuk penerbitan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat.
3. Formula UMP: Upah minimum tahun ini ditambah tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi (dalam persentase). Formula ini tak berlaku di delapan provinsi yang upah minimumnya saat ini masih ada di bawah nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Untuk delapan provinsi ini, akan diberikan masa transisi selama empat tahun. Selama empat tahun tersebut, besaran upah minimum di sana akan memperoleh kenaikan tambahan untuk mengompensasi marginnya dengan nilai KHL.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri:
1. Evaluasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) akan dilakukan setiap lima tahun sekali. Hal ini karena berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), perubahan pola konsumsi masyarakat terjadi setiap lima tahun.
2. Ke depan, ada kewajiban bagi perusahaan untuk menetapkan struktur dan skala upah. Artinya pengupahan harus mempertimbangkan di antaranya masa kerja, kompetensi, pendidikan, prestasi dan kinerja. Ini akan diatur dalam regulasi tersendiri.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro:
1. Terkait kredit modal kerja untuk UMKM produsen barang ekspor, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sudah melakukan pemetaan. Hasilnya terdapat 30 perusahaan yang berpotensi untuk memperoleh kredit modal kerja tersebut.

Selain itu Pemerintah juga telah menerbitkan paket kebijakan ekonomi jilid III pada Rabu (7/10) yang meliputi penurunan harga BBM, listrik dan gas, perluasan penerima KUR dan penyederhanaan izin pertanahan untuk penanaman modal.

Ini adalah kelanjutan paket kebijakan ekonomi jilid I dan II yang telah diumumkan pada September 2015, yang diantaranya merupakan deregulasi peraturan untuk perbaikan iklim investasi dan percepatan proyek pembangunan.

Secara garis besar penerbitan paket kebijakan ekonomi yang telat dikeluarkan tersebut adalah mempercepat pengembangan ekonomi makro yang kondusif, menggerakkan ekon omi nasional, melindungi masyarakat berpenghasilan rendah serta menggerakkan ekonomi pedesaan. >>Ed/net

Leave a comment